TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ( LKPJ ) Tahun Anggaran 2025 oleh Bupati Nunukan, Irwan Sabri,  langsung mendapat perhatian dari DPRD Nunukan. 

Meski sejumlah program diklaim tuntas, ternyata tidak semuanya berjalan sesuai harapan.

Ketua DPRD Nunukan, Hj Rahma Leppa, menegaskan bahwa laporan tersebut masih sebatas tahap awal dan belum final.

“Ini baru tahap pertama.

Masih banyak yang harus kami dalami.

Memang ada program yang sudah mencapai 100 persen, tapi ada juga yang perlu ditindaklanjuti,” ujar Hj Rahma Leppa di Nunukan, Jumat (28/3/2026). 

Baca juga: Berikut Struktur Alat Kelengkapan DPRD Nunukan, Rahma Leppa Pimpinan Bamus

Tak hanya itu, DPRD Nunukan juga bersiap turun langsung ke lapangan. 

Anggota DPRD Nunukan, Hamsing, mengungkapkan bahwa pihaknya akan melakukan monitoring di empat daerah pemilihan ( Dapil ).

“Kami akan cek langsung ke lapangan,” ujarnya.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan apakah program yang dilaporkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam, juga menyoroti adanya perbedaan potensi antara data laporan dan fakta di lapangan.

“LKPJ ini masih sementara.

Kami perlu pastikan lagi.

Memang ada capaian positif seperti penurunan angka kemiskinan, tapi tetap harus diverifikasi,” jelasnya.

DPRD pun memberi sinyal akan memberikan catatan penting hingga rekomendasi tajam jika ditemukan ketidaksesuaian.

Dengan proses evaluasi ini, DPRD Nunukan ingin memastikan setiap program pemerintah benar-benar tepat sasaran, dan tidak sekadar terlihat baik di atas kertas.

Hasil monitoring nantinya akan dibawa kembali ke rapat paripurna, sebagai bahan evaluasi serius bagi jalannya pemerintahan daerah ke depan.

(*)

Penulis: Fatimah Majid