TRIBUNTRENDS.COM - Di tengah upaya besar pemerintah membangun kualitas sumber daya manusia sejak usia dini, program pemenuhan gizi bagi anak sekolah kembali diperkuat dengan kebijakan yang lebih terarah.
Tidak sekadar pembagian makanan, langkah ini dirancang sebagai strategi jangka panjang untuk memastikan setiap anak Indonesia, terutama di wilayah rentan, mendapatkan hak dasar atas nutrisi yang layak.
Badan Gizi Nasional (BGN) menetapkan kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak sekolah disalurkan selama lima hari sekolah dalam sepekan, kecuali di daerah terdepan, terluar, tertinggal (3T) dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi.
Baca juga: Mobil MBG Jadi Mobil Sampah: Skandal di Nabire yang Paksa BGN Bekukan Operasional SPPG Siriwini
"Pemberian MBG untuk daerah 3T dan risiko stunting tinggi dilakukan selama enam hari sekolah atau Senin sampai Sabtu.
Ini merupakan langkah strategis memastikan anak-anak menerima gizi yang cukup setiap hari," ujar Kepala BGN Dadan Hindayana dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, 29 Maret 2026.
Dalam pelaksanaannya, BGN menekankan bahwa akurasi data menjadi fondasi utama agar program ini berjalan efektif dan tepat sasaran.
Penentuan wilayah prioritas tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan berdasarkan data terbaru dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 yang dirilis Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
"Tim kami akan bekerja sama dengan dinas pendidikan dan kesehatan setempat untuk memastikan data akurat, sehingga MBG tepat sasaran," kata Dadan.
Pendataan tersebut meliputi jumlah sekolah, jumlah siswa, hingga tingkat prevalensi stunting di masing-masing daerah.
Sejumlah wilayah disebut menjadi prioritas utama dalam program ini, khususnya daerah di Indonesia bagian timur, sebagian wilayah Sumatera, serta Papua yang masih menghadapi angka stunting cukup tinggi.
"Integritas data sangat penting karena program ini menyangkut kesehatan dan masa depan generasi muda. Kami tidak ingin ada anak yang tertinggal dari pemenuhan gizi," tuturnya.
Dengan pendekatan ini, pemerintah berupaya menutup kesenjangan akses gizi yang selama ini masih terjadi antarwilayah.
Baca juga: Aturan Tegas BGN Hanya Beri MBG Sesuai Daftar Hadir Siswa: Tak Masuk Sekolah, Tak Dapat Makan
Melalui kebijakan tersebut, BGN berharap seluruh anak sekolah terutama yang berada di daerah 3T dan wilayah dengan risiko stunting tinggi dapat memperoleh asupan gizi yang memadai untuk mendukung tumbuh kembang optimal.
Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam menurunkan angka stunting di Indonesia, serta memastikan bahwa program MBG bukan hanya bersifat bantuan sementara, melainkan investasi nyata bagi masa depan generasi bangsa.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa program MBG akan dijalankan selama lima hari dalam sepekan sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran.
“Di tempat lain, di seluruh kementerian ada efisiensi. Ada tahap ketiga yang kita desain untuk menutup kekurangan anggaran yang ada,” ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.
Menurutnya, perubahan skema ini bukan berarti mengurangi tujuan utama program, melainkan penyesuaian agar pelaksanaan tetap optimal dan berkelanjutan.
Baca juga: Hendrik Irawan Ratapi Penutupan Dapur MBG Pasca-Lebaran: Saya Sedih, Padahal Menu Selalu Terjaga
Purbaya menegaskan bahwa kebijakan ini tidak akan mengurangi kualitas maupun manfaat yang diterima masyarakat.
“Artinya menyesuaikan dengan perkembangan keadaan. Jadi harusnya tidak ada masalah,” katanya.
Ia juga memastikan bahwa tidak ada pemangkasan anggaran secara langsung terhadap program MBG.
Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan bahwa efisiensi berasal dari internal pelaksana program, yaitu Badan Gizi Nasional (BGN).
“MBG tidak saya potong. Mereka (BGN) melakukan efisiensi sendiri. Selama ada efisiensinya dan tidak mengurangi kualitas makanannya, saya setuju saja,” ujarnya.
Dengan demikian, pemerintah memberikan ruang bagi pelaksana untuk mengatur strategi operasional yang lebih hemat tanpa menurunkan standar layanan.
***
(TribunTrends/Jonisetiawan)
