TRIBUNMATARAMAN.COM, TULUNGAGUNG - 80 orang mengikuti program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga Kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) Tulungagung, Selasa (31/3/2026).

Mereka adalah bagian dari peserta 14 program pelatihan yang disiapkan BLK Tulungagung selama 2026.

Jumlah program pelatihan ini turun tajam, karena tahun 2025 lalu ada 47 program pelatihan.

Penurunan ini disebabkan efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah.

“Untuk tahap awal ini ada 5 program. Nanti tahap kedua 5 program, dan tahap ketiga 4 program,” ungkap Kepala UPT BLK Kabupaten Tulungagung, Agus Setiawan.

Untuk tahap pertama, program pelatihan meliputi pengelola administrasi perkantoran,  juru gambar bangunan gedung, practical office advance, pengoperasian mesin produksi, dan servis sepeda motor sistem injeksi.

Khusus untuk servis sepeda motor injeksi, lama pelatihan 280 jam pelatihan atau setara 33 hari, sedangkan 4 program lainnya selama 260 jam pelatihan atau 33 hari.

Sumber pendanaan pelatihan ini dari APBD Provinsi Jawa Timur dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Jawa Timur.

“Harapannya pelatihan ini bisa menambah bekal keterampilan dan kompetensi warga Tulungagung dan Trenggalek, sesuai wilayah kerja kami,” sambung Agus.

Baca juga: Bupati Mas Dhito Cek Progres Rehabilitasi Gedung Pemkab Kediri, Progres 68 Persen

Setelah pelatihan, para peserta akan mengikuti uji kompetensi.

Mereka yang lolos uji kompetensi akan mendapatkan sertifikasi yang dikeluarkan Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Dengan keahlian yang didapat, mereka diharapkan bisa mendapat pekerjaan dan mendapatkan penghasilan yang layak.

“Semua pencari kerja usia 17-45 tahun bisa mendaftar menjadi peserta. Tentu kami melakukan seleksi,” jelasnya.

Proses seleksi dilakukan secara daring, rata-rata 50 pendaftar untuk setiap program pelatihan.

Dari jumlah pendaftar diambil 32 sampai 50 orang yang akan ikut proses seleksi wawancara.

Selanjutnya dipilih 16 peserta terakhir yang dinyatakan lolos menjadi peserta pelatihan.

“Wawancara ini untuk mengetahui kesungguhan peserta. Apakah mereka benar-benar mau cari  ilmu atau sekadar iseng,” tegasnya.

Untuk menentukan jenis program pelatihan lebih dulu dilakukan analisis kebutuhan pelatihan.  

Para instruktur dan Kasi Pengembangan mendatangi perusahaan-perusahaan untuk mengetahui keahlian tenaga kerja yang diperlukan.

Data kebutuhan perusahaan ini yang menjadi acuan untuk usulan program pelatihan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur, Sigit Priyanto, ada 16 BLK milik Pemprov Jatim yang bisa dimanfaatkan warga.

Selain itu ada 2 BLK milik Kementerian Tenaga Kerja RI, masing-masing di Sidoarjo dan Banyuwangi.

Pelatihan bisa digelar dengan memanfaatkan BLK yang ada, dengan anggaran dari corporate social responsibility (tanggung jawab sosial perusahaan).  

“Misalnya lewat bupati, perusahaan bisa menyalurkan CSR untuk anggaran pelatihan,” katanya.

(David Yohanes/TribunMataraman.com)

Editor : Sri Wahyunik