BANGKAPOS.COM - Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Skema ini direncanakan berlaku satu hari dalam sepekan, dengan opsi diperluas ke sektor swasta, sebagai upaya menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) akibat melambungnya harga minyak dunia imbas perang Israel-AS vs Iran.

Kebijakan serupa sebelumnya telah diterapkan di sejumlah negara, mulai dari pembatasan mobilitas hingga pengaturan jam kerja guna mengurangi penggunaan energi.

Beberapa instansi pemerintah pusat dan daerah sudah mulai menerapkan kebijakan penghematan BBM.

Pemkab Bangkalan dan Pemkot Malang Provinsi Jawa Timur mnenginstruksikan seluruh pegawainya bersepeda atau naik transportasi umum untuk bekerja ke kantor.

Sementara itu kebijakan WFH sudah mulai akan diterapkan pegawai di Sekretaris Jenderal DPR RI.

Bupati Bangkalan, Lukman Hakim mengatakan, penerapan bersepeda ASN Pemkab Bangkalan berlaku untuk seluru pegawai.

Kebijakan itu mulai dilakukan sejak hari Jumat (27/3/2026) dan diikuti oleh semua pegawai di lingkungan Pemkab Bangkalan.

Bukan hanya gowes dari rumah dinas ke kantor, Lukman Hakim juga bakal kunjungan ke kecamatan menggunakan sepeda.

"Untuk penggunaan sepeda di hari Jumat ini akan kami lakukan seterusnya," ungkapnya.

Menurut Lukman, penerapan hemat BBM di hari Jumat itu selaras dengan program kebersihan yang ada di Pemkab Bangkalan.

"Jadi setiap Jumat, pegawai Pemkab tak hanya hemat BBM dan mengurangi polusi dengan bersepeda namun juga dilanjutkan dengan bersih-bersih di kantor masing-masing," imbuhnya.

Terkait dengan rencana Work From Home (WFH) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang akan mulai diterapkan pada 1 April mendatang, Lukman mengaku akan melakukan penyesuaian dengan tetap masuk menggunakan sepeda pancal.

"Kita akan menyesuaikan dengan tata kelola birokrasi. Jadi kita lebih tetap masuk hanya teknisnya pakai sepeda," ungkapnya.

Pemerintah Kota (Pemkot) Malang juga mengambil langkah antisipatif di tengah wacana efisiensi anggaran bahan bakar minyak (BBM) yang didorong pemerintah pusat.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menginstruksikan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot untuk menggunakan moda transportasi ramah lingkungan setiap hari Jumat.

Kebijakan ini menjadi alternatif di tengah belum adanya arahan resmi terkait penerapan work from home (WFH).

Menurut Wahyu, langkah tersebut bertujuan mengurangi konsumsi BBM sekaligus mendorong gaya hidup sehat di kalangan ASN.

“Memang belum ada arahan dari pusat terkait WFH. Namun, kita mulai mengurangi dampaknya. Salah satunya dengan mendorong ASN berangkat kerja menggunakan sepeda angin setiap hari Jumat,” ujar Wahyu, Kamis (26/3/2026).

Ia menambahkan, kebijakan tersebut akan mulai diberlakukan pada Jumat, 27 Maret 2026.

Pemkot Malang telah mematangkan rencana ini agar dapat berjalan efektif sejak hari pertama pelaksanaan.

Bagi ASN yang tidak memiliki sepeda, Wahyu menyarankan agar mereka memanfaatkan transportasi umum yang tersedia.

Salah satu opsi yang disebut adalah layanan bus TransJatim yang kini telah melintasi kawasan Balai Kota Malang.

“Kalau tidak punya sepeda, bisa naik angkutan umum. Sekarang sudah ada TransJatim yang lewat Balai Kota, itu bisa dimanfaatkan,” jelasnya.

Setjen DPR WFH Hari Jumat

Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, menyatakan bahwa seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI akan mulai melaksanakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) satu hari dalam sepekan mulai Jumat (3/4/2026).

Indra mengatakan, meskipun keputusan teknis baru akan difinalisasi pada Senin mendatang, namun secara prinsip, skema WFH satu hari dalam seminggu sudah disepakati untuk segera dijalankan.

"Kita akan berlakukan WFH itu hari Jumat mulai minggu besok," kata Indra kepada Tribunnews.com, Sabtu (28/3/2026).

Indra mengungkapkan alasan pemilihan hari Jumat sebagai waktu pelaksanaan WFH bagi para pegawai Setjen DPR. 

Menurut dia, pada hari tersebut biasanya tidak ada kegiatan persidangan yang padat karena merupakan hari fraksi.

"Jika di masa sidang itu sebenarnya enggak ada masalah karena masa sidang tuh Jumat tuh hari fraksi. Jadi enggak ada kegiatan persidangan sebenarnya. Nanti Senin itu akan kita sosialisasikan dulu," ujar Indra. 

Indra menegaskan bahwa aturan WFH satu hari sepekan tersebut hanya berlaku untuk seluruh pegawai di bawah sistem dukungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Sementara itu, untuk Anggota DPR RI, Indra menyebut hal tersebut merupakan wilayah politik yang keputusannya berada di tangan masing-masing fraksi.

"Kalau dewan kan berbeda tentu wilayah politik. Kalau wilayah politik tentu nanti keputusannya adalah keputusan fraksi-fraksi yang memutuskannya. Kalau kita kan di sistem dukungan di sekretariat jenderalnya," ungkapnya.

DPR Minta Hindari Long Weekend

Anggota Komisi II DPR RI, Romy Soekarno, mengusulkan agar penerapan kerja dari rumah atau work from home (WFH) satu hari dalam sepekan dilakukan pada pertengahan minggu guna menghindari risiko penyalahgunaan waktu kerja untuk berlibur atau long weekend.

Romy menilai, jika WFH ditempatkan pada hari yang berdekatan dengan akhir pekan, seperti hari Jumat, hal itu justru berpotensi memicu mobilitas masyarakat yang lebih tinggi untuk bepergian.

"Jika WFH ditempatkan pada hari yang berdekatan dengan akhir pekan, khususnya Jumat, maka akan muncul moral hazard berupa kecenderungan menjadikannya sebagai long weekend. Ini berpotensi meningkatkan mobilitas, bukan menurunkannya. Artinya, tujuan penghematan BBM bisa meleset," kata Romy kepada wartawan, Kamis (26/3/2026).

Romy memandang rencana pemerintah menerapkan WFH demi penghematan bahan bakar minyak (BBM) sebagai langkah yang rasional dalam konteks efisiensi energi nasional. 

Namun, politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini mewanti-wanti agar kebijakan ini dirancang dengan presisi agar tidak kontraproduktif.

Oleh karena itu, Romy menyarankan pemerintah untuk memilih hari netral di pertengahan minggu sebagai waktu pelaksanaan WFH bagi ASN maupun pekerja swasta.

"Saya berpandangan bahwa jika kebijakan WFH ini tetap akan dijalankan, maka beberapa prinsip harus dijaga yaitu penentuan hari yang netral, seperti pertengahan minggu, untuk menghindari distorsi menjadi long weekend," ujarnya.

Selain soal efisiensi BBM, Romy juga menyoroti aspek kinerja birokrasi. Menurutnya, praktik WFH sering kali membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih lambat dan koordinasi tidak seefektif saat tatap muka.

Ia juga menekankan pentingnya interaksi langsung sebagai fondasi kepercayaan (trust) dan soliditas tim yang sulit didapatkan dalam pola kerja jarak jauh.

"Interaksi langsung bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan fondasi dari trust, leadership presence, dan soliditas tim. Ketika interaksi ini berkurang, maka yang muncul adalah pola kerja yang cenderung mekanistis dan kurang memiliki kedalaman kolaborasi," tutur Romy. 

Jangan Sampai Jadi Momen Liburan

Akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Telisa Aulia Falianty menyoroti soal wacana pemerintah yang akan menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) untuk menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) masyarakat.

Kata Telisa kebijakan tersebut sejatinya bagus untuk diterapkan, asal diawasi secara ketat agar tujuan menekan penggunaan BBM benar-benar terlaksana.

"Harus ada pengawasan (kebijakan WFH tersebut)," kata Telisa kepada Tribunnews Com, Sabtu (28/3/2026).

Menurut Telisa, pengawasan perlu dilakukan agar masyarakat benar-benar mengerjakan pekerjaannya dari rumah, bukan justru memanfaatkan WFH untuk momen bepergian.

Kalau hal tersebut terjadi, kata Telisa, yang ada justru penggunaan terhadap BBM tetap tinggi karena tidak adanya penghematan energi yang dilakukan dari sektor rakyat.

"Karena bisa jadi (karena) WFH ada possibility liburan, wisata, jalan-jalan sama aja tidak hemat BBM," ucap dia.

Benarkah WFH Bisa Pangkas Konsumsi BBM hingga 20 Persen?

Di Indonesia, WFH bahkan diklaim mampu menghemat konsumsi BBM hingga 20 persen. Namun, klaim tersebut menuai perdebatan.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menilai kebijakan WFH tidak serta merta efektif dalam menekan konsumsi BBM secara signifikan.

"Yang pasti, kebijakan tersebut tidak serta merta efektif dan tidak dapat disebut langsung menghemat 20 persen konsumsi BBM. Kita harus pahami dulu konsumsi BBM oleh siapa. Pegawai ASN misalkan akan menerapkan WFH satu kali seminggu, jumlah ASN berapa? Apakah semuanya menggunakan kendaraan pribadi?," terang Nailul, Jumat (27/3/2026).

Ia juga menyoroti kompleksitas jika kebijakan WFH diperluas ke sektor swasta. Menurutnya, tidak semua sektor memiliki pola mobilitas yang sama, terutama sektor logistik yang tetap aktif setiap hari.

"Belum lagi jasa logistik yang memang setiap hari bermobilitas. Kemudian, sekolah akan menerapkan hal serupa, ya orang tua-nya kan tetap harus bekerja kalo di sektor swasta. Jadi tidak efektif juga kebijakan WFH ini dilakukan untuk mengurangi konsumsi BBM secara signifikan," ujarnya.

Nailul menegaskan bahwa solusi jangka panjang seharusnya tidak hanya berfokus pada pembatasan mobilitas, tetapi juga pada langkah struktural untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

"Yang harus dilakukan adalah mempercepat transisi energi dari fosil ke energi baru terbarukan. Momentum kenaikan harga minyak dunia harus jadi pijakan untuk mempercepat penggunaan EBT. Dimulai dari industri yang masih banyak menggunakan minyak solar," tuturnya.

Selain itu, ia mendorong kebijakan yang lebih konkret, seperti mewajibkan ASN menggunakan transportasi umum sebagai langkah yang dinilai lebih efektif.

"Wajibkan pejabat dan pegawai ASN untuk menggunakan transportasi umum berbasiskan bis atau kereta untuk berangkat kerja. Hal ini justru akan hemat dan tidak memotong alur pelayanan publik," jelasnya.

Kebijakan WFH Belum Diputuskan

Meski demikian, pemerintah belum membocorkan hari apa yang dipilih untuk WFH setiap pekannya.

Mendagri Tito Karnavian mengatakan pemerintah masih mengkaji kebijakan WFH satu hari dalam sepekan.

Pemerintah sepakat menyampaikan hasil keputusan dalam satu suara setelah mendapat arahan langsung dari Presiden.

Tito menegaskan pemerintah siap jika skema WFH sehari dalam sepekan diterapkan.

"Sabar, sabar saja," ujar Mendagri Tito Karnavian, saat ditemui di Istana, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Kementerian Sosial (Kemensos) mulai menyiapkan simulasi skema bekerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA) dan work from office (WFO) bagi aparatur sipil negara (ASN).

Kebijakan ini menjadi bagian dari langkah efisiensi yang disiapkan pemerintah untuk merespons tingginya harga minyak dunia akibat konflik di kawasan Timur Tengah.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, pihaknya telah melakukan sejumlah simulasi awal sembari menunggu ketentuan resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), sesuai arahan Presiden.

“Ya, kami sudah melakukan simulasi-simulasi. Kami sedang melakukan simulasi, tetapi tentu kami akan menunggu ketentuan yang nanti dibuat oleh Kementerian PAN-RB sesuai arahan Bapak Presiden,” kata Gus Ipul, Rabu (25/3/2026).

Menurutnya, skema WFA dan WFO akan disesuaikan dengan kebutuhan layanan publik.

Kemensos memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal meskipun dilakukan penyesuaian pola kerja.

(Kompas.com/Yulian Isna Sri Astuti, Fristin Intan Sulistyowati, Adhyasta Dirgantara)(Tribunnews.com/Fersianus Waku, Rizki Sandi Saputra, Lita Febriani)