TRIBUNJAKARTA.COM - Permasalahan bantuan pendidikan hingga kualitas hunian warga mengemuka dalam Rapat Paripurna Hasil Masa Reses ke-2 DPRD DKI Jakarta Tahun Sidang 2025–2026.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco memimpin rapat paripurna bersama Wakil Ketua DPRD Rany Mauliani, Wakil Ketua DPRD Wibi Andrino, dan Wakil Ketua DPRD Ima Mahdiah.

Aspirasi yang terhimpun menunjukkan masih terdapat ketidaktepatan sasaran bantuan serta layanan dasar yang belum optimal.

Pelaksanaan Kartu Jakarta Pintar (KJP) masih perlu perbaikan. Terutama dalam aspek pendataan dan penyaluran.

"Dewan mengajukan permohonan kepada dinas terkait agar dilakukan pendataan ulang dan percepatan penyaluran bantuan KJP guna memastikan tepat sasaran," ujar Ramly HI Muhamad menyampaikan hasil reses DPRD DKI Jakarta.

Selain itu, kondisi rumah susun (Rusun) juga menjadi perhatian. Terdapat keluhan sarana prasarana yang belum optimal hingga praktik pungutan liar.

"Kami mengajukan permohonan untuk meningkatkan pelayanan dan perbaikan rumah susun. Termasuk kemudahan proses pengajuan hunian dan perbaikan sarana," terang Ramly.

Di sisi lain, masyarakat juga mendorong peningkatan layanan kesehatan. Mulai dari ketersediaan ambulans hingga penguatan fasilitas kesehatan.

"Kita perlu menambah armada ambulans dan mobil jenazah guna mendukung pelayanan kesehatan masyarakat," ungkap Ramly.

Selain itu, DPRD DKI juga mencatat kebutuhan peningkatan layanan sosial. Termasuk program kesehatan masyarakat dan dukungan bagi kelompok rentan.

DPRD DKI menilai, pembenahan layanan pendidikan, hunian, dan kesehatan menjadi langkah penting dalam meningkatkan kesejahteraan warga Jakarta.