TRIBUNLOMBOK.COM - Pemerintah Indonesia resmi mengubah skema distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi lima hari dalam sepekan, menyesuaikan dengan hari aktif sekolah pada umumnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, pada Selasa (31/3/2026), menyebut diproyeksikan mampu menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp20 triliun per tahun.
Pemerintah memutuskan memangkas durasi program MBG menjadi lima hari dalam sepekan sebagai langkah efisiensi untuk mengantisipasi dampak konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel.
Airlangga menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan upaya optimalisasi program sekaligus menjaga keberlanjutan ekonomi di tengah tekanan global.
Program MBG kini difokuskan pada penyediaan makanan bergizi selama hari aktif sekolah, yakni lima hari dalam seminggu.
Baca juga: SPPG Terbukti Markup Harga Bahan Baku MBG Bakal Disanksi Suspend
“Program ini diarahkan untuk penyediaan makanan segar selama 5 hari dalam seminggu dan tetap memperhatikan pengecualian seperti untuk asrama, daerah 3T, dan daerah yang dengan tingkat stunting tinggi,” ungkap Airlangga, ujarnya dikutip dari laman Setkab.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahkan menyebutkan bahwa potensi penghematan bisa lebih besar dari angka awal yang disebutkan, yakni berpotensi menghemat hingga Rp40 triliun per tahun dari pengurangan hari distribusi dari enam menjadi lima hari per minggu.
Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan bahwa distribusi MBG akan menyesuaikan dengan jumlah hari kehadiran siswa di sekolah dan dipastikan berhenti saat siswa memasuki masa libur sekolah.
"Khusus untuk anak sekolah, MBG akan disalurkan bila mereka hadir di sekolah. Jika sekolah lima hari, maka mereka mendapatkan MBG lima hari. Jika ada sekolah yang enam hari, maka diberikan enam hari. Berdasarkan data, mayoritas sekolah menerapkan lima hari sekolah."
Secara umum, siswa yang bersekolah dengan sistem lima hari kerja akan menerima paket MBG dari Senin hingga Jumat.
Kebijakan lima hari ini tidak diterapkan secara seragam di seluruh Indonesia.
Pemerintah memberikan perlakuan khusus bagi daerah-daerah yang paling membutuhkan.
Ketetapan lima hari berlaku pengecualian bagi asrama, daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), serta daerah dengan tingkat stunting tinggi.
Bagi daerah 3T dan wilayah stunting tinggi, MBG tetap disalurkan pada hari Sabtu dengan tujuan menjamin asupan gizi anak tidak terputus, bahkan di akhir pekan.
Dasar penetapan wilayah prioritas ini menggunakan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024.
Selain jadwal yang berbeda, jenis makanan yang diberikan pun disesuaikan.
Untuk wilayah 3T diberikan makanan kering bukan makanan olahan, contohnya seperti susu, buah, roti, dan bahan pangan lain yang lebih mudah disimpan serta didistribusikan.
Skema ini dilakukan untuk menjaga kualitas bahan pangan dan mempertimbangkan efektivitas distribusi di wilayah dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, mengatakan bahwa distribusi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah diatur berdasarkan jenis dan ketahanannya.
Untuk anak sekolah tetap berjalan seperti biasa, yakni dengan skema distribusi lima hari. Kebijakan ini dinilai efektif untuk menjaga kualitas dan kesegaran bahan pangan yang digunakan dalam penyajian menu.
"Makanan fresh food dibagikan hanya lima hari untuk anak sekolah," ujarnya di Jakarta, Selasa (31/3/2026).
Sementara itu, untuk kategori bahan berisiko seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B), penanganannya tetap mengacu pada mekanisme yang telah berlaku.
"Untuk 3B, mekanisme pendistribusiannya seperti biasa sampai hari Sabtu," lanjut Nanik.
Nanik menjelaskan, khusus untuk wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), pemerintah menerapkan pendekatan berbeda.
Di wilayah tersebut, distribusi makanan difokuskan pada bahan pangan kering yang tidak memerlukan pengolahan kompleks.
"Untuk wilayah 3T diberikan makanan kering, bukan makanan olahan. Contohnya seperti susu, buah, roti, dan bahan pangan lain yang lebih mudah disimpan serta didistribusikan," kata dia.
Kebijakan ini diambil sebagai bentuk adaptasi terhadap keterbatasan infrastruktur, akses distribusi, serta fasilitas penyimpanan di daerah 3T.
Di balik setiap kotak makanan yang dibagikan, terdapat standar gizi yang telah dirancang secara ilmiah.
Menu MBG disusun berdasarkan prinsip "Isi Piringku" dan memenuhi 25–35 persen kebutuhan gizi harian, dengan dapur Sentra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mampu melayani rata-rata 3.000 orang per hari.
Program ini diawasi langsung oleh Badan Gizi Nasional, pemerintah daerah, dan sistem digital nasional untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas di seluruh rantai distribusi, dari dapur SPPG hingga ke tangan penerima manfaat.
Data dari Badan Gizi Nasional mencatat, hingga awal Maret 2026, program MBG telah menjangkau sekitar 61,2 juta penerima manfaat dan ditargetkan akan mencapai 82,9 juta penerima pada akhir 2026.
Pada tahun anggaran 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp335 triliun untuk kelanjutan program MBG. Dari jumlah tersebut, Rp268 triliun disalurkan melalui kementerian/lembaga khususnya BGN, sementara Rp67 triliun sisanya dicadangkan sebagai dana cadangan setara 20?ri total anggaran.
Untuk mendukung distribusi pada skala sebesar ini, lebih dari 19.000 SPPG telah siap beroperasi di seluruh Indonesia.
(*)
