TRIBUNJAMBI.COM – Bergabungnya Indonesia ke dalam Board of Peace (BoP) bentukan Presiden AS Donald Trump menuai kritik pedas.
Kepala Laboratorium Indonesia 2045 (LAB45), Jaleswari Pramodhawardani, menilai keputusan tersebut merupakan langkah yang kurang perhitungan dan justru "menjerat" posisi diplomatik Indonesia di mata dunia, terutama saat ketegangan Iran dan Israel memuncak.
Jaleswari menyoroti adanya kontradiksi tajam antara prinsip dasar politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dengan keanggotaan dalam BoP.
Menurutnya, duduk satu meja dengan pihak yang menginisiasi serangan militer mencederai amanah konstitusi mengenai penghapusan penjajahan.
“Secara tidak sadar, kita sudah menjerat diri kita untuk tidak memikirkan bahwa tanda tangan kita itu akan punya implikasi ke depannya. BOP ini kan Trump di dalamnya. Posisi kita serba salah. Kita masuk BOP, kita satu meja dengan hal-hal yang secara prinsipil dulu kita tolak. Menginvasi negara lain, bukankah di konstitusi kita bicara soal perdamaian, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan?” ujar Jaleswari dalam program Rosi di Kompas TV, Kamis (2/4/2026).
Kehilangan Peran Mediator yang Independen
Keputusan bergabung dengan blok bentukan Trump dianggap telah menutup peluang Indonesia untuk menjadi mediator yang netral.
Jaleswari menyayangkan Indonesia tidak berada di meja perundingan bersama Pakistan, Turki, atau India yang memiliki posisi lebih independen untuk membicarakan perdamaian tanpa pengaruh langsung dari pihak yang bertikai.
Baca juga: Presiden Prabowo Janji Mundur dari BoP Jika Palestina Tidak Merdeka
Baca juga: 10 Jurusan Sepi Peminat di Universitas Jambi dan Peluang Lolos di SNBT 2026
Kondisi ini diperparah dengan pandangan Iran yang kemungkinan besar mulai meragukan netralitas Jakarta. "Mungkin implikasi dari kita di sana, Iran melihat kita adalah bukan di pihaknya," tambahnya.
Kekecewaan Jaleswari kian mendalam melihat reaksi Dewan Keamanan PBB yang hanya sebatas menyampaikan kecaman dan investigasi atas gugurnya tiga prajurit TNI di Lebanon.
Ia pun mendukung penuh desakan sejumlah anggota DPR RI agar pemerintah segera mengevaluasi keanggotaan di BoP dan mengambil langkah yang lebih ekstrem demi keselamatan prajurit.
“Saya rasa saya setuju dengan apa yang sedang terjadi beberapa hari ini, yaitu kawan-kawan DPR sebagian itu meminta pemerintah untuk mengevaluasi anggota kita di BoP. Bahkan, kalau bisa lebih tegas lagi, kita menarik semua pasukan kita,” tegasnya menutup diskusi.
Langkah evakuasi pasukan dan keluar dari BoP dianggap sebagai solusi realistis agar Indonesia kembali pada koridor kebijakan luar negeri yang mandiri dan tidak terdikte oleh kepentingan kekuatan besar di tengah agresi Israel-Amerika di Timur Tengah.
Baca juga: Bupati M Syukur Ikuti Entry Metting BPK RI, Tekankan Transparasi dan Penertiban Aset
Baca juga: Kadis Perkim Batang Hari: Pembangunan Rumah Relokasi Warga Dilaksanakan 2026
Baca juga: 10 Jurusan Sepi Peminat di Universitas Jambi dan Peluang Lolos di SNBT 2026
