SURYA.co.id - Anggota DPRD Jawa Timur, Saifudin Zuhri, mendesak Gubernur Khofifah Indar Parawansa mencabut kebijakan WFH ASN setiap Rabu. Ia menilai aturan tersebut tidak sinkron dengan kebijakan pusat yang menetapkan WFH pada hari Jumat.
Saifudin Zuhri, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Batu, menilai kebijakan WFH ASN setiap Rabu yang tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Jatim Nomor 800/1141/204/2026 tidak memiliki dasar kuat.
Menurutnya, kebijakan daerah seharusnya selaras dengan pemerintah pusat, terutama dalam hal strategis seperti efisiensi energi.
“Ini bukan sekadar perbedaan teknis, tapi soal kepatuhan terhadap arah kebijakan nasional. Kalau pemerintah pusat sudah menetapkan WFH hari Jumat, maka daerah seharusnya mengikuti. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya.
Ia menilai penetapan hari Rabu justru berpotensi mengganggu ritme kerja birokrasi karena berada di tengah siklus kerja.
“Hari Rabu itu berada di tengah siklus kerja, bukan hari dengan intensitas aktivitas yang lebih rendah. Kalau dipaksakan, justru berpotensi mengganggu ritme kerja birokrasi,” ujarnya.
Baca juga: Beda Aturan, Pemerintah Pusat Tetapkan WFH ASN Hari Jumat, Pemprov Jatim Pilih Rabu untuk Hemat BBM
Saifudin juga meminta agar Gubernur Khofifah segera mencabut dan menyesuaikan kebijakan dengan pusat.
Alasan yang Saifudin kemukakan adalah:
“Gubernur harus berani mencabut SE ini dan menyesuaikan dengan kebijakan pusat. Ini penting untuk menjaga konsistensi, sekaligus memastikan tujuan efisiensi benar-benar tercapai,” katanya.
Ia juga menyoroti potensi terganggunya pelayanan publik akibat kebijakan tersebut.
“Kalau banyak sektor tetap WFO, berarti dari awal memang ada persoalan dalam desain kebijakan. Jangan sampai kebijakan yang niatnya efisiensi justru menimbulkan inefisiensi baru,” imbuhnya.
Gubernur Khofifah sebelumnya menyampaikan bahwa kebijakan WFH Rabu didasarkan pada efisiensi energi, optimalisasi kinerja, serta evaluasi pelayanan publik yang tetap berjalan baik dengan pola kerja fleksibel.
Namun, Fudin menegaskan perlunya konsistensi kebijakan di tengah tekanan global akibat kenaikan harga energi.
“Kalau tujuannya efisiensi BBM dan energi, maka harus berbasis data mobilitas dan pola kerja. Jumat jauh lebih logis. Sekarang tinggal keberanian untuk mengoreksi kebijakan,” pungkas Saifudin Zuhri.
