TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Bondowoso - Dari total panjang jalan kabupaten sekitar 1.039,64 kilometer, hanya 17,1 persen yang saat ini kondisinya baik.
Data tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Bondowoso, Fathur Rozi, saat memaparkan kondisi infrastruktur daerah dalam forum “Bondowoso Memanggil” di Pendopo Kabupaten Bondowoso, Jumat (27/3/2026).
Baca juga: 31 Tahun Mengabdi di Pendopo Bondowoso, Suwarno Layani Lima Bupati hingga Presiden
Berdasarkan data pemerintah daerah, sebagian besar ruas jalan di Bondowoso berada dalam kondisi sedang hingga rusak.
Rinciannya meliputi:
Menurut Fathur Rozi, jumlah jalan rusak masih lebih banyak dibandingkan jalan yang benar-benar dalam kondisi baik.
"Jadi, antara yang kondisi baik dan rusak berat selisihnya mencapai 10 persen. Ini adalah kondisi faktual hari ini," ujarnya.
Baca juga: Teduh Glamping dan Kawah Wurung Jadi Favorit Libur Lebaran di Bondowoso
Upaya perbaikan jalan juga menghadapi kendala keterbatasan anggaran daerah. Tahun ini, Bondowoso mengalami pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat.
Bahkan, dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk sejumlah sektor utama tidak tersedia pada 2026.
"DAK kita tahun ini hanya dialokasikan untuk sanitasi dan penurunan stunting sebesar Rp 1,2 miliar. DAK fisik untuk pendidikan, kesehatan, termasuk irigasi dan jalan, tidak ada," jelas Fathur.
Baca juga: Tak Dapat Anggaran di DAK, Pemkab Bondowoso Tetap Perbaiki 134 Titik Jalan
Meski menghadapi keterbatasan fiskal, pemerintah daerah tetap melakukan perbaikan jalan di sejumlah titik.
Pada tahun ini, Pemkab Bondowoso menargetkan perbaikan 134 titik jalan yang tersebar di 23 kecamatan dengan total panjang sekitar 31,46 kilometer.
Pemkab juga mengapresiasi munculnya gerakan masyarakat yang melakukan perbaikan jalan secara swadaya di beberapa wilayah.
"Pemerintah melihatnya secara positif. Kalau perlu mari kita lakukan bersama-sama, karena itu bentuk kepedulian masyarakat," kata Fathur.
Baca juga: Hari Pertama Kerja Usai Lebaran, Puluhan ASN Bondowoso WFA dan 4 Orang Bolos
Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid menjelaska infrastruktur menjadi indikator utama penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.
Hal itu merujuk pada survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada 2024 yang menunjukkan bahwa masyarakat cenderung menilai pemerintah bekerja jika terlihat pembangunan fisik, terutama infrastruktur.
Namun menurutnya, dengan kondisi anggaran saat ini, penyelesaian masalah jalan secara menyeluruh sulit dilakukan dalam lima tahun.
"Setelah adanya pemotongan anggaran, perbaikan hanya bisa mencakup sekitar 35 km," ujarnya.
Selain keterbatasan fiskal, kondisi global yang tidak menentu juga turut memengaruhi stabilitas ekonomi dan kebijakan pembangunan daerah.
Karena itu, pemerintah daerah menilai tantangan utama saat ini adalah menjaga ketahanan daerah serta memperkuat kebersamaan masyarakat dalam menghadapi situasi tersebut.
Baca juga: Kebakaran Ruko di Pasar Induk Bondowoso Diduga Akibat Korsleting
Di sisi lain, Dewan Pendidikan Bondowoso mendorong pemerintah daerah untuk membuka informasi secara transparan terkait kondisi fiskal dan capaian pembangunan.
Ketua Dewan Pendidikan Bondowoso, Suheri, menilai masyarakat perlu mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai kondisi riil pembangunan daerah.
Menurutnya, saat ini penilaian keberhasilan sering kali hanya dilihat dari isu yang viral di media sosial.
Padahal, pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga sektor lain seperti pendidikan dan ekonomi yang dampaknya bersifat jangka panjang.
"Hanya saja, di tengah keterbatasan fiskal ini, memang diperlukan langkah-langkah yang kreatif dan inovatif," ujarnya.
