TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul menggelar Musrenbang Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bantul Tahun 2027 berdasarkan beberapa peraturan atau Undang-Undang (UU) yang berlaku.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bantul, Ari Budi Nugroho, menyampaikan RKPD dilakukan sesuai UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
"Kemudian, Musrenbang RKPD Tahun 2027 dilakukan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017," katanya, saat pelaksanaan Musrenbang RKPD, di lantai 3 Kantor Bupati Bantul, Senin (30/3/2026).
Dikatakannya, penyusunan RKPD Kabupaten Bantul tahun 2027 merupakan penyempurnaan dokumen rancangan awal RKPD dengan mempertimbangkan dinamika pemerintah pusat dan kondisi daerah.
Baca juga: Bupati Halim Tanggapi Keluhan Wisatawan Ditarik Retribusi di Bantul Saat Hendak ke Gunungkidul
Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, berharap bahwa Musrenbang ini menjadi forum dialog antar pemangku kepentingan untuk mempertajam program prioritas pembangunan.
"Ini sebagai upaya meningkatkan pembangunan di berbagai bidang dengan merumuskan prioritas pembangunan daerah tahun 2027," katanya.
Adapun prioritas yang dimaksud terdiri atas mewujudkan transformasi sumber daya manusia, mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan, serta mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumber daya lokal didukung investasi.
Kemudian, prioritas pembangunan daerah tahun 2027 yakni mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana hingga mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya.
"Tema Musrenbang yang kita angkat adalah memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah berbasis potensi lokal dengan didukung sumber daya manusia berkualitas," ujar Halim.
Tema tersebut mencerminkan arah pembangunan Bantul yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Di samping itu, ia juga sempat menyoroti keadaan geopolitik yang sedang terjadi. Keadaan itu membuat Pemkab Bantul harus mampu merumuskan mitigasi tekanan fiskal ini dengan cara memilih program prioritas yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
"Ini harus kita antisipasi," tutupnya.(*)
