TRIBUNNEWS.COM - Sebanyak 114 pasar tradisional di Jakarta mulai dimodernisasi melalui gerakan revitalisasi yang digagas Komite Pedagang Pasar.
Program ini bertujuan menghidupkan kembali daya tarik pasar rakyat dengan menghadirkan pengalaman belanja yang lebih nyaman, efisien, dan sesuai kebutuhan zaman.
Baca juga: Pasar Busana Muslim Masih Menggeliat, Gelaran Fashion di Bekasi Catat Omzet Rp 1,1 M
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Pedagang Pasar (KPP) resmi menutup rangkaian kegiatan “Yuk Kepasar di 114 Pasar se-Jakarta” yang telah berlangsung sejak 11 Januari hingga 29 Maret 2026.
Penutupan digelar di Pasar Induk Kramat Jati pada Minggu (29/3).
Ketua Umum DPP KPP, Abdul Rosyid Arsyad, menyampaikan bahwa program ini tidak sekadar kampanye mengajak masyarakat berbelanja ke pasar tradisional, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam membangun ekosistem pasar yang lebih kuat dan berkelanjutan.
“Program ini bukan hanya soal belanja ke pasar, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan pedagang melalui berbagai program nyata, termasuk penyerapan aspirasi terkait kebersihan, pengelolaan sampah, hingga penurunan daya beli masyarakat,” ujarnya.
Selama program berlangsung, KPP menghadirkan berbagai inisiatif konkret. Salah satunya adalah pendampingan sertifikasi halal gratis bagi pedagang melalui kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Program ini ditargetkan mampu menjangkau ratusan ribu pedagang pasar di Jakarta.
Selain itu, KPP juga memperluas akses perlindungan sosial melalui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, guna memberikan jaminan keamanan kerja bagi pedagang dan masyarakat sekitar pasar.
Baca juga: Pemerintah Salurkan Ratusan Ribu Paket Sembako Lewat Pasar Murah Monas
Di sektor pemberdayaan ekonomi, KPP menggulirkan program bantuan modal usaha dan penyediaan tempat usaha tanpa biaya sewa bagi masyarakat kurang mampu.
Skema ini tidak berbasis pinjaman, melainkan kontribusi ringan berupa zakat, infak, dan sedekah yang dikelola melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).
Dana tersebut tidak hanya digunakan untuk pengembangan usaha, tetapi juga dialokasikan untuk pendidikan anak yatim, beasiswa, pelatihan kerja, hingga program sosial lainnya.
KPP bahkan menggagas pendirian “madrasah di pasar” bekerja sama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia, yang diperuntukkan bagi anak dari keluarga kurang mampu dan putus sekolah.
Anggota DPD RI, Fahira Idris, yang turut hadir dalam acara penutupan, memberikan apresiasi terhadap program KPP.
Ia menilai kolaborasi yang dibangun menjadi kunci penting dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang dan UMKM.
“Program ini sangat positif karena memberikan manfaat nyata, baik dari sisi ekonomi, pendidikan, hingga perlindungan sosial. Harapannya bisa terus diperluas ke lebih banyak pasar,” ujar Fahira.
Penutupan program “Yuk Kepasar 114” ini menjadi penanda berakhirnya rangkaian kegiatan, namun sekaligus menjadi awal dari upaya berkelanjutan KPP dalam menghidupkan kembali peran pasar tradisional sebagai pusat ekonomi rakyat yang modern, inklusif, dan berdaya saing di Jakarta.
