TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Sulawesi Barat pada Februari 2026 menunjukkan tren yang beragam.

Di satu sisi, penerimaan negara mengalami kontraksi akibat faktor eksternal, sementara di sisi lain belanja negara justru mencatatkan pertumbuhan positif.

Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Barat, Syakran Rudy, mengungkapkan pendapatan APBN di Sulbar hingga Februari 2026 mencapai Rp151,68 miliar atau sekitar 10,81 persen dari target sebesar Rp1.403,39 miliar.

Baca juga: Koperindag Pasangkayu Klaim Gas LPG di Pasangkayu Aman sejak Ramadan hingga Lebaran

Baca juga: Kabar Harga BBM Naik, Warga Mamuju Langsung Serbu SPBU Simbuang hingga Antrean Meluber

Menurutnya, capaian tersebut didominasi oleh kinerja pajak perdagangan internasional, khususnya dari sektor bea keluar.

“Penerimaan tersebut didominasi oleh pajak perdagangan internasional berupa bea keluar yang mencapai Rp40,50 miliar,” ujar Syakran Rudy dalam keterangannya.

Meski demikian, ia menjelaskan penerimaan bea keluar mengalami penurunan signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Penurunan tersebut tercatat mencapai 64,56 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Syakran menyebutkan, kondisi itu dipengaruhi oleh fluktuasi harga referensi minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan turunannya di pasar global.

Harga referensi CPO tercatat turun dari USD 955,44 per metrik ton pada Februari 2025 menjadi USD 918,14 per metrik ton pada Februari 2026.

Selain itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di Sulbar hingga Februari 2026 tercatat sebesar Rp26,39 miliar atau 27,11 persen dari target Rp97,35 miliar.

Syakran menjelaskan sebagian besar PNBP berasal dari pendapatan biaya pendidikan yang mencapai Rp11,82 miliar.

Pendapatan tersebut berasal dari sejumlah perguruan tinggi di Sulawesi Barat seperti Universitas Sulawesi Barat, STAIN Majene, dan Poltekkes Mamuju.

“Selain itu terdapat juga kontribusi dari pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah sebesar Rp1,82 miliar yang sebagian besar bersumber dari satuan kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sulbar,” jelasnya.

Sementara itu, dari sisi belanja negara, realisasi APBN di Sulawesi Barat hingga Februari 2026 mencapai Rp1.474,66 miliar atau sekitar 16,95 persen dari pagu sebesar Rp8.699,96 miliar.

Realisasi tersebut tercatat tumbuh 13,02 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Menurut Syakran, pertumbuhan belanja negara tersebut didorong oleh realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Transfer ke Daerah (TKD).

Belanja Pemerintah Pusat tercatat mencapai Rp311,88 miliar atau 8,96 persen dari pagu sebesar Rp3.482,12 miliar.

Sementara Transfer ke Daerah mencapai Rp1.162,78 miliar atau 9,16 persen dari pagu Rp5.217,84 miliar.

Syakran menambahkan, realisasi BPP meningkat signifikan sebesar 30,15 persen secara tahunan.

Peningkatan tersebut dipicu oleh kenaikan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal dibandingkan periode sebelumnya.

Di sisi lain, realisasi TKD juga meningkat sebesar 9,16 persen secara tahunan.

Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi oleh penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) Block Grant periode Februari 2026 kepada pemerintah daerah di seluruh Sulawesi Barat.

Selain itu, peningkatan juga didukung oleh penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, khususnya untuk pembayaran Tunjangan Guru ASN Daerah.

Namun demikian, hingga akhir Februari 2026 beberapa komponen transfer belum mencatatkan realisasi.

“DAK Fisik, insentif fiskal, dan dana desa masih belum terealisasi hingga akhir Februari 2026,” ungkap Syakran.

Secara keseluruhan, Syakran menilai meskipun penerimaan negara mengalami tekanan akibat fluktuasi harga komoditas global, belanja negara di Sulawesi Barat tetap menunjukkan pertumbuhan yang positif.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan peran APBN sebagai instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.

“APBN tetap menjadi instrumen yang berperan menjaga stabilitas dan mendorong aktivitas ekonomi daerah di awal tahun 2026,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara instansi vertikal dan pemerintah daerah agar pemanfaatan APBN dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

“Sinergi perlu terus diperkuat agar manfaat APBN dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya.(*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com, Suandi