TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD) Sulawesi Barat (Sulbar) merespons video viral mengenai seorang ibu yang terpaksa melahirkan di tengah jalan akibat infrastruktur yang buruk di Desa Kopeang dan Bela, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju.
Kepala BPTD Sulbar, Ahmad, menyatakan pihaknya telah menerima instruksi langsung dari Kementerian Perhubungan untuk meninjau kondisi lapangan dan mencari solusi konektivitas bagi warga di wilayah terpencil tersebut.
Baca juga: Alasan Nakes PPPK Paruh Waktu di Mamuju Tengah Gelar Aksi Unjuk Rasa, Merasa Tidak Adil
Baca juga: CSR PT Astra Agro Lestari Sentuh Jalan Rusak di Topoyo Mamuju Tengah
Menindaklanjuti perintah pusat, tim BPTD Sulbar melakukan survei pendahuluan pada Minggu (29/3/2026).
Ahmad menceritakan betapa sulitnya medan yang harus ditempuh untuk menjangkau desa-desa tersebut.
"Kami berangkat bersama tim dan GM Damri. Awalnya kami mencoba menggunakan mobil 4x4 (Hilux), namun hanya bisa masuk sekitar 4 kilometer sebelum akhirnya tertahan. Jalannya sangat ekstrem," ujar Ahmad kepada wartawan, Rabu (1/4/2026).
Lantaran kendaraan roda empat tidak bisa menembus jalur, tim akhirnya harus menyewa lima sepeda motor untuk melanjutkan perjalanan.
Namun, hingga pukul 13.00 WITA, tim hanya mampu mencapai titik Sungai Taupe sebelum akhirnya memutuskan kembali ke Tapalang.
Ahmad mengakui bus perintis standar tidak mungkin dipaksakan melewati jalur menuju Kopeang dan Bela.
Sebagai solusinya, BPTD akan mengusulkan skema Kerja Sama Operasional (KSO) antara pihak Damri dengan pihak ketiga.
"Bus perintis biasa tidak akan bisa masuk. Maka nanti Damri akan mencari kendaraan yang sesuai dengan medan di sana. Kami akan rapatkan ini dengan pimpinan di Jakarta," jelasnya.
Jika usulan ini disetujui, anggaran angkutan perintis akan dialokasikan untuk melayani warga di Desa Kopeang, Bela, dan Taan.
Selama ini, warga di pedalaman Tapalang harus merogoh kocek dalam-dalam untuk menyewa kendaraan (carter) jika ingin keluar desa, termasuk untuk keperluan medis.
Dengan hadirnya angkutan perintis subsidi, biaya tersebut diharapkan bisa ditekan seminimal mungkin.
"Insya Allah, nanti biaya sewa mobil yang selama ini dibayar masyarakat akan kami tanggulangi melalui subsidi perintis. Tujuannya agar konektivitas tumbuh dan harga-harga kebutuhan di sana bisa turun," tambah Ahmad.
Dalam waktu dekat, BPTD Sulbar berencana menggelar pertemuan dengan Pemerintah Kecamatan Tapalang dan pemangku kepentingan terkait untuk melakukan uji coba angkutan perintis.
"Kami tidak bisa asal terabas karena ada aturan yang membatasi, tapi kami berupaya maksimal untuk melayani masyarakat di daerah terpencil sesuai perintah pimpinan," pungkasnya.(*)
Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com, Suandi
