Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Yulianus Magai

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Rencana Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk membangun Kantor Kepolisian Daerah (Polda) di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, terus menuai sorotan dari kalangan pemuda dan mahasiswa, khususnya yang tergabung dalam Ikatan Pelajar Mahasiswa/i Wilayah Welesi, Walaik, Napua dan Pelebaga (IPM-WEWANAP).

Organisasi mahasiswa tersebut menilai pemerintah daerah terkesan mengabaikan aspirasi masyarakat terkait polemik lokasi pembangunan yang hingga kini belum menemukan titik temu.

Sebelumnya, Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan lahan seluas kurang lebih 10 hektare sebagai lokasi pembangunan Kantor Polda Papua Pegunungan di Wamena.

“Tanah sudah siap kurang lebih 10 hektare, sekarang kita tunggu dari pihak kepolisian kapan mereka bersedia membangun kantor Polda Papua Pegunungan,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Wamena, Senin (23/3/2026).

Baca juga: Pemkab Jayapura Kewalahan Bayar 756 Honorer Titipan Pejabat, Bupati: Mereka Terancam Dirumahkan

Namun, pernyataan tersebut justru memicu reaksi dari IPM-WEWANAP. Ketua IPM-WEWANAP, Ebeth Elopere, menegaskan bahwa polemik pro dan kontra terkait lokasi pembangunan, khususnya di wilayah Welesi dan Wouma, bukanlah persoalan baru, melainkan sudah berlangsung cukup lama.

“Kami ingin menyampaikan bahwa polemik soal lokasi ini masih belum selesai. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan sebenarnya sudah mengetahui hal ini, tetapi terkesan mengabaikan dan tetap melakukan pemaksaan secara berkepanjangan,” ujarnya saat ditemui di Jayapura, Sabtu (28/3/2026).

Menurut Ebeth, dalam merencanakan pembangunan fasilitas strategis seperti Markas Polda dan kantor pemerintahan lainnya, pemerintah seharusnya lebih mengedepankan pendekatan dialogis dan partisipatif dengan masyarakat setempat, agar tidak menimbulkan konflik sosial di kemudian hari.

Ia juga menilai bahwa alasan keamanan yang sering dijadikan dasar pembangunan tidak bisa berdiri sendiri tanpa dibarengi dengan perbaikan tata kelola pemerintahan yang menyeluruh.

Baca juga: Siswa SMP YPJ Mimika Gelar Lomba Tari Modern Papua Antarsekolah

“Pemerintah harus jeli melihat kebutuhan daerah. Persoalan keamanan bukan satu-satunya alasan, tetapi bagaimana tata kelola pemerintahan diperbaiki dan dijalankan dengan baik. Jangan sampai pembangunan justru memicu konflik baru di tengah masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut IPM-WEWANAP menyoroti adanya dinamika internal di tengah masyarakat, termasuk keterlibatan sejumlah oknum yang dinilai membawa kepentingan pribadi maupun politik dengan mengatasnamakan masyarakat adat.

Sekretaris Umum IPM-WEWANAP, Frans Kalolik, mengingatkan agar para intelektual dari wilayah tersebut tidak memanfaatkan situasi polemik untuk kepentingan tertentu yang dapat merugikan masyarakat luas.

“Kami meminta kepada para intelektual, khususnya yang berasal dari wilayah Welesi, Walaik, Napua dan Pelebaga, agar tidak mengorbankan masyarakat hanya demi kepentingan individu maupun politik. Jangan mengatasnamakan masyarakat adat untuk kepentingan pribadi,” ujarnya.

Baca juga: Putar Kopi Seri II Nabire 2026 Selesai, Nancy Raweyai: Barista Bukan Sekadar Skill

Selain itu, IPM-WEWANAP juga mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Pegunungan dan Jayawijaya untuk tidak tinggal diam dalam menyikapi polemik yang terjadi. Mereka menilai DPR memiliki peran penting dalam memastikan setiap kebijakan pemerintah berjalan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

“Kami meminta DPR Papua Pegunungan segera menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan secara maksimal terhadap kinerja pemerintah provinsi. DPR tidak boleh hanya menjadi penonton, tetapi harus hadir sebagai lembaga yang melindungi kepentingan masyarakat,” katanya.

IPM-WEWANAP berharap pemerintah provinsi dapat membuka ruang dialog yang lebih luas dan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam menentukan kebijakan strategis, terutama yang berkaitan langsung dengan wilayah adat dan kehidupan sosial masyarakat.

“Harapan kami, pemerintah tidak menutup mata terhadap aspirasi masyarakat. Setiap kebijakan harus melalui proses dialog yang terbuka dan adil, sehingga pembangunan yang dilakukan benar-benar membawa manfaat, bukan justru menimbulkan konflik baru,” katanya

Baca juga: Sekolah Binaan YPMAK, SATP Mimika Sabet Juara II Lomba Tari Modern Papua di Kuala Kencana

Dalam pernyataannya, IPM-WEWANAP turut menyampaikan sejumlah tuntutan tegas. 

1. Kami Mahasiswa/I Wilayah Welesi, Walaik, Napua & Pelebaga (IPM-WEWANAP) menolak dengan tegas rencana Pembangunan Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan dan Markas POLDA serta vertikal lainya di Wilayah Welesi, Walaik, Napua dan Pelebaga.

2. Dengan tegas kami Mahasiswa/I Wilayah Welesi, Walaik, Napua & Pelebaga (IPM-WEWANAP) sampaikan kepada DPR-Provinsi Papua Pegunungan, untuk segera menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan terhadap Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dengan bijaksana.

3. Kami Mahasiswa/I Wilayah Welesi, Walaik, Napua & Pelebaga (IPM-WEWANAP) menyampaikan kepada para oknum-oknum intelektual Wilayah stop mengatasnamakan masyarakat adat demi kepentingan individu dan politik.(*)