SURYA.co.id – Potensi krisis energi global akibat konflik berkepanjangan di Timur Tengah mendorong pemerintah Indonesia diminta segera menyiapkan strategi fiskal agar tidak tertekan.
Salah satu langkah yang dinilai bisa dilakukan adalah menggeser anggaran dari program yang belum mendesak untuk menjaga subsidi energi dan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Pendiri sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira Adhinegara, menilai pemerintah sebenarnya memiliki ruang untuk menyelamatkan fiskal dengan mengalokasikan ulang anggaran dari beberapa program besar yang saat ini berjalan.
Menurutnya, jika realokasi anggaran dilakukan, maka subsidi energi dan BBM bisa tetap terjaga tanpa harus menaikkan harga.
"Soal subsidi energi harus dijaga bukan dengan naikan harga BBM atau LPG, tapi geser anggaran dulu," kata Bhima, Jumat (27/3/2026), dikutip SURYA.co.id dari Tribunnews.
Bhima menilai terdapat beberapa program yang belum terlalu mendesak untuk diprioritaskan dalam situasi potensi krisis energi.
Program tersebut antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Perlu ada pembicaraan APBN Perubahan di DPR. Ada pos belanja yang belum urgen bisa dipangkas," ucap Bhima.
"MBG dan Kopdes MP, pembangunan IKN total bisa hemat 340 triliun," sambung dia.
Menurut Bhima, jika anggaran tersebut dialihkan, pemerintah akan memiliki cadangan anggaran untuk meredam tekanan fiskal sekaligus memberikan relaksasi terhadap defisit APBN.
"Cukup (anggaran itu) untuk tambal pelebaran defisit APBN," tutur dia.
Pandangan serupa disampaikan oleh Pengamat Ekonomi dari Center of Reform on Economics, Yusuf Rendy Manilet, yang menilai kebijakan menaikkan harga BBM sebaiknya menjadi pilihan terakhir karena berisiko menekan daya beli masyarakat dan memicu inflasi.
"Kenaikan harga itu opsi, tapi sebaiknya jadi pilihan terakhir karena dampaknya langsung ke inflasi dan daya beli," kata Yusuf.
Ia menekankan bahwa langkah awal yang perlu dilakukan pemerintah adalah mengendalikan tekanan fiskal melalui efisiensi belanja dan memastikan subsidi energi tepat sasaran.
"Yang lebih penting di tahap awal adalah mengelola tekanan fiskalnya dulu. Artinya, pemerintah perlu memastikan subsidi energi tetap terkendali, misalnya dengan memperketat penyaluran agar lebih tepat sasaran dan mengurangi kebocoran," kata dia.
"Di saat yang sama, perlu ada efisiensi belanja, terutama dari program-program yang ruang penyesuaiannya masih ada, supaya beban subsidi tidak langsung mendorong defisit melebar," sambung Yusuf.
Menurut Yusuf, program dengan anggaran besar seperti MBG menjadi salah satu yang realistis untuk dikaji ulang dari sisi alokasi anggaran.
"Dengan alokasi anggaran yang sangat besar, MBG secara realistis menjadi salah satu pos yang paling punya ruang untuk penyesuaian," ucap Yusuf.
Namun ia menegaskan bahwa program tersebut bukan berarti tidak penting, melainkan perlu penyesuaian dalam situasi tekanan fiskal.
"Di titik ini, program seperti MBG jadi relevan untuk dikaji karena dia menyerap anggaran besar yang sebenarnya bisa sebagian dialihkan sementara untuk meredam shock energi," tandas dia.
Konflik di Timur Tengah yang memicu Iran menutup jalur distribusi minyak mentah dunia melalui Selat Hormuz berpotensi memicu krisis energi global.
Sejumlah negara di Asia seperti Singapura, Vietnam, Kamboja, hingga Filipina telah merespons dengan menaikkan harga BBM.
Kamboja tercatat telah menaikkan harga BBM sekitar 10 persen menjadi USD1,05 per liter.
Sementara Vietnam, Laos, dan Filipina mengalami kenaikan harga BBM di kisaran 6 persen hingga 8 persen.
Kenaikan harga tersebut dipengaruhi fluktuasi Mean of Platts Singapore (MOPS), yang menjadi acuan harga produk minyak olahan di pasar Asia.
Di tengah tekanan konsumsi energi, pemerintah Indonesia belum memutuskan untuk menaikkan harga BBM.
Salah satu opsi yang tengah disiapkan adalah kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) satu hari per minggu, dengan kemungkinan diperluas ke sektor swasta.
Kebijakan WFH disebut-sebut mampu menghemat konsumsi BBM hingga 20 persen, meskipun efektivitas kebijakan tersebut masih menjadi perdebatan.
Bhima Yudhistira Adhinegara merupakan ekonom muda Indonesia yang dikenal luas sebagai Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, sebuah lembaga riset yang fokus pada kajian ekonomi dan kebijakan publik.
Ia lahir di Pamekasan pada 3 November 1989 dan menempuh pendidikan ekonomi di Universitas Gadjah Mada sebelum melanjutkan studi ke University of Bradford di Inggris.
Dalam perjalanan kariernya, Bhima pernah terlibat di berbagai institusi, mulai dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia hingga lembaga internasional seperti International Finance Corporation (IFC), bagian dari World Bank Group.
Pengalamannya tersebut membentuk perspektifnya sebagai ekonom yang kritis terhadap berbagai isu strategis, seperti kebijakan fiskal, ketimpangan ekonomi, industri ekstraktif, hingga transisi energi.
Sebagai pimpinan CELIOS, Bhima aktif mendorong riset-riset yang menyoroti dampak ekonomi terhadap masyarakat, terutama terkait distribusi kesejahteraan dan keberlanjutan lingkungan.
Ia juga dikenal sebagai pengamat yang vokal di ruang publik, kerap menyampaikan kritik dan analisis terhadap kebijakan pemerintah melalui media massa maupun forum diskusi.
Dengan kombinasi latar belakang akademik, pengalaman profesional, dan peran aktif dalam advokasi kebijakan, Bhima Yudhistira menjadi salah satu suara penting dalam diskursus ekonomi Indonesia, khususnya dalam isu keadilan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.
