TRIBUNNEWS.COM - Perang antara Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-1.494 pada Sabtu (28/3/2026).
Presiden Volodymyr Zelenskyy mengatakan bahwa Ukraina mengadakan negosiasi harian dengan pihak Amerika mengenai penyelenggaraan proses negosiasi.
Namun, karena kesulitan dalam menentukan tempat untuk negosiasi tersebut, Kyiv terpaksa bertindak sebagai mediator dalam proses ini.
"Kami berbicara dengan pihak Amerika setiap hari. Tim negosiasi kami berbicara dengan rekan-rekan mereka. Meskipun demikian, kami menghadapi kesulitan ini," kata Zelenskyy, Jumat (27/3/2026).
"Perasaan yang muncul adalah bahwa kami berperan sebagai mediator dalam proses ini, bukan sebagai pihak yang terlibat dalam perang," lanjutnya.
Menurutnya, Ukraina siap mengadakan negosiasi di mana saja, tetapi lebih menyukai negosiasi dalam format trilateral.
Pada saat yang sama, pihak Amerika hanya dapat bertemu di Amerika Serikat, sedangkan Rusia dapat bertemu di mana saja kecuali Amerika.
"Dan untuk saat ini, karena perang di Timur Tengah, perang dengan Iran, warga Amerika tidak bepergian ke luar negeri karena alasan keamanan," ujar Zelenskyy.
"Kami sedang berupaya untuk mengadakan pertemuan, agar mereka hadir di suatu tempat di Eropa, Turki, Swiss - di mana pun di Timur Tengah. Sejauh ini, ya," tambahnya, lapor Suspilne.
Pembicaraan bilateral antara Amerika Serikat dan Ukraina berlangsung pada 21–22 Maret di Miami sebagai bagian dari upaya perdamaian.
Baca juga: Iran Buka Akses Selat Hormuz untuk China, Rusia hingga India
Delegasi Ukraina dipimpin Rustem Umerov dan bertemu dengan perwakilan Presiden Donald Trump, termasuk Steve Witkoff.
Pembahasan difokuskan pada jaminan keamanan, jalur kemanusiaan, serta kemungkinan pertukaran warga.
Presiden Volodymyr Zelenskyy menyebut ada sinyal positif dari negosiasi.
Sementara itu, Rusia menolak terlibat, dan pihak AS menilai pembicaraan berlangsung konstruktif.
Perang antara Rusia dan Ukraina dimulai pada 24 Februari 2022 saat Rusia melancarkan serangan militer ke berbagai wilayah di Ukraina. Serangan ini merupakan puncak dari ketegangan yang telah berlangsung cukup lama.
Latar belakang konflik berawal dari runtuhnya Uni Soviet, ketika Ukraina mulai mendekat ke negara-negara Barat seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat. Hal tersebut memicu kekhawatiran Rusia karena dianggap mengancam pengaruhnya di kawasan.
Ketegangan semakin memuncak pada 2014 melalui Revolusi Maidan di Kyiv yang mengarahkan Ukraina menjadi lebih pro-Barat. Sebagai respons, Rusia mencaplok wilayah Krimea, sementara konflik bersenjata pecah di wilayah Donbas antara militer Ukraina dan kelompok separatis yang diduga didukung Rusia.
Situasi ini akhirnya berkembang menjadi invasi besar pada 2022 setelah Presiden Vladimir Putin memerintahkan operasi militer. Rusia menyatakan tindakan tersebut bertujuan melindungi warga berbahasa Rusia di Donbas serta menahan ekspansi NATO.
Langkah Rusia menuai kecaman global. Negara-negara Barat menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Rusia dan memberikan bantuan militer serta finansial kepada Ukraina. Hingga kini, konflik tersebut menjadi salah satu krisis global terbesar dengan dampak luas di berbagai sektor.
Amerika Serikat juga berperan dalam upaya mediasi damai antara Rusia dan Ukraina. Namun, proses tersebut sempat terganggu karena keterlibatan AS dalam konflik dengan Iran, yang mengalihkan sebagian fokus dari penyelesaian perang di Ukraina.
Di tengah perang Rusia dan Ukraina yang masih berlangsung, berikut ini perkembangan yang dirangkum dari berbagai sumber:
Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menolak pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy bahwa pemerintahan Trump menuntut Kyiv menyerahkan wilayah Donbas timur kepada Rusia untuk menerima jaminan keamanan AS dalam rencana gencatan senjata apa pun.
Berbicara pada hari Jumat, Rubio membantah komentar Zelenskyy baru-baru ini dan mengatakan AS tidak membuat ketentuan seperti itu dalam pembicaraannya dengan Ukraina.
“Itu bohong,” kata Rubio kepada wartawan, Jumat (27/3/2026).
Zelenskyy pekan ini mengatakan kepada Reuters bahwa AS menjadikan tawaran jaminan keamanan untuk Ukraina bergantung pada penyerahan wilayah Donbas, jantung industri yang telah lama diincar oleh Presiden Rusia Vladimir Putin, lapor The Guardian.
Televisi publik Prancis, France 2, menuai kritik keras pada hari Jumat karena menayangkan wawancara utama dengan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov.
Sementara versi lengkapnya yang berdurasi satu jam diunggah secara daring.
Lebih dari empat tahun setelah invasi skala penuh Rusia ke Ukraina, Lavrov dalam wawancara dengan France 2 mengklaim Moskow bermaksud membela hukum internasional.
Lavrov mengatakan serangan AS-Israel terhadap Iran yang memicu perang Timur Tengah telah melanggar aturan-aturan ini.
Namun, ia menolak anggapan bahwa Rusia melanggar hukum internasional di Ukraina, dengan mengklaim pasukannya tidak pernah menargetkan sasaran khusus sipil.
Duta Besar Ukraina untuk Prancis, Vadym Omelchenko, menanggapi tayangan wawancara Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, dengan France 2.
Ia mengatakan di platform X bahwa orang-orang pasti bertanya-tanya mengapa televisi Prancis memberikan platform kepada "seorang penjahat perang".
Sementara itu Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot, menanggapi dengan mengatakan bahwa Rusia tidak membela hukum internasional baik di Ukraina maupun Iran dengan tindakannya.
“Tuan Lavrov mampu dengan tenang menyebarkan propagandanya tadi malam di saluran televisi Prancis… Anda tidak membela hukum internasional dengan melancarkan perang agresi,” kata Barrot kepada wartawan di sela-sela pertemuan G7 di Prancis.
Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan salah satu pengusaha dalam pertemuan tertutup pada 26 Maret mengusulkan untuk menyumbangkan uang kepada negara, dan Putin menyambut baik inisiatif ini.
Peskov menegaskan bahwa Putin tidak meminta sumbangan tersebut, namun hanya menyambut usulan salah satu pengusaha Rusia, lapor Russia Today.
Menteri Luar Negeri Ukraina, Andrii Sybiha, mengatakan AS masih memiliki peran penting dalam mengakhiri perang dengan Rusia.
Ia mengatakan bahwa ia telah bertemu Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio di sela-sela pertemuan G7 di Prancis.
“Usulan Ukraina realistis dan dapat dilaksanakan. Tekanan terhadap Rusia adalah kunci untuk membuat Moskow mengakhiri perang,” tulis Sybiha di X pada hari Jumat.
“Kami juga berbicara tentang perkembangan di Timur Tengah. Posisi Ukraina adalah bahwa rezim di Moskow dan Teheran bekerja sama untuk memperpanjang perang," lanjutnya.
Ada kekhawatiran bahwa perang AS-Israel terhadap Iran telah mengalihkan perhatian dari upaya mencari perdamaian di Ukraina.
(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)
