TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI (PKP) Maruarar Sirait alias Ara menyatakan, pemerintah akan membuat regulasi atau aturan terkait penyediaan rumah susun (rusun) untuk masyarakat kelas menengah tanggung.
Kata Ara, regulasi tersebut akan dibuat dengan melibatkan seluruh stakeholder termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Baca juga: Pemerintah Targetkan Pembangunan Rusun di Pasar Senen dan Tanah Abang Rampung 15 Juni 2026
"Kemudian juga kita akan beranjak untuk bisa bersinergi dengan BUMN untuk menyiapkan perumahan tentunya sifatnya ke atas ya, rusun Pak Dony, untuk kelas menengah tanggung," kata Ara saat jumpa pers di Kantor BP BUMN, Jakarta Pusat, Rabu (1/4/2026).
Ara lantas meminta kepada Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti untuk menyiapkan data masyarakat yang masuk dalam kategori.
Jika menilik dari rangkaian program kerja pemerintah, wacana pembangunan rusun untuk masyarakat menengah tanggung ini merupakan bagian dari program 3 juta rumah.
"Jadi kita juga tahu kelas menengah juga banyak yang memerlukan ya Bu, tolong dipersiapkan aturannya mungkin yang istilahnya menengah tanggung," ucap dia.
Ara menyebut, setidaknya pemerintah akan mulai melakukan pembahasan tergadap regulasi tersebut paling tidak tiga pekan ke depan.
Perihal dengan lokasi pembangunan rusun yang dimaksud, Ara belum dapat membeberkan secara detail.
Dia hanya memastikan kalau rusun yang dikhususkan untuk kelas menengah tanggung ini akan memiliki desain yang berbeda dengan beberapa rusun yang sudah ada saat ini.
"Jadi dia tidak di bawah tapi dia menengah tanggung dan itu juga tentu punya kemampuan ekonomi yang berbeda, mungkin selera desain yang berbeda, dan lokasi yang berbeda. Jadi kita juga akan menyiapkan itu," kata dia.
"Mudah-mudahan tiga minggu lagi tim kerjanya akan mempresentasikan kepada Pak Dony, kepada Pak Qodari, dan Ibu Kepala BPS ya kita bisa ketemu," tandas dia.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti mengungkap sekitar 13 persen masyarakat di seluruh Indonesia hingga hari ini masih belum memiliki rumah dengan status kepemilikan pribadi.
Dari seluruh wilayah Indonesia tersebut, angka backlog tertinggi berada di DKI Jakarta dengan persentase mencapai 40,59 persen.
Backlog perumahan sendiri adalah kesenjangan atau selisih antara jumlah kebutuhan rumah (permintaan) dengan jumlah rumah yang tersedia (suplai).
Angka ini menunjukkan jumlah keluarga atau rumah tangga yang belum memiliki rumah sendiri, baik karena belum mampu membeli maupun keterbatasan suplai hunian layak huni
"Secara nasional backlog atau jumlah persentase penduduk yang tidak memiliki rumah adalah 13 persen, itu yang paling tinggi kalau kita bandingkan antar provinsi adalah DKI Jakarta yang backlog ketidakpemilikan perumahannya itu mencapai 40,59 persen," kata Amalia.
Baca juga: KAI Bangun 2.200 Unit Rusun Subsidi di Kawasan Stasiun Manggarai, Target Rampung 2027
Kata Amalia, dari seluruh wilayah tersebut angka tertinggi warga tidak memiliki rumah berada di kawasan Jakarta Pusat.
Di wilayah tersebut dipastikan Amalia, sebanyak 55,83 persen atau sekitar 146.729 rumah tangga belum memiliki rumah sendiri.
"Di mana di Jakarta Pusat ini 55,83 persen dari rumah tangga di Kota Jakarta Pusat tidak memiliki rumah dengan status milik sendiri, atau dengan kata lain sekitar 146.729 rumah tangga," jelasnya.
Atas hal itu, saat ini pemerintah tengah menggenjot pembangunan rumah susun (rusun) untuk masyarakat khususnya yang berada di kawasan Jakarta Pusat.
Dia menilai dengan kerjasama yang dilakukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), BUMN, dan pihak swasta tersebut dapat menekan angka backlog yang terjadi di pusat kota.
"Sesuatu yang luar biasa karena memang mengintervensi di mana backlog-nya yang paling tinggi atau backlog kepemilikan yang paling tinggi yaitu di Kota Jakarta Pusat," tandasnya.
Bangun 800 Rusun di Senen dan Tanah Abang
Pemerintah menegaskan akan langsung melakukan eksekusi terhadap pembangunan rumah susun (rusun) di kawasan Senen, Jakarta Pusat.
Kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI (PKP) Maruarar Sirait alias Ara, pemerintah menargetkan pembangunan rusun yang ditaksir berjumlah 300 unit itu akan rampung pada 15 Juni 2026 mendatang.
Hal itu kata Ara sesuai dengan arahan dan perintah Presiden RI Prabowo Subianto yang juga sebelumnya melakukan tinjauan langsung ke pemukiman warga di kawasan bantaran rel Pasar Senen, 26 Maret kemarin.
"Kita nggak bicara mulainya, kita bicara selesainya. Selesainya tanggal 15 Juni di tanah di Senen, di Kramat, itu tanahnya Angkasa Pura, tanggal 15 Juni. Jadi saya bicaranya ada 300 unit," kata Ara.
Tak hanya di kawasan Senen, Ara juga menyatakan target penyelesaian pembangunan juga akan diterapkan untuk proyek rusun di kawasan Tanah Abang.
Untuk proyek di Tanah Abang ini kata Ara, pemerintah mendapatkan hibah lahan dari PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan diproyeksikan akan terbangun 500 unit rumah dengan konsep vertikal.
"Tadi atas arahan Pak Dony (Kepala BP BUMN) dengan sangat cepat, Pak Dirut Kereta Api juga nanti ada di Tanah Abang ya Pak Dirut ya? Izin ya, ada 500 unit yang selesai juga 15 Juni 2026. Ini betul ya Pak Dirut ya? Gitu ya," ucap Ara.
Hanya saja, Ara belum membeberkan secara detail status dari kepemilikan ratusan rusun yang akan dibangun tersebut termasuk soal apakah rusun tersebut berstatus sewa atau berstatus hak milik.
Dia hanya memastikan kalau pembangunan rusun ini untuk mengakomodir masyarakat yang hingga kini masih belum memiliki rumah layak.
"Memang di Jakarta itu sangat membutuhkan perumahan bagi rakyat dengan sangat cepat karena backlog-nya sangat besar, jadi kita juga akan bergerak dengan sangat cepat," tukas dia.
