TRIBUNBATAM.id - Dana bagi hasil cukai tembakau atau cukai rokok 2026 Nusa Tenggara Barat mengalami penurunan drastis.

Pemerintah hanya mengucurkan Rp 312 miliar atau turun Rp 317 miliar dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 629 miliar.

Penurunan tersebut menuai sorotan. Pasalnya dana bagi hasil cukai selama ini digunakan untuk menopang pembangunan daerah.

Dana Rp 312 miliar merupakan total alokasi untuk pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Nusa Tenggara Barat.

Secara nasional, pemerintah menetapkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun anggaran 2026 sebesar Rp 3,28 triliun.

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12 Tahun 2026.

Meski turun signifikan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan angin segar yakni penurunan hanya bersifat sementara. 

Menurutnya, penurunan terjadi karena pola musiman penerimaan cukai yang biasanya melemah di awal tahun.

“Kan biasa begitu. Nanti juga naik lagi, biasanya gitu. Dua bulan pertama begitu, habis itu naik lagi,” ujarnya.

Purbaya menjelaskan, setoran cukai hasil tembakau (CHT) pada Januari dan Februari 2026 memang mengalami penurunan.

Namun, memasuki Maret 2026, penerimaan mulai menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan sekitar 7 persen.

Kondisi ini dinilai menjadi sinyal awal pemulihan yang diharapkan berlanjut hingga pertengahan tahun.

Dampak ke Daerah Jadi Sorotan

Turunnya dana bagi hasil cukai rokok bukan hanya sekedar angka di atas kertas.

Dana tersebut digunakan untuk pembangunan daerah.

Jika penurunan berlangsung lama, bukan tidak mungkin sejumlah program daerah ikut terdampak.

Untuk itu, pemerintah memastikan akan tetap menggencarkan penindakan terhadap produsen dan peredaran rokok ilegal agar penerimaan cukai kembali optimal.

Daftar BDH Cukai Rokok 2026 NTB

Dari sisi distribusi per kabupaten dan kota, Kabupaten Lombok Timur menerima DBH CHT terbesar di Nusa Tenggara Barat  yakni dengan alokasi sekitar Rp 55 miliar.

Jumlah ini jauh di atas daerah lain seperti Kabupaten Lombok Tengah yang memperoleh sekitar Rp 48 miliar.

Perbedaan ini mencerminkan kuatnya basis industri tembakau di wilayah tertentu dibandingkan daerah lainnya.