TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Pemerintah Kota Mataram mulai memetakan strategi serius untuk menekan belanja pegawai agar sesuai dengan kebijakan efisiensi pusat yang ditekankan kepada daerah pada 2027.

Fokus kebijakan akan diarahkan pada sinkronisasi anggaran, peningkatan kualitas belanja (spending better), dan penajaman prioritas pembangunan untuk mencapai target strategis nasional.

Saat ini, persentase belanja pegawai di Pemkot Mataram tercatat telah melampaui angka 40 persen, sementara regulasi menetapkan batas maksimal hanya 30 persen.

Kenaikan ini dipicu oleh masifnya perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) baru dalam beberapa tahun terakhir.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, menegaskan bahwa kondisi fiskal daerah semakin menantang setelah penurunan nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi Rp1,7 triliun akibat pengurangan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp300 miliar.

“Menyikapi hal tersebut, TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) tengah mengkaji berbagai opsi efisiensi yang akan disodorkan kepada pimpinan. Salah satunya adalah pengurangan TPP (ambahan Penghasilan Pegawa). Kedua, beberapa belanja kita akan kurangi,” ucap Alwan, Senin (30/3/2026).

Terkait TPP, Pemkot Mataram baru memberikan sekitar 60 persen dari nilai dasar. Selain pengurangan hak keuangan, opsi ekstrem seperti merumahkan pegawai juga dipertimbangkan.

“Merumahkan (pegawai) ini juga salah satu opsi. Itu salah satu opsi,” tegas Alwan.

Baca juga: Penjelasan Sekda Kota Mataram soal Gaji PPPK Paruh Waktu Belum Dibayar

Selain itu, Pemkot akan memperketat seleksi dan pengawasan kinerja pegawai, baik P3K maupun ASN, dengan fokus pada disiplin dan kehadiran di lapangan.

“Ada juga ASN-ASN kita yang malas, yang tidak pernah masuk kerja. Yang ini juga kita kaji, itu bagian dari upaya efisiensi,” tambahnya.

Seluruh opsi ini diharapkan memberikan gambaran bagi pimpinan daerah sebelum pembahasan APBD 2027 dimulai. Keputusan akhir berada di tangan Wali Kota Mataram.

“Yang penting kami memberikan opsi-opsi dulu, memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Pak Wali. Nanti Pak Wali akan memutuskan opsi apa yang akan diambil,” pungkasnya.

(*)