TRIBUNBENGKULU.COM - Anggota DPR RI Hinca Panjaitan sempat menyinggung adanya dugaan pemberian sejumlah mobil dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI di Jakarta, Kamis (2/4/2026).
Rapat tersebut membahas kasus Amsal Sitepu, eks terdakwa dugaan korupsi proyek video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.
Dalam forum itu, Hinca mempertanyakan informasi terkait adanya bantuan kendaraan dari Bupati Karo kepada Kejari Karo. Ia bahkan menyinggung kemungkinan pemberian fasilitas tersebut untuk “mengamankan” institusi penegak hukum.
“Apakah benar Bupati Karo memberi bantuan mobil kepada Kejaksaan Negeri Tanah Karo?” tanya Hinca dalam rapat.
Sejumlah kendaraan yang disebut antara lain Toyota Kijang Innova BK 1094 S, Nissan Grand Livina BK 1089 S, Toyota Fortuner BK 1180 S, dan lainnya.
Menanggapi hal tersebut, Pemkab Karo memberikan klarifikasi resmi. Pemerintah menegaskan bahwa kendaraan yang digunakan Kejari Karo bukan merupakan hibah atau pemberian, melainkan berstatus pinjam pakai barang milik daerah.
Pemkab Karo menjelaskan, kendaraan operasional tersebut merupakan aset daerah yang berada di bawah pengelolaan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Karo. Pemanfaatannya telah diatur melalui perjanjian resmi antara Pemkab Karo dan Kejari Karo.
Kepala BKAD Kabupaten Karo, Sri Harmonista Br Kaban, menyampaikan bahwa perjanjian pinjam pakai tersebut berlaku selama lima tahun, terhitung sejak 17 April 2024 hingga 17 April 2029.
“Pemanfaatannya telah diatur dalam perjanjian pinjam pakai antara Pemerintah Kabupaten Karo dengan Kejaksaan Negeri Karo,” ujarnya.
Pemkab Karo juga menegaskan bahwa skema pinjam pakai merupakan hal yang lazim dan diperbolehkan, selama memenuhi ketentuan administrasi serta memberikan manfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
“Kerja sama ini merupakan bentuk sinergitas antar lembaga negara dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, khususnya dalam penegakan hukum di wilayah Kabupaten Karo,” pungkasnya.
Di tengah sorotan publik atas kasus videografer Amsal Sitepu di Sumatera Utara, tudingan bahwa DPR melakukan intervensi akhirnya dibantah.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa tindakan DPR semata-mata merupakan pengawasan, bukan campur tangan dalam proses hukum.
Rangkaian Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), termasuk yang membahas kasus Amsal pada 30 Maret 2026, dilakukan sebagai mekanisme kontrol kinerja aparat penegak hukum.
“RDPU ini bukan bentuk intervensi. Kami hanya memastikan proses penegakan hukum berjalan tanpa pelanggaran,” ujar Habiburokhman.
Selain itu, Habiburokhman mengungkap mendapat arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Arahan tersebut menekankan pentingnya melindungi masyarakat kecil agar memperoleh keadilan dalam setiap proses hukum.
“Instruksi Bapak Prabowo Subianto jelas, agar orang kecil bisa tersenyum dan merasakan keadilan,” tegasnya.
Komisi III DPR juga mengajukan permohonan penangguhan penahanan bagi Amsal Sitepu, yang memiliki dasar hukum jelas sesuai Pasal 110 Ayat 3 KUHP Baru.
Aturan ini memungkinkan pihak yang bertanggung jawab mengambil risiko hukum untuk membebaskan tersangka atau terdakwa sementara.
Akhirnya, majelis hakim menjatuhkan vonis bebas kepada Amsal Sitepu karena tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum, menegaskan bahwa perlindungan DPR terhadap masyarakat kecil dalam kasus ini berjalan sesuai mekanisme yang sah.
Videografer Amsal Sitepu menegaskan bahwa dirinya bukan seorang koruptor dan tidak pernah mengambil sepeserpun uang negara dalam proyek video profil desa di Kabupaten Karo.
Pernyataan itu disampaikannya saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (2/4/2026), setelah divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara.
“Di hadapan penyidik saya bilang, 'Saya enggak usah pakai masker, Bang.' Karena enggak ada yang perlu ditutupi. Saya tidak malu karena saya bukan koruptor, saya tidak mencuri sedikitpun uang negara ini,” tegas Amsal di ruang rapat dikutip dari Youtube TVR PARLEMEN, Kamis (2/4/2026).
Amsal menceritakan pengalamannya ketika pertama kali ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Kelas I Medan.
Berbeda dari tersangka lain, ia menolak menutupi wajah saat digiring petugas, yakin integritas dan kebenarannya menjadi modal utama menghadapi proses hukum yang dianggapnya janggal sejak awal.
Selama 131 hari di rutan, Amsal mengaku sempat menerima upaya persuasi dari oknum jaksa agar tidak melawan dan hanya mengikuti arus perkara.
Salah satunya terjadi pada 1 Desember 2026, ketika Bapak Wira Arizona memberinya sekotak brownies dengan pesan:
“Udah lah, Bang. Enggak usah ribut-ribut, ikutin aja arusnya. Ngapain capek-capek pakai pengacara. Nanti kita bantu dituntutan. Ada yang terganggu.”
Baca juga: Saya Bukan Koruptor Pengakuan Amsal Sitepu di Rapat Dengar Pendapat Bersama Komisi III DPR RI
Amsal juga menyoroti laporan perhitungan kerugian negara yang menurutnya merendahkan profesi videografer.
Banyak aspek kreatif dalam karyanya diabaikan, termasuk editing, dubbing, cutting, hingga penggunaan mikrofon.
“Keganjilan kasus semakin jelas ketika kepala desa yang menjadi saksi justru membela saya. Semua kepala desa bilang tidak tahu, termasuk yang memegang anggaran,” jelas Amsal.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyinggung perlakuan terhadap pelaku ekonomi kreatif dan profesionalitas aparat penegak hukum.
Klarifikasi Jaksa Karo Wira Arizona soal tudingan mengintimidasi Amsal Sitepu.
Dalam pengakuannya Wira Arizona tidak melakukan intimidasi kepada Amsal Sitepu di rumah tahanan (rutan) dengan cara mengirimkan brownies.
Ketika dipanggil DPR, Wira Arizona menceritakan kronologi pemberian brownies kepada Amsal Sitepu.
"Saya akan menjelaskan kronologis terkait dari dugaan intimidasi yang disampaikan. Saya pertama akan menjelaskan terkait kedatangan ke Tanjung Gusta pada saat agenda pemeriksaan tersangka Saudara Amsal," ujar Wira di rapat Komisi III DPR, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2026).
Wira mengatakan jika brownies itu diberikan kepada Amsal saat jaksa hendak memeriksa Amsal saat di rutan.
Ketika itu, Wira didampingi oleh dua stafnya, sedangkan Amsal tidak didampingi oleh kuasa hukumnya.
"Pada saat itu, penasihat hukum berhalangan hadir dikarenakan satu dan lain hal yang tidak mungkin saya sebutkan di sini," ucap dia.
Brownies itu pun diserahkan oleh staf Wira, bukan Wira sendiri.
Wira juga mengatakan jika ketika memberi brownies ia tak mengatakan apapun terhadap Amsal Sitepu.
"Dan tidak ada omongan apa-apa. Mohon izin, saya juga tidak ada niat apa pun. Kami hanya murni mengedepankan rasa kemanusiaan, hati nurani," kata Wira menegaskan.
Wira lantas menunjukkan foto-foto sejak tahun 2024 di mana para jaksa punya budaya memberikan brownies ke tahanan.
Ia menyebutkan, tahanan biasanya meminta makanan kepada jaksa, karena mereka kekurangan makanan saat ditahan. "Karena di awal permintaan ini kan dari tahanan, Pak. Karena orang ini minta kekurangan makanan, mohon dibantu, seperti itu, Pak," ucap Wira.
Meski begitu, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menegaskan dirinya tidak ingin fokus kepada brownies, melainkan pesan intimidasi yang diadukan Amsal.
Wira pun membantah dirinya pernah mengintimidasi Amsal.
"Bukan, Pak, ini bukan soal makanan. Soal narasi tadi, kata per kalimat tadi. Tadi Pak Amsal mengulangi lagi, ada narasi mengatakan 'ikuti saja alurnya', dan lain sebagainya," kata Habiburokhman.
"Siap, itu tidak ada Bapak saya sampaikan," imbuh Wira.
