Pengusaha merespons imbauan pemerintah agar sektor swasta menerapkan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) satu hari dalam sepekan.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani memandang kebijakan ini sebaiknya ditempatkan sebagai imbauan yang selektif dan terukur.

Selain itu dibutuhkan kepastian bahwa WFH sektor swasta tidak menimbulkan disrupsi bagi dunia usaha dan masyarakat.

"Apindo memandang bahwa kebijakan ini sebaiknya ditempatkan sebagai imbauan yang selektif dan terukur, dengan ruang adaptasi di tingkat perusahaan sesuai kebutuhan operasional masing-masing. Implementasi kebijakan harus memastikan tidak menimbulkan disrupsi terhadap rantai pasok, distribusi barang, maupun pelayanan kepada masyarakat," ujar Shinta kepada detikcom, Rabu (1/4/2026).

Shinta juga mengingatkan sektor produktif seperti industri padat karya dan sektor berorientasi ekspor perlu tetap dijaga produktivitasnya. Sementara WFH dapat diterapkan pada fungsi back office sesuai kebutuhan dan kesiapan masing-masing perusahaan.

Shinta, dunia usaha pada prinsipnya memahami bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengantisipasi kondisi global, khususnya terkait potensi kenaikan harga energi dan dampaknya terhadap konsumsi BBM.

"Dari perspektif dunia usaha, langkah ini juga dapat dipahami sebagai bagian dari upaya membangun sense of crisis sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi dinamika geopolitik global yang masih volatil, termasuk potensi gangguan pasokan energi yang dapat berlangsung dalam jangka panjang," jelas Shinta.

Dari sisi implementasi, dampak kebijakan ini terhadap dunia usaha sangat bergantung pada karakteristik sektor masing-masing. Untuk sektor dengan fungsi back office dan aktivitas non-esensial secara fisik, WFH relatif dapat diakomodasi tanpa mengganggu produktivitas secara signifikan.

Sementara itu, untuk sektor riil seperti manufaktur, logistik, perdagangan, serta industri makanan dan minuman yang sangat bergantung pada kehadiran fisik tenaga kerja dan kelancaran operasional di lapangan, fleksibilitas penerapan WFH menjadi lebih terbatas.

"Oleh karena itu, pengecualian terhadap sektor layanan publik dan sektor strategis menjadi langkah yang tepat untuk menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi," tambah Shinta.

Dari aspek kesiapan, infrastruktur digital dan kapasitas sumber daya manusia di Indonesia masih menunjukkan tingkat kesiapan yang beragam. Perusahaan besar dan sektor formal di perkotaan pada umumnya telah memiliki kesiapan yang lebih baik dalam mengadopsi sistem kerja jarak jauh, namun banyak sektor lainnya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi.

Hal ini menunjukkan bahwa penerapan WFH secara rutin belum dapat dilakukan secara merata di seluruh sektor ekonomi. Dalam aspek biaya, WFH berpotensi memberikan efisiensi terhadap biaya operasional kantor, namun di sisi lain juga memerlukan tambahan investasi pada sistem digital, konektivitas, serta dukungan kerja jarak jauh.

"Dengan demikian, dampak terhadap biaya operasional bersifat tidak seragam dan sangat bergantung pada karakteristik masing-masing perusahaan," tutup Shinta.