TRIBUNBANYUMAS.COM, TOKYO – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memberikan sinyal terkait arah kebijakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi menyusul lonjakan harga minyak mentah dunia yang kini menembus angka 115 dolar AS per barel.

Isu mengenai kenaikan harga BBM per 1 April 2026 pun kini menjadi sorotan publik.

Berbicara saat mendampingi agenda kenegaraan Presiden Prabowo Subianto di Tokyo, Jepang, Senin (30/3/2026), Bahlil menegaskan bahwa kepala negara sangat mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat kelas bawah sebelum mengambil keputusan krusial tersebut.

"Insya Allah atas arahan Bapak Presiden, untuk BBM subsidi sampai dengan sekarang saya pikir Bapak Presiden punya hatilah untuk memperhatikan rakyat kecil. Percayalah, nanti tunggu tanggal mainnya Bapak Presiden akan memutuskan seperti apa untuk kebaikan rakyat, bangsa, dan negara," ujar Bahlil di lokasi penginapan Presiden di Tokyo.

Lonjakan harga minyak dunia ini dipicu oleh ketegangan geopolitik akibat perang di Timur Tengah.

Baca juga: Setelah Kasus OTT di Cilacap, Pemkab Purbalingga Komitmen Perkuat Pengawasan dan Transparan

Kondisi ini telah memaksa negara tetangga seperti Thailand, Filipina, hingga Australia menaikkan harga BBM mereka. 

Namun, Bahlil menekankan bahwa pemerintah Indonesia masih berupaya menjaga stabilitas harga di dalam negeri guna melindungi daya beli masyarakat.

"Harga (dunia) sekarang sudah mencapai 115 dolar AS per barel, namun di dalam negeri masih stabil. Bapak Presiden tiap hari memikirkan bagaimana pembangunan negara, tapi juga bagaimana memperhatikan kondisi masyarakat di bawah," tambahnya.

Harga Mengikuti Fluktuasi Pasar

Terkait kebijakan BBM non-subsidi untuk sektor industri dan golongan masyarakat mampu, Bahlil menjelaskan bahwa harga akan tetap mengikuti fluktuasi pasar sesuai regulasi. 

Menurutnya, negara tidak seharusnya menanggung konsumsi bahan bakar bagi kelompok masyarakat yang secara ekonomi memiliki kemampuan lebih.

Baca juga: Plt Bupati Cilacap Kritik KPK, Sebut OTT Jebakan Tanpa Peringatan

"Definisi industri adalah bensin RON 95 atau 98, itu orang-orang yang mampulah. Selama mereka ada uang untuk bayar, silakan. Tugas negara menyiapkan, tapi mereka tidak menjadi tanggungan negara sama sekali," tegas Bahlil.

Pemerintah meminta publik untuk bersabar menunggu keputusan resmi yang akan diambil langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat, dengan prioritas utama tetap pada perlindungan golongan masyarakat yang paling membutuhkan subsidi. (Igman Ibrahim/tribunnews)