POSBELITUNG.CO, JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional 1.528 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah daerah Indonesia.
Penghentian sementara operasional SPPG bermasalah ini berlangsung hingga 25 Maret 2026.
BGN memastikan SPPG tersebut akan kembali diizinkan beroperasi sambil menunggu evaluasi dan masa skorsingnya habis.
Dari jumlah tersebut, 72 unit di antaranya disetop akibat kejadian menonjol (KM) yang berkaitan dengan gangguan kesehatan penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, mengatakan data tersebut merupakan akumulasi sejak Januari 2025.
Ia menegaskan, penghentian operasional dilakukan sebagai langkah pengawasan untuk menjaga kualitas dan keamanan pangan.
“Sebanyak 1.528 SPPG mengalami penghentian operasional sementara. Dari jumlah itu, 72 di antaranya karena kejadian menonjol seperti gangguan pencernaan pada penerima manfaat,” ujar Nanik, Jumat (27/3/2026).
Rincian SPPG yang dihentikan akibat kejadian menonjol tersebar di tiga wilayah, yakni Wilayah I sebanyak 17 unit, Wilayah II 27 unit, dan Wilayah III 28 unit.
Menurut Nanik, kategori kejadian menonjol mencakup insiden yang berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat sehingga membutuhkan penanganan cepat, termasuk investigasi menyeluruh terhadap kualitas makanan, proses pengolahan, hingga distribusi.
“Untuk kasus kejadian menonjol, evaluasi dilakukan lebih ketat, termasuk pemeriksaan sampel makanan dan standar operasional dapur,” katanya.
Selain karena insiden kesehatan, ratusan SPPG lainnya dihentikan sementara akibat faktor non-kejadian menonjol, seperti belum terpenuhinya Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS) maupun ketidaksesuaian dengan petunjuk teknis pembangunan dapur.
BGN menyebut tren penghentian operasional ini mulai menurun dibandingkan dua pekan sebelumnya.
Penurunan terjadi karena banyak pengelola SPPG telah melengkapi persyaratan, terutama terkait standar higiene dan sanitasi.
“Terjadi penurunan karena sebagian besar sudah mulai mendaftar dan memenuhi ketentuan,” ujar Nanik.
Meski demikian, BGN masih mencatat ratusan SPPG yang berstatus penghentian operasional sementara dan terus dalam proses evaluasi.
Pemerintah memastikan, dapur MBG yang telah memenuhi standar keamanan dan kelayakan akan diizinkan kembali beroperasi.
BGN juga mengimbau seluruh pengelola SPPG untuk memperketat pengawasan internal, terutama dalam aspek kebersihan, pengolahan makanan, serta distribusi, guna mencegah terulangnya kejadian serupa.
Langkah ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program MBG yang menyasar kelompok rentan, termasuk pelajar.
“Tujuan utama kami adalah memastikan makanan yang diberikan benar-benar aman
dan layak konsumsi,” kata Nanik.
1 SPPG di Sungailiat Ditop Sementara
Badan Gizi Nasional (BGN) menyetop sementara operasional satu unit dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Paritpadang di Jalan Imam Bonjol, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Langkah cepat BGN ini menyusul dugaan insiden kesehatan yang dialami sejumlah siswa sekolah penerima menu MBG pada bulan Ramadhan 2026 lalu.
Koordinator Wilayah SPPG Bangka, Dinda Putri Irhamni, membenarkan penghentian operasional tersebut.
Ia menyebut, dapur MBG Imam Bonjol telah berhenti beroperasi sejak 10 Maret 2026 sebagai langkah antisipasi sambil menunggu hasil uji laboratorium.
“SPPG Imam Bonjol saat ini diberhentikan sementara operasionalnya. Kami juga telah memberikan surat peringatan karena adanya informasi kejadian menonjol,” ujar Dinda.
Ia menegaskan, hingga kini penyebab pasti insiden tersebut belum dapat dipastikan. Sampel makanan yang diduga menjadi pemicu masih dalam tahap pemeriksaan.
“Masih dalam proses uji sampel. Jadi belum bisa disimpulkan apakah ini keracunan makanan atau faktor lain,” katanya.
Pantauan di lokasi pada Senin (30/3/2026), bangunan dapur SPPG Paritpadang tertutup rapat tanpa aktivitas. Seluruh pintu dalam kondisi terkunci, sementara dua kendaraan operasional terparkir di halaman.
Area sekitar juga terlihat dipenuhi daun kering, menandakan tidak adanya kegiatan dalam beberapa
waktu terakhir.
Peristiwa ini bermula dari distribusi MBG ke SMKN 1 Sungailiat pada 9 Maret 2026, bertepatan dengan bulan Ramadan.
Saat itu, menu yang dibagikan berupa burger untuk lebih dari 1.000 siswa. Namun, pada tahap awal, baru sekitar 500 porsi yang didistribusikan.
Siswa non-muslim yang tidak berpuasa langsung mengonsumsi makanan tersebut, sementara siswa muslim memilih menyimpannya untuk berbuka puasa.
“Yang tidak puasa langsung makan, sementara yang puasa dibawa pulang,” kata Kepala SMKN 1 Sungailiat, Nina Erlina.
Tak lama setelah pembagian, seorang siswi kelas X tiba-tiba mengalami muntah.
Pihak sekolah segera menghubungi orang tua siswa tersebut dan melakukan penelusuran terhadap makanan yang
dikonsumsi.
“Setelah dicek, ada beberapa roti burger yang berjamur. Tapi yang dimakan siswi yang muntah justru tidak berjamur,” ujarnya.
Temuan tersebut memicu kekhawatiran di kalangan siswa. Mereka kemudian memeriksa makanan masing-masing dan menemukan sebagian roti dalam kondisi berjamur.
Siswa yang belum sempat mengonsumsi diminta mengembalikan makanan tersebut.
Sekitar satu jam kemudian, tiga siswi lain mengeluhkan pusing dan mual. Mereka langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis dan diperbolehkan pulang pada hari yang sama.
“Yang mengalami keluhan tidak banyak karena sebagian besar siswa sedang berpuasa, jadi belum makan,” kata Nina.
Tak lama berselang, satu siswi kelas XI juga mengalami pusing dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Namun, setelah pemeriksaan, diketahui bahwa siswa tersebut memiliki riwayat vertigo.
“Setelah dirawat dua hari, ternyata ada riwayat vertigo, bukan karena makanan,” ujarnya.
Nina menegaskan pihak sekolah tidak dapat memastikan apakah keluhan para siswa berkaitan langsung dengan konsumsi MBG.
“Roti berjamur memang ada, tapi tidak semua. Untuk yang sudah dimakan, kami tidak bisa memastikan kondisinya,” katanya.
Tunggu Hasil Uji Lab
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka, Vini Awilia, menyatakan pihaknya telah menerima laporan kejadian tersebut.
Namun, ia menegaskan kewenangan penghentian operasional berada di bawah Badan Gizi Nasional (BGN).
Sementara itu, Wahyuni, PIC Yayasan Dapur MBG Imam Bonjol menjelaskan, terhitung mulai tanggal 11 Maret 2026, SPPG Parit Padang dihentikan operasionalnya menyusul instruksi Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN.
“Penghentian ini untuk evaluasi menyeluruh terhadap kualitas makanan. Kami menunggu hasil uji laboratorium dari Dinas Kesehatan dan BPOM sebagai dasar langkah selanjutnya,” ujar Wahyuni melalui pesan WhatsApp, Senin (30/3/2026).
Ia memastikan seluruh siswa yang sempat mengalami keluhan telah mendapatkan penanganan medis dan kini dalam kondisi baik.
15 SPPG Masih Beroperasi
Dinda menambahkan, penghentian operasional hanya berlaku untuk satu SPPG di Sungailiat.
Saat ini, sebanyak 15 SPPG lainnya di Kabupaten Bangka tetap beroperasi normal.
“Kami terus melakukan pengawasan, mulai dari kebersihan, proses pengolahan, hingga distribusi makanan,” katanya.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak berspekulasi sebelum hasil uji laboratorium keluar.
“Kami minta masyarakat menunggu hasil resmi. Ini penting agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi,” ujarnya.
Hingga kini, hasil uji laboratorium masih dinantikan sebagai dasar evaluasi lanjutan, termasuk kemungkinan pembukaan kembali operasional dapur MBG Imam Bonjol Sungailiat.
(Kompas.com/Bangka Pos/u2/x1)
