Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Galih Lintartika
TRIBUNJATIM.COM, PASURUAN – Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pasuruan, Senin (30/3/2026).
Laporan tersebut menjadi bentuk akuntabilitas pemerintah daerah atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran.
Dalam penyampaiannya, Mas Rusdi, sapaan akrabnya, menegaskan LKPJ merupakan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mewajibkan kepala daerah menyampaikan laporan kepada DPRD paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
“LKPJ ini memuat hasil pelaksanaan program, kebijakan strategis kepala daerah, serta tindak lanjut atas rekomendasi DPRD tahun sebelumnya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pada tahun pertama kepemimpinannya, arah pembangunan Kabupaten Pasuruan difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah guna mendukung transformasi ekonomi inklusif.
Fokus tersebut dijabarkan dalam empat prioritas, yakni peningkatan layanan dasar, penguatan ketahanan sosial ekonomi, peningkatan daya saing berbasis potensi lokal, serta tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.
Baca juga: Daftar 6 Nama Calon Ketua DPC PKB Kota Pasuruan, Hasil Pemetaan DPW & Usulan dari Peserta Muscab
Namun dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian kebijakan menyusul Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja.
Kebijakan itu berdampak pada pembatasan kegiatan seremonial, pengurangan perjalanan dinas hingga 50 persen, serta penajaman program agar lebih berorientasi pada hasil.
“Penyesuaian ini tentu memengaruhi capaian kinerja, sehingga kami fokus pada program yang benar-benar berdampak langsung kepada masyarakat,” jelasnya.
Dari sisi makro, ia menyebut pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan tahun 2025 meningkat menjadi 5,66 persen dari 5,34 persen pada tahun sebelumnya.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami kenaikan dari 72,36 menjadi 73,02.
Peningkatan tersebut ditopang oleh naiknya usia harapan hidup menjadi 74,81 tahun serta peningkatan rata-rata lama sekolah menjadi 7,47 tahun.
Selain itu, angka kemiskinan berhasil ditekan dari 8,69 persen menjadi 8,21 persen, lebih rendah dibanding rata-rata Jawa Timur sebesar 9,5 persen.
Ketimpangan pendapatan juga menurun dari 0,331 menjadi 0,309.
Sementara itu, realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai Rp4,07 triliun atau 99,47 persen dari target.
Komposisi pendapatan masih didominasi dana transfer sebesar 70,74 persen, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkontribusi 29,26 persen.
Di sisi belanja, realisasi mencapai Rp4,02 triliun atau terserap 92,56 persen.
Belanja tersebut terdiri dari belanja operasi sebesar Rp2,89 triliun, belanja modal Rp486,74 miliar, belanja tidak terduga Rp10,51 miliar, dan belanja transfer Rp629,73 miliar.
Sementara itu, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tercatat sebesar Rp250,5 miliar.
Pada sektor pendidikan, anggaran sebesar Rp1,3 triliun terealisasi 97,69 persen dengan capaian meningkatnya partisipasi pendidikan dasar dan penghargaan Guru Inspiratif Jawa Timur 2025.
Di sektor kesehatan, realisasi mencapai 96,47 persen dengan peningkatan usia harapan hidup serta penurunan prevalensi stunting menjadi 3,91 persen.
Sektor infrastruktur juga mencatat capaian positif, dengan panjang jalan dalam kondisi mantap mencapai 1.697,4 kilometer atau 78,92 persen dari total jalan kabupaten.
Sementara itu, indeks infrastruktur sumber daya air mencapai 77,91 dan ketaatan terhadap tata ruang sebesar 86,35.
Di bidang ketentraman dan ketertiban umum, jumlah pelanggaran perda menurun dari 202 kasus pada 2024 menjadi 171 kasus pada 2025.
Penanganan kebakaran tercatat dengan respons time 100 persen, sementara layanan evakuasi dan bantuan bencana juga mencapai 100 persen.
Pada sektor sosial, perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin mencapai 103 persen, dengan seluruh kelompok rentan berhasil terlayani.
Pemerintah Kabupaten Pasuruan juga meraih predikat zona hijau kualitas tertinggi dari Ombudsman RI.
Sepanjang 2025, Pemkab Pasuruan juga menerima sejumlah penghargaan, di antaranya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, Innovative Government Award, Adiwiyata Nasional, hingga TOP BUMD Award.
“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” kata Mas Rusdi.
Ia menegaskan, ke depan pemerintah daerah akan terus memperkuat efisiensi anggaran, meningkatkan kemandirian fiskal, serta memastikan setiap program pembangunan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Dengan dukungan DPRD dan seluruh elemen, kami optimistis pembangunan Kabupaten Pasuruan akan terus berjalan lebih baik dan berkelanjutan,” urainya.
Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat mengaku setelah ini, DPRD akan melakukan pembahasan untuk evaluasi dan pendalaman sebelum nantinya akan ada penyampaian rekomendasi dari DPRD.
“Saya juga ucapkan selamat atas pencapaian pemerintah daerah di tahun 2025. Beberapa penghargaan berhasil diterima dan lompatan - lompatan strategis dalam memperbaiki Pasuruan agar lebih maju, sejahtera dan berkeadilan,” tutupnya.
