Laporan Wartawan SURYAMALANG.COM, Pramita Kusumaningrum
SURYAMALANG.COM, - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo memperluas cakupan penghematan energi dengan tidak hanya mengandalkan kebijakan Work From Home (WFH), tetapi juga menyasar pengurangan konsumsi listrik dan bahan bakar minyak (BBM).
Plt Bupati Ponorogo, Lisdyarita, mengonfirmasi jatah BBM kendaraan operasional di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mulai dipangkas, sementara pagu anggaran listrik ditekan hingga 10 persen.
Langkah ini mewajibkan seluruh instansi beralih ke koordinasi digital dan mematikan perangkat elektronik usai jam kerja guna menjaga stabilitas pasokan energi nasional.
Baca juga: Bantah Isu Iuran Rp17 Triliun, KSP Tegaskan Indonesia Masuk BoP Demi Perjuangkan Palestina
Adapun skema pengurangan BBM masih dalam tahap penghitungan, dengan pengecualian bagi layanan publik seperti puskesmas, ambulans, dan pemadam kebakaran.
“Ya pasti jadi tentunya akan dikurangi mobilitas-mobilitas yang tidak perlu ya. Kita masih menentukan formulasinya,” ungkap Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Ponorogo, Agus Sugiarto, Kamis (2/4/2026).
Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Ponorogo, Agus Sugiarto, menjelaskan, dirinya terus mendorong penguatan penggunaan media digital bagi seluruh OPD di lingkungan Pemkab Ponorogo.
Langkah ini bertujuan untuk menekan mobilitas fisik yang tidak mendesak melalui digitalisasi koordinasi.
Baca juga: Waspada Potensi Gempa Susulan Sulut: BMKG Ingatkan Sejarah Palu, Minta Warga Siaga 2 Hari ke Depan
“Jadi, rapat-rapat nanti juga digital. Kita sudah sebenarnya sudah kita lakukan di APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) 2026,” urainya.
Ketika ditanya mengenai besaran pemangkasan anggaran BBM, Agus sendiri belum menjawab secara gamblang.
Namun, Agus menyatakan hal yang sudah jelas adalah efisiensi di bagian listrik, di mana setiap OPD diminta mengurangi anggaran listrik sampai 10 persen dibandingkan APBD 2025.
Baca juga: Darurat Energi Asia: Korea Selatan Terapkan Ganjil-Genap, Malaysia WFH, Sri Lanka Libur Tambahan
Pemerintah sengaja melakukan pemangkasan anggaran untuk memaksa pola hemat energi di kantor-kantor pemerintahan.
“Ya pagu kita kurangi sehingga memaksa OPD untuk melakukan efisiensi itu kalau pulang kerja semua dimatikan. Jadi memang harus dipaksa,” terangnya.
Sementara untuk BBM, Agus belum berani memberikan informasi detail mengenai angka pastinya.
Namun, menurut Agus anggaran tersebut sudah dipastikan akan dikurangi dengan proses pengukuran yang menyeluruh, kecuali untuk sektor layanan publik yang bersifat krusial.
“Jadi, nanti akan kita ukur semua ya, kecuali layanan publik ya untuk kendaraan-kendaraan, operasional, kan puskesmas, atau ambulans, pemadam kebakaran,” tegasnya.
Baca juga: Pemkot Blitar Terapkan WFH Sehari dalam Sepekan, Dilaksanakan Tiap Jumat Demi Menghemat BBM
Plt Bupati Ponorogo, Lisdyarita, turut mengonfirmasi pihaknya memang akan melakukan penghematan BBM dan energi.
“Nah, anggaran BBM-nya dikurangin,” tambahnya.
Sebagai gambaran, jika semula dalam satu OPD memiliki anggaran 30 liter BBM per minggu, saat ini dikurangi menjadi 25 liter BBM per pekan.
“Ya, misalnya, kayak seminggu itu kan 25 liter. Kita kurangin jadi 5 liter minggu ini kemarin 30 liter dikurangin, 5 liter lah,” pungkas Lisdyarita.
