TRIBUNPEKANBARU.COM, KAMPAR - Kelas jauh SDN 008 Kuntu Darussalam di Kecamatan Kampar Kiri memprihatinkan.
Di sisi lain, ada dilema untuk memberi sentuhan pembangunan. Bangunan yang terletak di Dusun Pematang Panjang sekitar 20 kilometer dari sekolah induknya itu terjebak dalam kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang-Bukit Baling.
Tiga ruangan yang dibagi untuk enam kelas itu dibangun dari hasil swadaya masyarakat.
Jumlah peserta didik kelas jauh itu sebanyak 57 siswa dan tenaga pengajar enam orang.
Para siswa terus mengikuti aktivitas belajar mengajar di tengah ketidakpastian keberlanjutannya.
Bakal bertahan atau ditutup karena status kawasan.
Kepala SDN 008 Kuntu Darussalam, Rubi Yanti mengatakan, kelas jauh baru menginduk ke sekolah yang dipimpinnya pada 2025 lalu.
Sebelumnya menginduk ke SDN di Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kecamatan Kuantan Singingi.
Masyarakat kesulitan mengantarjemput anak-anak mereka ke sekolah. Orangtua siswa umumnya petani.
Baca juga: Potret Kelas Jauh SDN di Tengah Kawasan Suaka Margasatwa di Kampar, Berdinding Kayu, Atap Bocor
Oleh karena pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka, masyarakat pun berswadaya membangun kelas.
"Bagaimana prosesnya sampai kelas itu dibangun dan menginduk ke SD di Sungai Paku, kami tidak tahu persis," ujarnya kepada Tribunpekanbaru.com, Senin (30/3/2026).
Menurut dia, orangtua/wali siswa mengaku banyak kendala jika menginduk ke Sungai Paku yang berlokasi di Jalan Raya Pekanbaru-Teluk Kuantan itu. Mereka kemudian berembuk untuk beralih ke SDN 008 Kuntu Darussalam.
SDN 008 tak bisa menolak karena kepentingan pendidikan yang sangat mendesak.
Bahkan ikut bersama pemerintah desa dan masyarakat untuk mengurus pengalihan sekolah induk.
Pengurusannya dikebut agar rampung sebelum siswa Kelas VI melaksanakan ujian akhir sekolah.
"Sampai ikut mengurus semua, karena kami ingin menyelamatkan anak Kelas 6 supaya bisa ujian," ungkapnya.
Kini keberlanjutan kelas jauh menjadi dilema. Ia mengakui kondisi kelas yang memprihatinkan kerap menuai sorotan.
Ia tak memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya. Pasalnya terbentur kententuan tentang kawasan hutan.
"Apalagi dalam kawasan hutan lindung," katanya.
Baginya, sebanyak 57 siswa Kelas I sampai VI di pedalaman itu tetap dapat belajar adalah yang terpenting.
Ia menyerahkan sepenuhnya urusan status kawasan dan pembangunan kepada pemerintah.
"Kami hanya memikirkan bagaimana menyelamatkan pendidikan anak-anak," tandasnya.
Ia mengaku, beberapa pihak pernah datang meninjau kelas jauh. Bahkan ada pihak yang menawarkan bantuan perbaikan dan pembangunan.
Ia mencontohkan pengadaan toilet dan air bersih. Tempat buang air kecil dan besar itu memang membuat miris. Dibuat seadanya di tempat terbuka.
Air bersih juga sulit didapat. Sebab berada di perbukitan yang jauh dari sumber air. "Jangankan kelas yang layak, buang air aja anak-anak sulit," ujarnya.
Pihak sekolah sulit bersikap terhadap bantuan yang ditawarkan. Ia tampaknya dibelenggu masalah hukum tentang kawasan hutan.
"Apalagi seperti sekarang yang masalah di kawasan hutan itu. Kemarin masyarakat sempat heboh," katanya. Masalah yang dia maksud, penindakan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Dilema yang sama dikemukakan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kampar, Helmi.
Ia mengatakan, status kawasan menjadi kendala utama pembangunan insfrastruktur kelas jauh itu. Ia mengakui sulitnya melaksanakan pengerjaan fisik.
"Seperti penambahan ruang kelas, perbaikan gedung, dan penyediaan sarana penunjang lainnya. Terbentur status dalam kawasan Suaka Margasatwa," katanya.
Ia mengatakan, Disdikpora masih sebatas meningkatkan kualitas pembelajaran dari aspek bukan fisik. Di antaranya, penyediaan tenaga pendidik dan penyediaan bahan ajar.
( Tribunpekanbaru.com/Fernando Sihombing)
