POSBELITUNG.CO, BELITUNG -- Ketukan palu yang menggema di ruang rapat Gunung Lumut, Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Belitung Timur, Senin (30/3/2026), menandai dimulainya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk tahun 2027.
Ruang pertemuan dipadati para pemangku kepentingan, mulai dari Forkopimda, kepala organisasi perangkat daerah, hingga perwakilan desa. Diskusi hangat mewarnai jalannya kegiatan, termasuk persoalan klasik yang masih dihadapi masyarakat, seperti akses jalan di Kecamatan Dendang yang hingga kini masih berupa tanah merah.
Dalam forum tersebut, harapan masyarakat agar infrastruktur jalan segera ditingkatkan menjadi salah satu perhatian utama pemerintah daerah.
Dari total 603 usulan yang diajukan desa, hanya 282 usulan yang disetujui, sementara 321 lainnya belum dapat diakomodasi. Hal ini menunjukkan ketatnya proses penentuan skala prioritas pembangunan tahun depan.
Bupati Belitung Timur, Kamarudin Muten atau Afa menekankan bahwa tema pembangunan 2027 adalah Akselerasi Fondasi Digital dan Penguatan Kesejahteraan Merata. Ia ingin agar hasil pembangunan tidak lagi menumpuk di pusat kota, tapi merembes hingga ke desa-desa yang selama ini merasa tertinggal.
"Kita berkomitmen untuk mempercepat transformasi digital, sekaligus memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat secara merata berbasis potensi lokal," ujarnya.
Digitalisasi yang dimaksud, yakni pembangunan Command Center sebagai pusat kendali dan pengaduan terpadu. Harapannya, warga di Kelapa Kampit yang mengeluh soal banjir tahunan di Desa Mayang atau nelayan di Manggar yang butuh sanitasi layak, bisa mengadu langsung dan dipantau progresnya secara digital.
Kepala Bappelitbangda, Ilfan Suryawan menjelaskan bahwa alokasi infrastruktur minimal 40 persen dari APBD adalah perintah wajib dari pusat yang harus mereka penuhi. Angka ini setara dengan Rp330 miliar lebih yang akan dikucurkan untuk memperbaiki wilayah.
"Capaian belanja infrastruktur 40 persen harus menjadi proporsi utama. Pagu indikatif akan kita fokuskan untuk menjawab isu konektivitas wilayah dan infrastruktur publik," ucap Ilfan.
Daftar permasalahan kewilayahan yang dipaparkan dalam RKPD 2027 memang sangat spesifik untuk setiap kecamatannya.
Di Gantung, masalah kerusakan jalan pemukiman dan drainase banjir menjadi poin utama. Sementara di Simpang Renggiang, pemerintah dituntut agar warga tidak hanya bergantung pada sektor perkebunan primer.
Angka pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan naik ke level 4,3 hingga 4,65 persen pada 2027 pun menjadi tumpuan harapan bagi para pelaku UMKM. Apalagi pemerintah berencana melakukan hilirisasi sektor agraria dan maritim agar hasil pertanian serta perikanan Beltim memiliki nilai tambah sebelum keluar pulau.
Namun, di tengah ambisi besar itu, ada tantangan sosial yang belum tuntas. Angka kemiskinan yang diproyeksikan masih berada di kisaran 6,36 persen menuntut program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tetap berjalan di tengah efisiensi anggaran.
Afa pun mengingatkan bahwa semua rencana ini akan sia-sia jika ASN tidak mengubah mentalitas kerjanya. Efisiensi energi di kantor hingga transparansi dalam pengadaan barang jasa menjadi syarat mutlak agar dana infrastruktur tidak bocor di tengah jalan.
"Kita sama-sama jaga supaya daerah ini tetap berkelanjutan. Ini tanggung jawab, tantangan, sekaligus peluang bagi kita untuk mengelola anggaran secara lebih efektif dan efisien," ucapnya.
Musrenbang kali ini memang terasa berbeda dengan tekanan regulasi fiskal yang begitu kuat dari pemerintah pusat. Namun, bagi para pemangku kepentingan di Belitung Timur, ini adalah momentum untuk membuktikan bahwa dengan modal Rp150 miliar PAD, mereka mampu membangun fondasi digital yang kokoh. (Posbelitung.co/Kautsar Fakhri Nugraha)
