SURYAMALANG.COM - Krisis BBM melanda Asia akibat konflik Iran dengan AS-Israel yang memicu terganggunya jalur distribusi energi di Selat Hormuz.
Penutupan jalur strategis itu membuat pasokan minyak dunia tersendat dan harga energi melonjak tajam.
Tujuh negara di Asia kini menetapkan kebijakan darurat untuk menjaga ketahanan energi.
Kondisi ini juga menjadi peringatan bagi Indonesia yang masih bergantung pada impor minyak.
Hampir 90 persen distribusi minyak dan gas yang melewati Selat Hormuz mengalir ke negara-negara di Asia.
Situasi ini memaksa banyak negara mengambil langkah cepat untuk menjaga ketahanan energi mereka.
Berbagai kebijakan darurat mulai diterapkan guna menekan penggunaan energi secara berlebihan.
Langkah tersebut mencakup pembatasan konsumsi hingga penyesuaian aktivitas ekonomi di berbagai sektor.
Upaya ini dilakukan sebagai strategi untuk menghemat pasokan energi di tengah ketidakpastian global yang terus berkembang.
Berikut daftar negara yang mengalami krisis BBM imbas perang AS-Israel lawan Iran.
Buntut perang yang memanas, pemerintah Filipina di bawah Presiden Ferdinand Marcos Jr. resmi menetapkan status darurat energi nasional sebagai respons terhadap terganggunya pasokan BBM dan gas.
"Deklarasi keadaan darurat energi nasional akan memungkinkan pemerintah untuk menerapkan langkah-langkah responsif dan terkoordinasi berdasarkan undang-undang yang ada untuk mengatasi risiko yang ditimbulkan oleh gangguan dalam pasokan energi global dan ekonomi domestik," kata Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr dikutip dari Reuters.
Deklarasi tersebut akan berlaku selama satu tahun sehingga memberi wewenang kepada pemerintah untuk membeli bahan bakar dan produk minyak bumi lebih banyak guna memastikan pasokan tepat waktu dan mencukupi.
Jika perlu, pembayaran dilakukan sebagian dari jumlah kontrak di muka. Selain itu, pemerintah bahkan mempertimbangkan penghentian operasional penerbangan untuk menekan konsumsi bahan bakar.
Langkah ini menunjukkan betapa seriusnya ancaman terhadap stabilitas energi nasional.
Di Vietnam, tekanan paling besar dirasakan pada industri penerbangan.
Maskapai nasional terpaksa memangkas puluhan jadwal penerbangan domestik setiap pekan sebagai respons terhadap keterbatasan pasokan bahan bakar pesawat (avtur) dan lonjakan harga yang signifikan.
Otoritas penerbangan setempat menyebutkan bahwa kenaikan harga energi telah terjadi dalam beberapa pekan terakhir, memicu kekhawatiran akan kelangkaan pasokan di dalam negeri.
Tidak hanya sektor udara, lonjakan harga juga terjadi pada bahan bakar darat.
Harga solar di Vietnam dilaporkan melonjak hingga 105 persen, membuat biaya operasional transportasi dan distribusi barang meningkat tajam.
Kondisi ini berpotensi mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok serta memperlambat aktivitas ekonomi.
Namun guna mengantisipasi tekanan kenaikan harga minyak global lebih lanjut, pemerintah Vietnam secara fleksibel menggunakan berbagai instrumen.
Seperti Dana Stabilisasi Harga Bahan Bakar, penyesuaian pajak dan biaya, serta pengendalian siklus penyesuaian harga untuk membatasi "guncangan" terhadap pasar domestik.
Tak sampai disitu , Vietnam turut mempromosikan solusi hemat energi dan meningkatkan efisiensi di sektor industri dan perumahan.
Sementara di sektor manufaktur, banyak bisnis telah secara proaktif mengoptimalkan proses dan mengurangi konsumsi bahan bakar untuk menurunkan biaya input.
Menyusul yang lainnya, Thailand juga mengalami gangguan di sektor transportasi darat, khususnya di kawasan Bandara Suvarnabhumi, Bangkok.
Layanan taksi yang menjadi tulang punggung mobilitas penumpang mulai terganggu akibat kelangkaan bahan bakar.
Sejumlah pengemudi memilih menghentikan operasional secara bertahap karena khawatir tidak dapat mengisi ulang BBM saat berada di tengah perjalanan, terutama untuk rute jarak jauh.
Kekhawatiran ini muncul di tengah ketidakpastian pasokan dan meningkatnya antrean di stasiun pengisian bahan bakar.
Situasi tersebut berdampak langsung pada penumpang, baik wisatawan maupun pekerja, yang kesulitan mendapatkan transportasi dari dan menuju bandara.
Jika kondisi ini terus berlanjut, bukan hanya mobilitas masyarakat yang terganggu, tetapi juga sektor pariwisata dan logistik yang menjadi penopang ekonomi Thailand.
Di Kamboja, lonjakan harga energi terjadi secara drastis dalam waktu singkat. Harga solar dilaporkan naik hingga 68 persen, membuat biaya operasional transportasi dan distribusi melonjak tajam.
Situasi ini diperparah dengan menipisnya stok BBM di berbagai wilayah.
Lebih dari 400 stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) terpaksa menghentikan operasional karena kehabisan pasokan dan tidak mampu menanggung biaya distribusi yang terus meningkat.
Penutupan ratusan SPBU tersebut memicu antrean panjang di lokasi pengisian yang masih beroperasi. Warga, termasuk pengemudi tuk-tuk dan pelaku usaha kecil, rela mengantre berjam-jam demi mendapatkan bahan bakar.
Kelangkaan ini tidak hanya mengganggu mobilitas, tetapi juga mulai berdampak pada aktivitas ekonomi sehari-hari.
Sementara itu di Myanmar, krisis BBM menunjukkan dampak sosial yang lebih dalam, terutama di sektor pertanian.
Antrean panjang terlihat di berbagai SPBU, dengan warga mulai datang sejak dini hari untuk mengamankan pasokan solar. Dalam banyak kasus, antrean bahkan berlangsung hingga berhari-hari.
Para petani menjadi kelompok yang paling terdampak. Demi menjaga operasional alat pertanian seperti traktor, mereka rela bermalam di sekitar SPBU hingga dua hari.
Tanpa pasokan solar, aktivitas pengolahan lahan terancam terhenti, yang berpotensi mengganggu produksi pangan dalam jangka panjang.
Kondisi ini mencerminkan betapa krisis BBM tidak hanya berdampak pada sektor transportasi, tetapi juga merembet ke sektor vital seperti pertanian dan distribusi logistik.
Jika pasokan tidak segera stabil, tekanan terhadap ekonomi domestik di kedua negara diperkirakan akan semakin meningkat.
Mengutip dari BBC International, Krisis bahan bakar minyak (BBM) yang melanda kawasan Asia mendorong Bangladesh untuk menerapkan kebijakan ekstrem demi menjaga stabilitas pasokan di tengah tekanan global yang kian meningkat.
Pemerintah Bangladesh memilih langkah drastis dengan menutup lebih awal seluruh institusi pendidikan, mulai dari sekolah, universitas, hingga lembaga bimbingan belajar.
Kebijakan ini diambil untuk mengurangi penggunaan listrik dan bahan bakar yang selama ini menopang operasional sektor pendidikan.
Penutupan tersebut juga bertepatan dengan percepatan libur nasional, sehingga aktivitas belajar mengajar dihentikan sementara secara serentak di berbagai wilayah.
Langkah ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mengendalikan konsumsi energi di tengah keterbatasan pasokan.
Namun di sisi lain, kebijakan tersebut juga menimbulkan kekhawatiran akan terganggunya proses pendidikan jutaan pelajar jika krisis berlangsung lebih lama.
Sementara itu, pemerintah Sri Lanka menerapkan kebijakan pembatasan konsumsi BBM secara langsung kepada masyarakat.
Setiap warga kini hanya diperbolehkan membeli bahan bakar dalam jumlah terbatas setiap pekan, sebagai upaya mengendalikan distribusi dan mencegah kelangkaan yang lebih parah.
Selain pembatasan tersebut, Sri Lanka juga menetapkan hari libur tambahan bagi instansi pemerintah, termasuk sekolah dan universitas, guna mengurangi mobilitas dan konsumsi energi nasional.
Kebijakan ini berdampak pada aktivitas pelayanan publik serta kegiatan ekonomi yang bergantung pada operasional harian.
Pembatasan ] dilakukan mengingat tingginya ketergantungan Sri Lanka terhadap impor energi, yang sebagian besar melewati jalur distribusi global yang kini terganggu.
Tanpa cadangan energi yang memadai, pemerintah terpaksa mengatur konsumsi secara ketat agar pasokan tetap tersedia dalam jangka pendek.
Situasi di Sri Lanka menunjukkan bahwa krisis BBM telah memaksa pemerintah mengambil kebijakan luar biasa yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
Jika kondisi ini terus berlanjut, dampaknya tidak hanya terbatas pada sektor energi, tetapi juga berpotensi meluas ke pendidikan, layanan publik, dan stabilitas sosial-ekonomi.
Di tengah krisis bahan bakar minyak (BBM) global yang dipicu konflik di Iran dan terganggunya distribusi energi melalui Selat Hormuz, posisi Indonesia dinilai belum sepenuhnya aman.
Meski hingga kini belum menetapkan status darurat energi seperti sejumlah negara Asia lainnya.
Indonesia masih bergantung pada impor untuk memenuhi sebagian kebutuhan minyak nasional.
Kondisi ini membuat Indonesia tetap rentan terhadap gejolak harga energi global, terutama jika konflik berkepanjangan dan pasokan minyak dunia terus terganggu.
Kenaikan harga minyak mentah berpotensi langsung berdampak pada biaya impor, yang pada akhirnya bisa menekan anggaran negara serta memicu kenaikan harga BBM di dalam negeri.
Meski demikian, pemerintah dinilai masih memiliki ruang untuk meredam dampak jangka pendek.
Diversifikasi sumber energi yang selama ini dilakukan, termasuk pengalihan pasokan dari berbagai negara mitra, menjadi salah satu strategi untuk menjaga stabilitas.
Selain itu, kebijakan subsidi energi yang masih berjalan juga berperan penting dalam menahan lonjakan harga di tingkat konsumen.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menjamin pasokan dan stabilitas energi nasional, di tengah ketidakstabilan pasokan BBM dunia yang terganggu akibat perang di Timur Tengah.
Namun, Bahlil mengimbau masyarakat tidak perlu panik dan tetap menggunakan energi dengan bijak.
(SURYAMALANG.COM/TRIBUNNEWS.COM)
