SURYA.CO.ID, SIDOARJO - Anggota Komisi A DPRD Sidoarjo, Rafi Wibisono menilai bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo perlu mengkaji ulang rencana penerapan kebijakan WFH (work from home) atau bekerja di rumah bagi ASN (Aparatur Sipil Negara).
Langkah untuk melakukan efisiensi nasional, terutama dalam menekan konsumsi BBM (bahan bakar minyak (BBM), disebutnya bakal lebih bagus jika dilakukan dengan melakukan optimalisasi penggunaan transportasi umum.
”WFH tidak seharusnya menjadi opsi utama dalam upaya menekan penggunaan BBM atau efisiensi. Karena aspek pelayanan publik harus tetap menjadi prioritas yang tidak boleh terganggu,” ujar politisi PKB tersebut.
Baca juga: ASN DPRD Jatim Terapkan WFH Setiap Rabu, Juga Diminta Naik Transportasi Umum
Rafi menilai ada solusi alternatif yang lebih efektif tanpa harus merumahkan pegawai.
Yakni dengan mendorong agar Pemkab Sidoarjo lebih masif memfasilitasi penggunaan transportasi umum bagi para ASN.
"Kalau tujuannya untuk efisiensi BBM, bisa juga didorong penggunaan transportasi umum bagi ASN. Jadi tidak langsung WFH. Ini bisa menjadi alternatif. ASN tetap masuk kantor, pelayanan tetap berjalan, tapi penggunaan BBM bisa ditekan," ujarnya.
Politis muda itu juga mengingatkan agar setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah telah melalui pertimbangan dampak yang komprehensif.
Meski tidak menolak sepenuhnya ide WFH, ia menekankan agar kebijakan tersebut tidak dijadikan satu-satunya solusi instan.
"WFH boleh saja, tapi jangan jadi opsi utama. Harus dilihat dampaknya secara menyeluruh. Setidaknya perlu dikaji ulang dan mendalam," lanjutnya.
Baca juga: WFH ASN Jatim, Wajib Absen dan Live Loc 3 Kali Sehari
Rafi mengusulkan setidaknya tiga skema yang perlu dipertimbangkan oleh Pemkab Sidoarjo untuk mengurai kepadatan lalu lintas sekaligus menghemat energi.
Pertama, untuk transportasi ASN sebaiknya diatur pola keberangkatan dan kepulangan dengan penyediaan transportasi terpadu.
Selain menghemat, juga perlu mempertimbangkan volume kendaraan saat jam sibuk.
Kedua, sistem kerja hybrid. Dengan menerapkan pola kerja fleksibel, WFH pada sektor-sektor tertentu yang memungkinkan, guna mengurangi beban jalan raya secara signifikan.
Yang ketiga adalah penguatan layanan digital.
“Penting juga upaya digitalisasi layanan publik agar masyarakat tidak perlu melakukan mobilitas fisik ke kantor-kantor pemerintahan untuk urusan administratif,” ujar Rafi.
"Kami berharap ini bisa jadi bahan pertimbangan. Prinsipnya adalah efisiensi jalan, tapi pelayanan publik tetap maksimal di semua sektor layanan oleh Pemkab Sidoarjo," lanjutnya.
Dia menegaskan bahwa tujuan akhir dari usulan ini bukan sekadar mengurangi jumlah kendaraan, melainkan menciptakan sistem perkotaan yang lebih cerdas.
Dengan transportasi yang layak, biaya energi yang dikeluarkan masyarakat dapat ditekan, sementara produktivitas tetap terjaga melalui dukungan layanan digital.
