TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Hendry Cahyono, mengatakan kondisi geopolitik akibat konflik di Timur Tengah membuat pemerintah dalam situasi dilema.

Lonjakan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik ini membuat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri semakin sulit dihindari.

Penyesuaian harga BBM merupakan langkah rasional untuk menjaga stabilitas fiskal dan menghindari tekanan lebih dalam terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Di sisi lain, pemerintah juga harus mempertahankan daya beli masyarakat.

“Kondisi geopolitik sekarang membawa pemerintah dalam dilema yang sulit. Akan mempertahankan daya beli dengan risiko disiplin fiskal terabaikan atau menaikkan BBM dengan risiko inflasi bahkan stagflasi,” ujar Hendry kepada wartawan, Jumat (27/3/2026).

Hendry menyebut harga minyak dunia berpotensi menembus di atas 100 dolar AS per barel, jauh dari asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) dalam APBN 2026 sebesar 70 dolar AS per barel.

Dalam situasi ini, Hendry menilai kenaikan harga BBM menjadi opsi rasional yang harus dipilih negara.

Sebab jika harga tidak disesuaikan, beban subsidi energi akan melonjak tajam dan berisiko memperlebar defisit APBN melewati batas aman 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Keputusan menahan harga BBM berarti pemerintah memilih menanggung beban melalui pelebaran defisit. Strategi ini efektif menahan inflasi, tetapi berisiko terhadap stabilitas fiskal jangka panjang,” katanya.

Ia menjelaskan, setiap kenaikan harga minyak mentah Indonesia sebesar 1 dolar AS per barel berpotensi menambah beban subsidi dan kompensasi energi hingga Rp10,3 triliun.

Defisit APBN juga dapat melebar sekitar Rp6,8 triliun untuk setiap kenaikan tersebut.

Baca juga: BBM Kian Langka, Pemerintah Thailand Bentuk Pusat Komando Pemantauan Krisis

Dengan asumsi harga minyak berada di kisaran 85–92 dolar AS per barel, Hendry memperkirakan kenaikan harga Pertalite berada pada rentang 5–10 persen atau menjadi Rp10.500 hingga Rp11.000 per liter dari harga sebelumnya Rp10.000.

Sementara harga solar subsidi diperkirakan naik ke kisaran Rp7.150 hingga Rp7.500 per liter dari harga sebelumnya Rp6.800.

Dalam skenario ini, defisit APBN diperkirakan masih berada di ambang batas aman, mendekati 3 persen terhadap PDB.

Namun jika harga minyak dunia menembus lebih dari 100 dolar AS per barel dalam waktu berkepanjangan, maka kenaikan harga BBM di dalam negeri berpotensi akan lebih tinggi.

Harga Pertalite dapat naik 15–20 persen menjadi Rp11.500 hingga Rp12.000 per liter, sedangkan solar naik ke kisaran Rp7.800 hingga Rp8.200 per liter.

“Pada kondisi ini, defisit APBN bisa melampaui 3 persen atau sekitar 3,6 persen PDB jika tidak ada penyesuaian harga,” kata Hendry.

Ia menegaskan, jika pemerintah enggan menaikkan harga BBM, tekanan fiskal akan semakin berat dan berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Kondisi tersebut bisa terjadi lantaran pemerintah harus terus menambah subsidi di tengah keterbatasan ruang fiskal.

Selain itu ada juga risiko jangka panjang yang muncul, yakni berkurangnya pembiayaan program prioritas lain akibat anggaran dialihkan untuk menutup lonjakan subsidi energi.

Di sisi lain, kebijakan kenaikan harga BBM tetap memiliki konsekuensi terhadap daya beli masyarakat.

Sehingga Hendry menyarankan pemerintah menyiapkan langkah mitigasi seperti membuat jaring pengaman sosial agar dampaknya tidak terlalu dalam.

“Kenaikan harga tanpa kompensasi social safety net akan menyebabkan stagflasi karena pendapatan masyarakat tidak meningkat tetapi tergerus inflasi,” ujarnya.