TRIBUNNEWSMAKER.COM - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali menuai kontroversi setelah melontarkan pernyataan keras terhadap para demonstran dalam aksi No Kings.
Aksi tersebut diikuti jutaan warga yang turun ke jalan di berbagai kota besar pada Sabtu (28/3/2026).
Dari sudut pandang publik, demonstrasi ini disebut sebagai salah satu aksi satu hari terbesar dalam sejarah Amerika Serikat.
Gelombang protes itu bertujuan menentang kebijakan Trump yang dinilai semakin mengarah pada pendekatan otoriter, terutama terkait rencana penguasaan sumber daya minyak Iran.
Menanggapi aksi tersebut, Trump justru melontarkan sindiran tajam kepada warga yang tidak sependapat dengannya.
Ia secara terbuka menyebut para penentangnya dengan istilah yang merendahkan.
"Jujur saja, keinginan terbesar saya adalah mengambil minyak di Iran."
"Tapi ada saja orang-orang bodoh di AS yang bertanya kenapa saya melakukan itu."
"Mereka benar-benar bodoh," cetus Trump dalam wawancaranya dengan Financial Times, Senin (30/3/2026).
Pernyataan ini semakin memperkeruh situasi politik yang sudah memanas di dalam negeri AS.
Trump juga menegaskan bahwa opsi untuk menguasai Pulau Kharg tengah dipertimbangkan secara serius.
Baca juga: Trump Didemo 8 Juta Rakyat AS, Desak Pemakzulan, Iran Tertawa: Mereka Lelah dengan Raja-raja Israel
Pulau tersebut dikenal sebagai pusat utama ekspor minyak mentah Iran ke pasar global.
Dari sisi strategis, penguasaan wilayah itu dinilai dapat memberikan keuntungan besar dalam kontrol energi.
Langkah ini pun tidak hanya berhenti pada wacana, melainkan mulai diiringi dengan pergerakan militer.
Amerika Serikat dilaporkan telah mengerahkan ribuan personel Marinir serta pasukan dari Divisi Lintas Udara ke-82 ke kawasan Timur Tengah.
Selain itu, kapal perang USS Tripoli juga disebut telah tiba dengan membawa tambahan kekuatan militer untuk memperkuat posisi AS di wilayah tersebut.
Jutaan orang telah turun ke jalan untuk memprotes kebijakan Trump yang memilih untuk menginvasi Iran demi minyak.
Para demonstran menilai tindakan pemerintahan Trump telah menempatkan Amerika Serikat pada "sisi sejarah yang salah".
Mengutip Le Monde, aksi kali ini tak hanya digerakkan oleh mahasiswa atau aktivis kawakan.
Deretan selebritas papan atas dan tokoh-tokoh publik dunia terlihat ikut bergabung di garis depan, memberikan panggung yang lebih luas bagi pesan-pesan perlawanan terhadap apa yang mereka sebut sebagai "tren otoritarianisme" Trump.
Meski Gedung Putih cenderung mengecilkan arti aksi ini, para pengamat menilai skala protes yang mencapai lebih dari 3.000 titik di AS saja menjadi alarm keras bagi pemerintahan Trump.
Gerakan "No Kings" kini dianggap sebagai termometer paling akurat untuk mengukur suhu kemarahan publik saat ini.
Baca juga: Amerika Ketar-ketir Stok Rudal Tomahawk Menipis, Diejek Iran Soal Nasib Tentara AS: Jadi Makanan Hiu
Trump secara gamblang menyebut ingin menguasai Pulau Kharg, yang merupakan jantung ekspor minyak mentah Iran.
Pernyataan Trump ini mencuat bersamaan dengan keputusan Washington yang mengirim ribuan personel militer tambahan ke Timur Tengah.
"Mungkin kita akan merebut Pulau Kharg, mungkin juga tidak. Kita punya banyak pilihan," kata Trump kepada Financial Times.
"Itu juga berarti kita harus berada di sana (Pulau Kharg) untuk sementara waktu. Saya rasa mereka tidak memiliki pertahanan yang kuat. Kita bisa merebutnya dengan sangat mudah," tambahnya.
Sumber-sumber yang dihubungi oleh mitra BBC di AS, CBS News, mengatakan bahwa para pejabat Pentagon telah melakukan persiapan terperinci untuk mengerahkan pasukan darat ke Iran.
Menambah spekulasi tersebut, Komando Pusat AS (CENTCOM) mengatakan pada hari Sabtu (28/3/2026), bahwa 3.500 pelaut dan marinir AS lainnya telah tiba di Timur Tengah sebagai bagian dari unit yang dipimpin oleh kapal perang USS Tripoli.
Baik Pentagon maupun Gedung Putih menolak memberikan komentar tentang pengerahan pasukan tertentu atau rencana potensial - tetapi telah berulang kali menegaskan bahwa opsi tersebut tersedia.
Menurut analis keamanan Mikey Kay dari Security Brief BBC, merebut pulau itu secara efektif akan memutus jalur ekonomi utama Korps Garda Revolusi Iran (IRGC), yang akan memengaruhi kemampuannya untuk melakukan perang.
Aaron Maclean, pembawa acara podcast School of War dan analis keamanan nasional CBS, mengatakan bahwa pemikiran AS kemungkinan besar adalah pulau itu dapat direbut dan "digunakan sebagai alat tawar-menawar" untuk memaksa Iran agar tetap membuka selat tersebut.
Menurut Maclean, operasi AS untuk merebut pulau itu akan relatif kecil, tetapi menantang.
Pasukan pendaratan AS harus bergerak dalam jarak yang cukup jauh, baik melalui kapal angkatan laut atau sebagai bagian dari pasukan pendaratan udara.
Sementara itu, Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, memperingatkan bahwa pasukan negaranya "sedang menunggu tentara Amerika" dan mereka akan "menghujani tembakan" pada pasukan AS mana pun yang mencoba memasuki wilayah Iran.
Sebelumnya, seorang pejabat militer Iran mengatakan kepada media lokal bahwa kapal-kapal di Laut Merah akan menjadi sasaran jika terjadi invasi darat.
(Tribunnewsmaker.com/ Tribunnews/Whiesa)
