PROHABA.CO, JAKARTA - Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja swasta.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa kebijakan ini akan ditetapkan pada bulan Maret 2026.
“Pokoknya akan ditetapkan bulan ini,” ujar Airlangga usai rapat bersama Presiden RI Prabowo Subianto di Kompleks Istana, Jakarta, Jumat (27/3/2026).
Namun, Airlangga belum menyampaikan tanggal pasti kapan kebijakan WFH satu hari dalam sepekan itu mulai berlaku.
Menurut Airlangga, pemerintah masih memiliki beberapa hari sebelum pengumuman resmi dilakukan.
“Bulan ini tinggal berapa hari kan, ya jadi masih ada waktu,” tambahnya singkat.
Baca juga: Aceh Butuh Rp153,3 Triliun untuk Anggaran Rehabilitasi Pascabencana, Masuk Verifikasi BNPB
Rencana penerapan WFH ini muncul di tengah upaya pemerintah melakukan penghematan anggaran, terutama menyusul eskalasi konflik di Timur Tengah setelah Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran.
Sejumlah opsi penghematan yang direncanakan akan ditempuh pemerintah, yaitu dari penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Adapun kebijakan WFH bagi ASN dan pekerja swasta selama satu hari dalam sepekan disebut telah disetujui semua menteri dan tinggal menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto.
Nantinya, Prabowo akan menunjuk siapa menteri yang berhak mengumumkannya.
"Setelah ada arahan Bapak Presiden, baru nanti diumumkan resmi. Sabar, sabar saja," ujar Tito saat ditemui di Istana, Jakarta, Rabu (25/3/2026).
Adapun pemerintah memastikan rencana penerapan skema WFH satu hari dalam sepekan tidak akan berlaku untuk semua sektor bidang kerja.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa kebijakan kebijakan ini berlaku untuk bidang tertentu yang memungkinkan kerja jarak jauh.
Baca juga: Turis Asal China Jadi Korban Kekerasan Seksual di Bali, Polisi Tangkap Pelaku
“Perlu saya luruskan bahwa berlakunya nanti untuk sektor-sektor tertentu.
Supaya tidak disalahpahami, misalnya sektor pelayanan, industri, perdagangan tentu mungkin tidak menjadi bagian dari kebijakan tersebut,” ujar Prasetyo di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (21/3/2026).
Prasetyo menambahkan bahwa WFH satu hari dalam sepekan merupakan arahan Presiden untuk mendorong efisiensi kerja, khususnya di lingkungan pemerintahan.
Meski demikian, mekanisme penerapan masih dalam tahap finalisasi.
“Sedang kita godok untuk kita finalkan dan sesegera mungkin akan kita sampaikan kepada masyarakat,” katanya.
Dengan rencana ini, ASN dan pekerja swasta yang bekerja di sektor yang memungkinkan jarak jauh dapat memanfaatkan WFH satu hari dalam seminggu.
Baca juga: Wagub Aceh Minta Kebijakan Barcode BBM Dihapus Demi Percepatan Pemulihan Bencana
Baca juga: Iran Tolak Proposal Gencatan Senjata AS, Eskalasi Konflik Timur Tengah Meningkat
