TRIBUNTRENDS.COM - Pengamat ekonomi Awalil Rizky menekankan pentingnya pemerintah, termasuk Presiden RI Prabowo Subianto, Menteri Pertanian RI (Mentan) Amran Sulaiman, dan Menteri Keuangan RI (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, untuk memiliki sense of crisis.
Hal ini dianggap mendesak mengingat situasi geopolitik yang memanas akibat serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran.
Istilah sense of crisis sendiri berasal dari bahasa Inggris yang menggambarkan kepekaan, kewaspadaan, serta kesadaran mendalam terhadap situasi darurat.
Tidak hanya itu, Awalil juga meminta Presiden dan jajaran menteri beserta pemerintahannya untuk menunjukkan empati nyata terhadap masyarakat.
Baca juga: 7 Negara di Asia Tercekik Krisis BBM, Lumpuh Imbas Perang Iran, Transportasi Terganggu, Indonesia?
"Kita ini sedang susah. Jangan mengatakan 'beras cukup,' 'jagung cukup,' 'semua aman,' padahal kenyataannya tidak, atau harganya mahal."
"Kemudian soal harga minyak, jangan hanya mengatakan kita siap atau punya dana. Yang lebih penting adalah kepekaan terhadap kondisi masyarakat."
Lebih jauh, Awalil menekankan perlunya perbaikan internal pemerintahan saat ini dan meminta Presiden Prabowo untuk lebih berhati-hati, terutama dalam menata ulang belanja negara.
Dia telah memberikan dua saran konkret bagi pemerintahan Prabowo dalam mengantisipasi tekanan fiskal yang semakin berat akibat eskalasi konflik di Asia Barat.
Salah satunya adalah mengurangi item belanja negara agar tidak terjadi besar pasak daripada tiang.
Saran pertama Awalil adalah melakukan restrukturisasi kabinet, termasuk pengurangan jumlah kementerian dan lembaga, serta pemangkasan jumlah menteri dan wakil menteri.
Menurutnya, jumlah total menteri dan wakil menteri dapat dikurangi menjadi 84 atau bahkan 75, seperti era presiden-presiden terdahulu.
Awalil menilai langkah pemangkasan ini akan memberikan penghematan signifikan, terutama pada belanja barang yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah.
Saran kedua, yakni evaluasi item belanja besar, salah satunya program makan bergizi gratis (MBG) yang nilainya sekitar Rp335 triliun, sebagaimana dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Awalil memandang, program MBG perlu dipangkas atau setidaknya dimoratorium, yakni dihentikan sementara, lalu dievaluasi atau dilakukan kajian ulang, kemudian diubah sifatnya dari universal (semua menerima manfaat) menjadi targeted alias menyasar kelompok tertentu saja dengan skema yang lebih tepat sasaran.
Misalnya, untuk 5–10 juta masyarakat di daerah miskin seperti Papua dan wilayah lainnya. Dengan skema ini, anggaran MBG bisa turun drastis, dari ratusan triliun menjadi jauh lebih kecil.
"Sekarang yang perlu dibenahi adalah pemerintahannya terlebih dahulu. Ini bukan semata soal keuangan. Dari sisi saya, sebagai kepala rumah tangga, Presiden harus berhati-hati dan mulai membereskan para menterinya," tutur Awalil.
"Bukan dalam arti mengganti, tetapi menata ulang."
"Apakah belanja negara sudah tepat atau berlebihan, apakah jumlah pejabat perlu dikurangi? Itu yang harus dievaluasi."
"Dan yang paling penting, dalam kesempatan ini saya tegaskan bahwa MBG harus dimoratorium. Moratorium bukan berarti dihentikan selamanya, tetapi ditunda sebagai langkah strategis."
Kemudian, Awalil kembali menegaskan bahwa pemerintah harus benar-benar memiliki sense of crisis.
Bahkan, ia menyoroti pemerintah yang dinilainya masih 'tenang' saat menanggapi kondisi harga minyak dunia, termasuk saat menyoroti respons Menkeu RI Purbaya Yudhi Sadewa.
"Kalau memang belum bisa dilakukan, setidaknya harus ada sense of crisis. Saya serius soal ini," ucap Awalil yang juga dikenal sebagai Ekonom Bright Institute.
"Coba lihat kondisi di lapangan. Ada yang mengatakan ekonomi baik-baik saja, misalnya di Tanah Abang semua laris. Tapi kalau kita turun langsung ke sana, kita bisa mendapat gambaran yang berbeda."
"Begitu juga dengan kondisi minyak dan indikator lainnya, tidak terlihat adanya sense of crisis, bahkan dari Menteri Keuangan."
Awalil menilai, jika pemerintah tidak memiliki sense of crisis maka situasi ekonomi dalam negeri berpotensi semakin buruk.
Apalagi, kata dia ekonomi Indonesia sudah sulit bahkan sejak sebelum perang AS-Israel vs Iran.
"Ini menunjukkan bahwa masalahnya sudah buruk dan berpotensi memburuk," kata Awalil.
"Kalau perilaku pemimpin seperti ini terus berlanjut, justru akan mempercepat krisis. Bisa saja [krisis] yang diperkirakan terjadi September justru maju menjadi Juli."
"Jadi, kesalahannya bukan tertunda, tetapi justru dipercepat jika kondisinya seperti ini."
Baca juga: Efisiensi Anggaran ala DPR di Tengah Krisis Global, Kurangi Jatah BBM hingga Tiadakan Jamuan Rapat
Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap akan dijalankan tanpa adanya pemotongan anggaran meski kini terjadi krisis di Timur Tengah buntut konflik Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel.
Dia mengungkapkan alasannya, yakni karena ketika ada realokasi anggaran MBG, dikhawatirkan akan dikorupsi.
Hal ini disampaikan Prabowo ketika ditanya oleh Pemimpin Redaksi SCTV dan Indosiar, Retno Pinasti, dalam diskusi bersama sejumlah pengamat dan jurnalis di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
"Saya akan bertahan sedapat mungkin (untuk menjalankan program MBG). Daripada uang-uang dikorupsi, lebih baik rakyat saya bisa makan," katanya dalam diskusi tersebut dikutip dari YouTube Najwa Shihab, Sabtu (21/3/2026).
Prabowo mengungkapkan tetap dilakukannya program MBG karena dirinya enggan untuk melihat adanya anak-anak yang kurang gizi dan menderita stunting.
"Saya lihat ketika kampanye (pilpres) sekian kali, di desa-desa anak umur 11 tahun, badannya anak empat tahun," katanya.
Dia menganggap keputusannya ini merupakan pilihan yang benar. Prabowo juga mengatakan bahwa tidak perlu adanya pemotongan anggaran MBG.
"Saya yakin di jalan yang benar. Uang kita ada. Saya pertaruhkan kepemimpinan saya," tegasnya.
Prabowo mengatakan masih banyak pos anggaran selain MBG yang bisa dipangkas di tengah krisis Timur Tengah.
Di sisi lain, ia menjelaskan bahwa program MBG adalah investasi bagi sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
"Masih banyak penghematan lain yang bisa kita lakukan. Kita sudah exercise dan kita sudah lakukan penghematan di berbagai bidang," tegasnya.
(TribunTrends/Tribunnews/Rizki A)
