TRIBUN-TIMUR.COM, GOWA - Penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) penyelenggara pemilu berbasis digital menjadi sorotan dalam Focus Group Discussion (FGD) digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
Berlangsung di Baruga Tinggimae, Rumah Jabatan Bupati Gowa, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan (Sulsel), Rabu (1/4/2026)
Husniah menekankan pentingnya kualitas SDM dalam menentukan arah dan kualitas demokrasi.
“Demokrasi tidak hanya berdiri di atas bilik suara, tetapi di atas kualitas manusia yang mengelolanya. Ia tidak hanya ditentukan oleh sistem, tetapi oleh integritas, kapasitas, dan kesadaran kolektif para penyelenggaranya. Dan hari ini kita sedang menanam fondasi itu,” ujarnya.
Ia menilai, pemilu bukan sekadar agenda rutin, melainkan ujian kepercayaan publik sekaligus cerminan kematangan demokrasi.
Karena itu, peningkatan kapasitas SDM menjadi hal yang tidak bisa ditawar.
Husniah juga mengapresiasi langkah KPU RI menghadirkan Learning Management System (LMS) sebagai sarana pembelajaran yang adaptif di era digital.
“Di era yang bergerak cepat ini, kita tidak bisa lagi mengandalkan pola lama. Learning Management System menjadi ruang belajar tanpa batas, menjembatani pengetahuan dan praktik, serta melahirkan penyelenggara pemilu yang profesional dan berintegritas,” jelasnya.
Baca juga: Pembangunan Harus Inklusif, Husniah Talenrang: Kemajuan Gowa untuk Semua
Husniah mengingatkan bahwa teknologi hanyalah alat.
Menurutnya, kunci utama tetap pada komitmen manusia dalam menjunjung kejujuran dan menjaga marwah demokrasi.
“Kami berharap melalui forum ini lahir gagasan besar dan rekomendasi yang tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar dapat diimplementasikan,” harapnya.
Anggota KPU RI, Parsadaan Harahap, menjelaskan FGD ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan nasional.
Sebelumnya, kegiatan serupa telah dilaksanakan di Lampung dan akan dilanjutkan di Bengkulu.
“Kegiatan ini bertujuan mendesain Learning Management System, agar pelatihan di KPU ke depan dilakukan secara digital, mulai dari modul, sistem, hingga tata kelola dan anggaran,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi dipilihnya Gowa sebagai lokasi kegiatan.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan KPU Gowa berjalan dengan baik.
“Saya terkesima dengan kepemimpinan Ibu Bupati yang memiliki wawasan demokrasi yang luas. Beliau juga menekankan pentingnya integritas sebagai kunci dalam pengelolaan pemilu,” tambahnya.
Ketua KPU Gowa, Fitra Syahdanul, menyebut FGD ini merupakan forum diskusi nasional yang strategis.
Hasilnya akan menjadi bahan rekomendasi dalam penyusunan regulasi kepemiluan ke depan.
Ia berharap lahir konsep dan strategi pengembangan SDM kepemiluan yang adaptif terhadap perubahan zaman.
Upaya tersebut sekaligus memperkuat fondasi demokrasi berkualitas, transparan, dan dipercaya masyarakat.
“Peserta berasal dari 38 provinsi, dan hasil diskusi ini akan menjadi masukan dalam pembahasan undang-undang kepemiluan yang masuk dalam Program Legislasi Nasional DPR RI, khususnya Komisi II,” jelasnya.(*)
