TRIBUNTRENDS.COM - Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menegaskan bahwa hingga saat ini pemerintah belum menyiapkan kebijakan khusus terkait potensi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Pernyataan ini muncul di tengah dinamika global yang dipicu konflik di kawasan Timur Tengah, yang turut memengaruhi harga energi dunia.
Di sisi lain, harga BBM nonsubsidi diperkirakan akan mengalami kenaikan sekitar 10 persen mulai 1 April 2026.
Proyeksi ini sejalan dengan tren lonjakan harga minyak mentah di pasar internasional.
Meski demikian, Dudy memastikan bahwa sektor transportasi nasional masih berjalan normal.
Ia juga menilai ketersediaan BBM dalam kondisi aman berdasarkan informasi yang diterima dari pihak terkait.
Baca juga: 7 Negara di Asia Tercekik Krisis BBM, Lumpuh Imbas Perang Iran, Transportasi Terganggu, Indonesia?
“Sejauh ini sesuai dengan penjelasan dari perwakilan staf ahli Menteri ESDM bahwa semua hal yang terkait dengan BBM aman,” kata Dudy di Kementerian Perhubungan, Senin (30/3/2026).
Ia menambahkan bahwa pihaknya mengacu pada informasi tersebut untuk memastikan operasional transportasi tetap berjalan tanpa hambatan.
“Jadi kami harus mempercaya itu dan meyakinkan itu, dan kemudian kami melaksanakan kegiatan transportasi sebagaimana mestinya,” lanjut dia.
Lebih lanjut, Dudy kembali menegaskan bahwa hingga kini belum ada langkah khusus yang diambil pemerintah untuk merespons potensi kenaikan harga BBM.
“Sampai sejauh ini belum ada (kebijakan khusus). Jadi kalau dari pihak ESDM maupun Pertamina mengatakan bahwa stok BBM aman, ya berarti aman,” katanya.
Namun demikian, Kementerian Perhubungan tetap bersiap melakukan evaluasi apabila dampak kenaikan harga mulai dirasakan signifikan oleh masyarakat.
Evaluasi tersebut akan difokuskan pada aspek biaya operasional serta kemungkinan penyesuaian tarif transportasi.
“Ya tentunya kita akan melakukan pengkajian maupun evaluasi, apakah masih dengan kondisi sekarang masyarakat masih menghendaki tarif tetap rendah,” ujar dia.
Menurutnya, kondisi global yang tidak menentu menjadi faktor penting yang perlu diantisipasi melalui berbagai skenario kebijakan.
“Tapi kondisi global di mana terjadi hal-hal yang perlu kita antisipasi, jadi kita akan melakukan exercise berbagai kemungkinan,” tambahnya.
Kenaikan harga BBM, termasuk avtur, juga dinilai berpotensi berdampak pada tarif penerbangan.
Meski begitu, hingga saat ini belum ada keputusan terkait penyesuaian Tarif Batas Atas.
“Itu harus kita antisipasi juga, namun demikian secara resmi kita harus menunggu apa yang akan dikeluarkan oleh Kementerian ESDM,” tegas dia.
Baca juga: Efisiensi Anggaran ala DPR di Tengah Krisis Global, Kurangi Jatah BBM hingga Tiadakan Jamuan Rapat
Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah mendorong berbagai negara untuk menyesuaikan strategi energi mereka, termasuk Indonesia.
Pemerintah kini mengambil langkah diversifikasi pasokan minyak mentah guna memastikan kebutuhan energi nasional tetap aman di tengah ketidakpastian global.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa Indonesia telah menemukan sumber baru untuk impor minyak mentah (crude), sebagai alternatif selain dari kawasan Timur Tengah.
Langkah ini diambil sebagai respons atas memanasnya konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, yang berpotensi mengganggu stabilitas pasokan energi global.
Meski demikian, Bahlil belum mengungkapkan secara rinci negara mana yang menjadi sumber baru tersebut.
Baca juga: Kemenlu RI Konfirmasi Iran Beri Lampu Hijau untuk Kapal Pertamina, Tapi Operasional Masih Terganjal
Bahlil menjelaskan bahwa selama ini sekitar 20 persen impor minyak mentah Indonesia berasal dari kawasan Timur Tengah. Sementara sisanya dipasok dari berbagai negara lain seperti Angola, Amerika Serikat, dan Brasil.
Seiring meningkatnya ketegangan di kawasan tersebut, pemerintah memutuskan untuk mengalihkan seluruh pasokan dari Timur Tengah ke sumber alternatif.
Di tengah upaya diversifikasi, pemerintah memastikan bahwa kondisi stok bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri masih berada di atas standar minimal yang ditetapkan.
"Jadi stok BBM kita, insyaAllah, dalam kondisi yang aman, standar minimal memenuhi syarat," ujar Bahlil.
Hal ini memberikan jaminan bahwa kebutuhan energi masyarakat tetap dapat terpenuhi tanpa gangguan dalam waktu dekat.
Bahlil juga menegaskan bahwa hingga saat ini pemerintah belum memiliki rencana untuk membatasi pembelian BBM, terutama yang bersubsidi.
Selain itu, harga BBM bersubsidi juga dipastikan tidak mengalami kenaikan.
"Sampai dengan sekarang kita belum ada opsi untuk membatasi subsidi. Artinya belum ada kenaikan (harga) untuk (BBM) subsidi. Masih tetap sama," ujarnya.
Baca juga: Bahlil Lahadalia Sebut Persediaan BBM Aman, Indonesia Impor Tak Hanya dari kawasan Timur Tengah
Menurut Bahlil, keputusan untuk tidak menaikkan harga maupun membatasi subsidi didasarkan pada pertimbangan kondisi masyarakat, khususnya kelompok ekonomi kecil.
Langkah ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kepentingan rakyat dalam setiap kebijakan pemerintah.
"Bapak Presiden selalu menyampaikan kepada kami, bahwa kita harus bekerja betul-betul penuh dengan hati-hati, dengan memperhatikan kepentingan saudara-saudara kita, rakyat kecil, masyarakat kita yang tidak memiliki kemampuan," kata Bahlil.
Diversifikasi sumber minyak menjadi bagian dari strategi jangka pendek sekaligus langkah antisipatif menghadapi dinamika global yang sulit diprediksi.
Dengan memperluas sumber pasokan, Indonesia berupaya mengurangi ketergantungan pada satu kawasan dan menjaga stabilitas energi nasional.
Ke depan, kebijakan energi diperkirakan akan terus adaptif mengikuti perkembangan geopolitik dunia, dengan tetap menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.
(TribunTrends/Kompas/Kompas)
