Oleh: Ridho Muarief Dosen Politeknik Negeri Madiun

BANJARMASINPOST.CO.ID- SUARA sirene dan kilatan proyektil yang membelah langit malam di Timur Tengah mungkin berjarak ribuan kilometer dari Nusantara, namun efek kejutnya langsung menggetarkan denyut nadi perekonomian global.

Eskalasi konflik bersenjata antara poros Amerika Serikat dan Israel berhadapan dengan Iran bukan sekadar pertunjukan hegemoni militer, melainkan ancaman nyata bagi urat nadi pasokan energi dunia. 

Ketegangan di kawasan Teluk, terutama ancaman gangguan di Selat Hormuz yang dilewati sekitar 21 juta barel minyak per hari atau hampir 20 persen dari total konsumsi global menurut data Badan Informasi Energi Amerika Serikat, telah memicu kepanikan di pasar komoditas. 

Setiap kali tensi geopolitik ini memanas, harga minyak mentah langsung bergejolak, mengirimkan sinyal bahaya ke berbagai negara yang roda ekonominya masih disetir oleh bahan bakar fosil.

Bagi Indonesia, turbulensi geopolitik ini adalah alarm nyaring yang berdering tepat di jantung ibu kota. Sebagai negara pengimpor bersih minyak, kita berada di posisi yang sangat rentan.

Konflik ini menelanjangi satu realitas pahit bahwa stabilitas ekonomi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kita masih tersandera oleh percaturan politik dan letusan proyektil negara lain. 

Sudah saatnya kita merombak paradigma, memerdekakan diri dari jebakan minyak impor melalui percepatan transisi energi terbarukan tidak boleh lagi sekadar dilihat sebagai narasi pelestarian lingkungan. 

Hari ini, kemandirian energi adalah syarat mutlak, harga mati, dan pertahanan garis depan bagi kedaulatan keamanan nasional kita.

Mari kita bedah anatomi kerentanan ini dengan angka. Berdasarkan data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, produksi minyak mentah nasional kita merosot dan kini hanya berada di kisaran 570 ribu hingga 600 ribu barel per hari.

Di sisi lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat konsumsi bahan bakar domestik melesat hingga melampaui 1,4 juta barel per hari.

Defisit menganga lebih dari 800 ribu barel per hari inilah yang memaksa Indonesia mengimpor minyak mentah maupun produk bahan bakar olahan. Ketika konflik di Timur Tengah mengancam rantai pasok global, biaya impor energi kita otomatis membengkak drastis tanpa bisa kita cegah.

Implikasinya terhadap postur keuangan negara sangatlah brutal. Catatan Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa setiap kali harga minyak dunia melambung jauh di atas asumsi makro, beban subsidi dan kompensasi energi negara bisa membengkak tajam bahkan pernah menembus angka lebih dari 300 triliun rupiah pada periode krisis harga energi sebelumnya. Pemerintah selalu dihadapkan pada buah simalakama.

Jika harga bahan bakar bersubsidi ditahan, negara harus membakar ratusan triliun rupiah yang mengorbankan alokasi untuk pendidikan dan kesehatan.

Sebaliknya, jika harga bahan bakar dinaikkan menyesuaikan pasar, risikonya adalah lonjakan inflasi dan ambruknya daya beli kelas menengah bawah. Kita terjebak dalam siklus tambal sulam kebijakan yang melelahkan.

Mengharapkan perdamaian abadi di Timur Tengah untuk mengamankan harga energi nasional adalah sebuah kenaifan geopolitik.

Selama kita menggantungkan urat nadi ekonomi pada energi fosil dari luar negeri, selama itu pula nasib kesejahteraan rakyat kita ditentukan oleh manuver diplomatik dan arah peluru kendali negara asing. Ini adalah bentuk kerentanan fatal lantaran kedaulatan sebuah bangsa disandera oleh ketergantungannya pada keran minyak pihak lain.

Oleh karena itu, kita harus segera merombak cara pandang terhadap transisi energi. Beralih ke energi terbarukan harus diposisikan sebagai perisai geopolitik dan instrumen strategis pertahanan nasional.

Paradoksnya, Dewan Energi Nasional mencatat bahwa Indonesia memiliki total potensi energi baru terbarukan lebih dari 3.600 Giga Watt yang mencakup surya, angin, air, dan panas bumi. Namun, pemanfaatannya hingga saat ini masih di bawah 5 persen.

Harta karun energi bersih yang berlimpah ruah ini adalah kunci untuk memotong rantai ketergantungan. Sinar matahari di khatulistiwa dan panas bumi di sabuk cincin api Pasifik tidak akan pernah bisa diembargo atau dihancurkan oleh senjata balistik pihak asing.

Tentu, membalikkan ketergantungan energi tidak bisa dilakukan dalam waktu semalam. Namun, lambatnya laju transisi sering kali terjadi akibat tersanderanya kebijakan oleh kepentingan ekosistem industri fosil.

Langkah pertama dan paling krusial adalah memangkas regulasi yang menjadi tembok tebal bagi investasi pembangkit listrik energi bersih. Pemerintah harus menggelar karpet merah, memberikan insentif pajak progresif, serta kepastian hukum bagi investor hijau yang setara atau lebih atraktif dari fasilitas untuk sektor minyak, gas, dan batu bara.

Kedua, kita perlu merombak arsitektur subsidi secara radikal namun terukur. Daripada membakar ratusan triliun rupiah setiap tahun untuk menyubsidi konsumsi bahan bakar yang sering meleset ke tangki kendaraan kelas menengah atas, pemerintah harus merealokasi dana tersebut.

Subsidi konsumtif harus digeser menjadi subsidi produktif, seperti mempercepat elektrifikasi transportasi massal dan memberikan insentif masif untuk pemasangan panel surya atap bagi perumahan warga. Ini adalah investasi strategis untuk memangkas permintaan bahan bakar nasional secara terstruktur.

Pada akhirnya, ketegangan yang meruncing di Timur Tengah harus dibaca sebagai alarm kesadaran bagi para pengambil kebijakan di Jakarta.

Mempertahankan kondisi saat ini dengan bergantung pada minyak impor sama halnya dengan menanam bom waktu di dalam postur fiskal perekonomian kita. Setiap ancaman blokade di kawasan Teluk adalah manifestasi telanjang dari rapuhnya ketahanan energi kita di dalam negeri.

Deretan peluru kendali di langit Timur Tengah mungkin tidak akan pernah jatuh menghantam atap perumahan warga di Nusantara.

Namun, ledakan ekonomi dari jatuhnya proyektil tersebut yang berupa inflasi, meroketnya harga bahan pokok, dan menipisnya bantalan sosial negara akan langsung menghancurkan dapur rakyat kita jika kita tidak bertindak.

Kini saatnya membangun perisai kedaulatan sejati dari tanah, air, angin, dan matahari kita sendiri. Melepaskan diri dari jebakan minyak impor adalah jalan tunggal untuk memastikan fondasi ekonomi Indonesia tidak runtuh oleh perang yang bukan miliknya. (*)