TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini tidak akan diberikan saat siswa libur sekolah.
Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah melakukan penghematan akibat tekanan global.
Pemangkasan frekuensi MBG ini diperkirakan dapat menghemat anggaran hingga Rp20 triliun.
"Ya, kita prediksi kurang lebih Rp20 triliun per tahun," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana seusai rapat di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (2/4/2026).
Meski frekuensi BMG berkurang, Dadan memastikan, kualitas makanan tidak akan berubah.
Distribusi mengikuti kehadiran penerima manfaat.
"Untuk anak sekolah yang lima hari sekolah, kita berikan lima hari."
"Untuk yang enam hari, kita berikan enam hari," kata dia.
Baca juga: Anggaran Semua Kementerian Bakal Dipangkas, Kecuali MBG Jalan Terus
Namun, kebijakan ini tidak berlaku merata.
BGN tetap menyalurkan MBG enam hari dalam sepekan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta wilayah dengan tingkat stunting tinggi.
Wilayah tersebut antara lain berada di Nusa Tenggara Timur, Papua, serta sejumlah daerah di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
"Di daerah-daerah 3T, kemudian juga daerah-daerah seperti NTT, Papua, itu pasti tetap akan enam hari," ujar Dadan.
Dadan menambahkan, pemangkasan frekuensi BMG tidak akan memengaruhi gaji pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) meski frekuensi distribusi di beberapa wilayah dikurangi.
"Tidak (berubah), tetap. Kan selama ini juga segitu," kata dia.
Diketahui, pemerintah melakukan efisiensi anggaran di akibat tekanan global, termasuk konflik di Asia Barat.
Selain MBG, pemerintah juga menerapkan kebijakan lain seperti work from home setiap Jumat bagi aparatur sipil negara.
Langkah ini menunjukkan adanya penyesuaian pada program prioritas.
Penghematan menjadi fokus, dengan konsekuensi penyesuaian distribusi bantuan bagi sebagian penerima. (Kompas.com/Syakirun Ni'am)
