SURYA.CO.ID, SURABAYA - Rencana penambahan modal Rp 300 Miliar kepada BUMD Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Jatim harus dipastikan optimal termasuk juga dalam upaya mendukung sektor UMKM di Jawa Timur.
Sebab, UMKM selama ini menjadi tulang punggung perekonomian di Jawa Timur.
Rencana penambahan modal yang diajukan oleh Pemprov ini pun terus menjadi atensi di DPRD Jatim.
"Secara prinsip tentu kami semuanya sangat mendukung kalau misalnya penambahan pembiayaan itu digunakan untuk memberikan support kepada UMKM," kata Anggota Komisi C Lilik Hendarwati, dikutip SURYA.co.id, Kamis (2/4/2026).
Penjelasan Lilik ini secara khusus disampaikan saat berbincang dalam serial Podcast Ngobrol Bareng Dewan (Ngode) yang berlangsung di Studio TribunJatim Network belum lama ini.
Baca juga: Pansus BUMD DPRD Jatim Godok Rekomendasi Kualitas Tinggi untuk Daerah
Lilik yang merupakan Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim ini sejak awal wacana hingga pembahasan terkait penambahan modal, terus mengawal.
Lilik memandang perhatian kepada UMKM memang harus terus dilakukan.
Terlebih dari fakta yang ada bahwa sekira 77,8 persen UMKM yang tidak bisa mengakses pembiayaan di bank karena berbagai alasan.
Dari alasan ini, Lilik memandang memang penambahan modal di Jamkrida untuk support terhadap UMKM perlu dilakukan.
"Kalau kami kemudian diminta untuk juga menyetujui kaitan dengan pembiayaan ini tentu kami akan setuju, tetapi tentu dengan syarat. Bagaimana tugas dari Jamkrida ini sendiri bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan visinya," jelas legislator asal Dapil Surabaya tersebut.
Lilik mewanti betul agar bagaimana Jamkrida ini bisa memberikan support kepada UMKM.
Sebab tak dipungkiri berdasarkan data yang didapat oleh dewan, bahwa ternyata penjaminan di Jamkrida sejauh ini lebih banyak pada multiguna.
Ini mendapat sorotan dari DPRD Jatim. Lilik meminta agar Jamkrida kembali ke khittah atau visi misi.
Yakni, untuk bisa memberikan penjaminan untuk sektor UMKM.
Dalam pembahasan nantinya, Lilik mengatakan jika Jamkrida bisa menunjukkan komitmen atau keberpihakan untuk support terhadap UMKM maka bukan tidak mungkin rencana penambahan modal seperti yang diajukan Pemprov bisa disetujui.
"Karena toh pembiayaan itu juga untuk UMKM sendiri," ungkap Lilik.
