Oleh: Setiawan Aswad

Pemerhati Pembangunan

TRIBUN-TIMUR.COM - Sumber konflik geopolitik berjarak ribuan kilometer dari Makassar, karenanya raungan sirene dan dentuman ledakan rudal akan tidak pernah terdengar langsung.

Tetapi sangat boleh jadi beberapa minggu kedepan jika perang tetap berlanjut, kita akan mendengar raungan dan ledakan keluh kesah masyarakat tentang harga sejumlah kebutuhan pokok yang meningkat signifikan.

Kenaikan ini kemungkinan besar akan diawali oleh melonjaknya harga bahan bakar sebagai dampak langsung dari konflik Timur Tengah yang telah dan masih berkecamuk hampir empat pekan sejak militer gabungan Israel dan Amerika Serikat menginvasi Teheran, ibukota Iran.

Inilah wajah ekonomi global hari ini: yang jauh bisa menjadi sangat dekat, peristiwa global nun jauh disana, pada akhirnya akan terasakan efeknya pada sebuah lokalitas di depan pintu rumah kita.

Perang di Kawasan Teluk, yang melibatkan dinamika antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat, bukan hanya ruang konflik geopolitik.

Ia adalah simpul utama energi dunia. Sekitar sepertiga pasokan minyak global melewati jalur strategis seperti Selat Hormuz, sehingga setiap eskalasi konflik langsung memicu kerentanan atau volatilitas harga energi dunia (International Energy Agency, 2023).

Yang pasti menurut pengamatan World Bank (2024) ketika jika ketegangan meningkat maka harga minyak melonjak dan ketidakpastian ekonomi global ikut bergerak naik.

Bagi negara yang masih memiliki sensitivitas terhadap fluktuasi energi global, termasuk Indonesia, dampaknya tidak berhenti di tingkat nasional.

Ia menjalar hingga ke subnasional—bahkan ke desa-desa. Kenaikan harga energi adalah pintu masuk pertama yang akan berdampak pada naiknya biaya transportasi, ongkos produksi meningkat, dan pada akhirnya harga barang ikut terdorong naik. Inflasi menjadi tidak terhindarkan.

Dalam situasi seperti ini, masyarakat bukan hanya menghadapi harga yang lebih mahal, tetapi juga daya beli yang menurun.

Padahal, menurut data Badan Pusat Statistik (2024) konsumsi rumah tangga merupakan komponen terbesar dalam struktur Product Domestic Regional Bruto (PDRB) di Indonesia.

Dampak berikutnya datang dari sisi perdagangan. Konflik geopolitik global seringkali mengganggu rantai pasok internasional, meningkatkan biaya logistik, dan menurunkan permintaan global (Baldwin R, Evenett S., 2020).

Daerah-daerah yang bergantung pada ekspor—seperti kakao, nikel, atau hasil pertanian—akan merasakan tekanan ini. Pertumbuhan yang sebelumnya ditopang oleh pasar global kemungkinan akan mengalami stagnasi. 

Di saat yang bersamaan, investasi akan cenderung menahan diri. Ketidakpastian global membuat investor mengambil posisi “wait and see”. Dana investasi berpindah ke aset yang lebih aman, sementara proyek-proyek di sektor riil tertunda.

Bagi daerah, kondisi ini bisa berarti berkurangnya ekspansi industri dan terbatasnya penciptaan lapangan kerja.

Namun, seperti banyak fenomena ekonomi lainnya, dampak perang tidak selalu tegas: hitam-putih.

Bagi daerah tertentu—terutama yang berbasis komoditas energi atau bahan mentah—kenaikan harga global justru bisa memberikan keuntungan jangka pendek (windfall effect).

Studi menunjukkan bahwa shock geopolitik dapat meningkatkan harga komoditas dan mendorong pendapatan daerah berbasis sumber daya, meskipun dengan volatilitas yang tinggi (Caldara D, Iacoviello M,  2022).

Di sinilah kita mulai melihat pertanyaan yang lebih mendasar: seberapa tahan ekonomi daerah kita terhadap guncangan global?

Ketahanan ekonomi daerah tidak ditentukan oleh jaraknya dari pusat konflik, tetapi oleh struktur ekonominya sendiri.

Daerah yang ekonominya beragam—tidak bergantung pada satu sektor—cenderung lebih mampu bertahan terhadap kejutan eksternal (Rodrik, 2019).

Demikian pula daerah yang memiliki basis konsumsi domestik yang kuat dan didukung oleh UMKM yang adaptif.

Sebaliknya, daerah yang terlalu bergantung pada satu komoditas atau sangat tergantung pada impor akan lebih rentan.

Ketika harga global bergejolak, mereka kerap tidak memiliki banyak ruang untuk bermanuver atau beradaptasi, menyerap guncangan dan tumbuh secara berkelanjutan.

Dinamika Perang Teluk ini memberi pelajaran dan  sangat relevan bagi perencanaan pembangunan daerah di Indonesia.

Ketahanan ekonomi tidak bisa lagi hanya dipahami sebagai kemampuan tumbuh dalam kondisi normal, tetapi juga sebagai kemampuan bertahan dalam kondisi tidak normal.

Diversifikasi ekonomi untuk keluar dari jebakan sektor tunggal menjadi kata kunci. Hilirisasi industri bukan lagi sekadar jargon, tetapi kebutuhan nyata.

Penguatan ekonomi lokal—dari pasar tradisional hingga UMKM—juga harus menjadi bagian dari strategi besar, bukan sekadar program pelengkap.

Di pihak lain, pengelolaan ketahanan fiskal yang sehat dan kuat harus senantiasa diupayakan, membuka ruang bagi belanja intervensi sektor-sektor layanan dasar fundamental dan produktif lainnya seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur penggerak ekonomi daerah yang terdampak oleh konflik global.  

Juga tak kalah pentingnya membangun sistem peringatan dini guna mendeteksi resiko sebelum krisis terjadi dan mengidentifikasi upaya mitigasi yang bisa dilakukan manakala dampak seperti inflasi, pengangguran, komsumsi rumah tangga yang menurun.

Pertumbuhan sektoral yang tersendat, fiskal daerah yang tidak mencapai target pendapatan dan lain sebagainya mulai mengambil tempat di daerah.

Akhirnya, pemerintah daerah harus mulai melihat PDRB bukan hanya sebagai angka pertumbuhan, tetapi juga sebagai indikator ketahanan.

Pertumbuhan yang tinggi tetapi rapuh tidak akan cukup menghadapi dunia yang semakin tidak pasti. Perang di kawasan Teluk mungkin sulit untuk kita intervensi.

Namun, bagaimana kita merespons dampaknya—itulah yang menentukan masa depan ekonomi daerah kita.

Dan pada akhirnya, di tengah dunia yang terus bergejolak, mungkin pertanyaan paling penting bukanlah seberapa cepat kita tumbuh, tetapi seberapa kuat kita bertahan. Wallahu a’lam bissowab.(*)