TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) di Jawa Barat pada tahun 2025 menunjukkan capaian yang tergolong tinggi dengan angka 79,43.

Nilai tersebut mencerminkan kondisi relasi antarumat beragama yang berlangsung secara toleran, setara, serta diwarnai semangat kolaborasi dalam kehidupan sosial sehari-hari.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjelaskan bahwa IKUB menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan pemerintah daerah dalam meredam potensi konflik sosial yang berlatar belakang agama.

Stabilitas kerukunan yang terjaga dinilai mampu menciptakan rasa aman, khususnya bagi para investor maupun pelaku usaha yang menjalankan aktivitas ekonomi di wilayah Jawa Barat.

Capaian IKUB Jawa Barat ini juga tercatat melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 77,89, sehingga menempatkan provinsi tersebut dalam posisi yang relatif lebih unggul dalam aspek kerukunan umat beragama.

Tingginya nilai IKUB Jawa Barat pada 2025 tidak terlepas dari sejumlah faktor pendukung. Mulai dari kondisi sosial masyarakat, penguatan kelembagaan, aktivitas lintas agama, hingga kebijakan pemerintah daerah yang konsisten mendorong terciptanya harmoni antarumat beragama.

Salah satu faktor dominan adalah tingginya tingkat toleransi yang tumbuh di tengah masyarakat Jawa Barat.

"Hubungan sosial masyarakat relatif harmonis dan saling menghargai dalam pelaksanaan ibadah. Konflik keagamaan yang berskala besar tergolong minim," kata Dedi, Sabtu (28/3/2026).

Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota turut memberikan kontribusi signifikan dalam menjaga keseimbangan sosial. Kehadiran lembaga ini menjadi salah satu pilar dalam merawat hubungan harmonis di tengah keberagaman.

Selain itu, intensitas interaksi sosial antarwarga dari berbagai latar belakang agama juga memperkuat dimensi kebersamaan dalam indikator IKUB. Hubungan yang terjalin secara aktif ini menjadi fondasi penting dalam membangun solidaritas sosial yang inklusif.

Di sisi lain, dukungan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menjadi faktor penguat yang tidak terpisahkan. Berbagai program yang dirancang untuk mempererat hubungan sosial terus digulirkan sebagai upaya menjaga dan meningkatkan kualitas kerukunan di masyarakat.