TRIBUNNEWSDEPOK.COM, BANDUNG – Demi mewujudkan ekosistem demokrasi yang sehat, partisipatif, dan bebas dari kecurangan, Pengurus Komisariat Daerah (Komda) Pemuda Katolik Jawa Barat menggelar audiensi resmi ke Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat pada Selasa (31/3/2026).
Kunjungan ini menjadi langkah awal sinergi strategis antara kekuatan kaum muda dan penyelenggara pemilu di Bumi Pasundan.
Rombongan yang dipimpin oleh Ketua Pemuda Katolik Komda Jawa Barat, Alfian Syukur, disambut hangat oleh Ketua Bawaslu Jawa Barat, Zacky Muhammad Zam Zam.
Turut hadir jajaran komisioner Bawaslu, di antaranya Fereddy (Kordiv. SDM & Organisasi), Hj. Nuryamah (Kordiv. Pencegahan & Partisipasi Masyarakat), serta Usep Agus Zawari (Kordiv. Hukum & Diklat).
Dalam pertemuan tersebut, Alfian Syukur memaparkan kesiapan organisasinya dalam mengawal pesta demokrasi.
Saat ini, Pemuda Katolik Jabar memiliki infrastruktur organisasi yang sangat solid, mencakup 15 Komcab definitif yang digerakkan oleh 245 kader tersertifikasi dari hasil kaderisasi berjenjang.
“Kekuatan ini menjadi modal strategis dalam mendorong pengawasan partisipatif dan penguatan demokrasi hingga ke tingkat akar rumput” ungkap Alfian.
Keseriusan Pemuda Katolik tak hanya di atas kertas. Di lapangan, kader mereka ikut ambil bagian langsung sebagai penyelenggara pemilu, yakni 3 orang sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan 10 orang sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS).
Bahkan pada Pileg 2024 lalu, organisasi ini membuktikan kesiapan merambah ruang kebijakan dengan mengirimkan 17 kadernya bertarung sebagai calon legislatif (2 caleg DPR RI, 1 DPRD Provinsi, dan 13 DPRD Kabupaten/Kota).
Bawaslu: Kami Tidak Bisa Bekerja Sendiri
Inisiatif proaktif Pemuda Katolik Jabar ini mendapat apresiasi tinggi dari Bawaslu. Zacky Muhammad Zam Zam menilai pendekatan berbasis komunitas sangat krusial dalam menjaga muruah pemilu.
“Bawaslu tidak dapat bekerja sendiri. Kami membutuhkan kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi kepemudaan. Kehadiran Pemuda Katolik menjadi mitra strategis dalam memperkuat pengawasan partisipatif hingga ke tingkat akar rumput,” ujarnya.
Audiensi strategis ini tidak berhenti sekadar pada obrolan di atas meja. Kedua institusi sepakat untuk segera menyusun Memorandum of Understanding (MoU) sebagai landasan kerja sama konkret ke depannya.
Fokus sinergi ini akan diarahkan pada penciptaan sistem peringatan dini (early warning system) terhadap potensi konflik pemilu, pencegahan pelanggaran, edukasi politik masyarakat, serta penguatan budaya demokrasi yang inklusif.
Pertemuan penting ini turut dikawal oleh jajaran teras Pemuda Katolik Jabar lainnya, yakni Sekretaris Boy Fernando Lumban Raja, Bendahara Oktavianus Mema, Wakabid Politik dan Kepemiluan Padro Fransciscus P. Pakpahan, Wakabid OKP dan Hubungan Antar Lembaga Ferdynand Januar Ignatius, serta Wakabid Riset Advokasi dan Bantuan Hukum Benny Hamonangan Sitanggang.
