Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Maula M Pelu

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Wakil Gubernur (Wagub) Maluku, Abdullah Vanath, menyentil kinerja retribusi daerah yang dinilai masih jauh dari harapan.

Penegasan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi PAD Triwulan IV Tahun Anggaran 2025, pada Kamis (2/4/2026) berlangsung di Kantor Gubernur Maluku. 

Kali ini mengusung tema “Menjawab Tantangan, Mengelola Peluang, untuk Mewujudkan Target PAD”. 

Tentu ini menjadi momentum penting dalam membedah capaian sekaligus merumuskan strategis agresif menuju kemandirian fiskal. 

Di hadapan para pimpinan OPD Pengelola Retribusi Daerah lingkup Pemprov Maluku, BUMD, dan jajaran terkait, Wagub menegaskan satu hal krusial bahwa Maluku belum bisa lepas dari ketergantungan terhadap dana transfer pusat.

Sementara itu, ditengah tantangan ekonomi global dan meningkatnya kebutuhan pelayanan publik, Provinsi Maluku dituntut untuk memperkuat pendapatan daerah secara mandiri. 

“Kita harus bisa menggenjot kemampuan fisikal untuk menopang rencana pembuang di Maluku,” tegas Wagub. 

Baca juga: Polisi Tangkap 3 Terduga Narkoba di Batu Merah, Ada Bandar Pecatan Anggota Polri?

Pajak Ngebut, Retribusi Tertatih

Dalam kesempatan itu, Wagub Maluku memaparkan berdasarkan laporan menunjukkan kontras mencolok. 

- Target PAD 2025 :  Rp. 846,271 miliar 
- Realisasi: Rp. 628,56 miliar. 
Atau realisasi sebesar 74,27 persen. 

“Capaian ini patut diapresiasi, tetapi tetap harus menjadi bahan evaluasi agar kita mengetahui akar persoalan dan dapat melakukan perbaikan,” ujar Wagub.

Sementara dari sektor pajak daerah, performanya nyaris sempurna: 
- Target : Rp. 474,167 miliar 
- Realisasi: Rp466,777 miliar (98,44 persen).

Sementara sektor retribusi jadi sorotan : 
- Target : Rp. 55,224 miliar 
- Realisasi : Rp. 30,856 miliar (55,87 persen). 

 “Capaian ini masih jauh dari harapan dan memerlukan perhatian serius, terutama dalam hal optimalisasi,” jelasnya.

Wagub mengungkap adanya titik-titik rawan kebocoran pendapatan daerah. 

Maka itu, ditekankan untuk mendorong langkah konkret yaitu digitalisasi sistem pemungutan. 

Menurutnya, sistem manual membuka cela kebocoran, sementara digitalisasi bisa menjadi alat kontrol yang efektif dan transparan. 

“Saya minta digitalisasi ini dikerjakan secara serius dan menjadi instrumen utama pengawasan. Pengawasan harus dilakukan ketat, tidak hanya menunggu evaluasi dari provinsi, tetapi dilakukan rutin oleh masing-masing unit kerja,” tandasnya.

 Empat Jurus Andalan Genjot PAD 

Wagub menggarisbawahi empat fokus utama yang harus menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan:

1. Strategi inovasi berbasis teknologi : Perumusan strategi inovatif, termasuk digitalisasi pemungutan, penerapan big data, dan integrasi layanan retribusi online.
2. Sinergi lintas sektor : Penguatan sinergi lintas pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemprov, pemkab/pemkot, DPRD, aparat hukum, dunia usaha, hingga masyarakat.
3. Peningkatan Layanan Publik: Peningkatan kualitas layanan publik, karena kenaikan PAD harus sejalan dengan peningkatan layanan kepada masyarakat.
4. Eksplorasi Sumber Baru : Inovasi menggali sumber pendapatan baru, tanpa membebani masyarakat secara berlebihan.

Menariknya, Wagub meminta pendekatan transparan dalam evaluasi ke depan.  Setiap OPD diminta mempresentasikan kelemahan dan kelebihan kinerjanya. 

Langkah ini dinilai penting agar solusi yang dihasilkan tidak normatif, tetapi benar-benar menyasar akar masalah. 

“Saya menaruh harapan besar agar ide dan masukan dari rakor ini dapat menjadi langkah nyata untuk meningkatkan PAD. Dengan PAD yang tumbuh optimal dan berkelanjutan, kita akan memiliki ruang fiskal yang memadai untuk mendorong pembangunan ekonomi inklusif di seluruh wilayah kepulauan Maluku, menuju Maluku yang Maju, Adil, dan Sejahtera menyongsong Indonesia Emas 2045,” katanya.

Di akhir sambutannya, Wagub menyampaikan apresiasi kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku dan seluruh pihak terkait atas terselenggaranya kegiatan ini dengan baik.(*)