TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Alokasi anggaran program pembiayaan pendidikan penuh bagi mahasiswa asal pedalaman dan perbatasan dipastikan tetap berlanjut sebagai prioritas pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara.
Program strategis ini menjamin seluruh pembiayaan pendidikan tinggi bagi putra dan putri daerah yang menempuh studi di berbagai perguruan tinggi dalam maupun luar negeri.
Pemkab Malinau mengalokasikan anggaran untuk menanggung biaya hidup, uang kuliah, hingga tempat tinggal peserta secara menyeluruh melalui skema dana daerah.
Kebijakan ini merupakan upaya pemerataan akses pendidikan agar setiap desa memiliki minimal satu tenaga profesional yang siap membangun kampung halamannya setelah lulus nanti.
Baca juga: Tahun Ini, Ada 743 Peserta di Malinau Lolos Seleksi dan Verifikasi Program Desa Sarjana Unggul
Bupati Malinau Wempi W Mawa menjelaskan investasi pada sektor pendidikan tidak akan dikurangi meskipun terdapat dinamika pada postur anggaran daerah tahun ini.
"Minimal dalam setiap tahun ada satu putra dan putri diberi kesempatan untuk mendapatkan program desa sarjana unggul ini dan pembiayaannya ya sepenuhnya 100 persen ditanggung oleh APBD daerah jadi baik biaya hidup biaya perkulian biaya tinggal dan semuanya," ujarnya, Sabtu (28/3/2026).
Berdasarkan data akumulasi sejak tahun 2021, jumlah peserta yang telah terjaring dalam program Desa Sarjana Unggul ini tercatat telah menyentuh angka hampir 2.000 orang.
Pada angkatan tahun 2025 saja, terdapat 743 peserta aktif yang berasal dari 103 desa dan tersebar di 181 perguruan tinggi yang menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah.
Meskipun terjadi penurunan transfer anggaran dari pemerintah pusat ke daerah, kolaborasi dengan sektor swasta terus ditingkatkan untuk menjaga keberlangsungan program jangka panjang tersebut.
Baca juga: 775 Peserta Lulus Berkas Program Desa Sarjana Unggul Malinau 2025, Ini Rinciannya
"Spirit yang kami bangun adalah sederhana namun kuat dari desa oleh desa dan untuk desa melalui pendekatan ini pendidikan menjadi instrumen pemerataan pembangunan khususnya bagi wilayah-wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses sumber daya manusia," katanya.
(*)
Penulis : Mohammad Supri
