TRIBUNNEWS.COM - Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO terancam bubar setelah terjadi perselisihan dengan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.
Perselisihan tersebut terjadi setelah negara-negara Eropa enggan mengirim kapal perang mereka untuk mengamankan Selat Hormuz.
Jalur perdagangan vital itu kini terjepit di tengah konflik udara yang pecah sejak akhir Februari lalu.
Bagi Trump, sikap diam Eropa adalah pengkhianatan di tengah krisis.
"Mereka tidak mau membantu saat kita butuh. NATO bukan jalan satu arah!" tegas Trump, mengutip Reuters.
Kemarahan Trump ini, menurut para analis, mengancam akan membuat NATO berada dalam kondisi terlemah sejak pembentukannya.
"Ini adalah kondisi terburuk yang pernah dialami NATO sejak didirikan," kata Max Bergmann, mantan pejabat Departemen Luar Negeri yang sekarang memimpin Program Eropa, Rusia, dan Eurasia di Pusat Studi Strategis dan Internasional di Washington.
"Sangat sulit untuk memikirkan sesuatu yang bahkan mendekati hal itu," lanjutnya.
Trump dan para pejabatnya telah menyatakan kekecewaan atas keengganan NATO untuk membantu AS saat dibutuhkan.
Para pejabat AS telah menyatakan NATO tidak bisa menjadi "jalan satu arah".
Para pejabat Eropa membantah hal itu dengan menyatakan mereka belum menerima permintaan AS untuk aset spesifik bagi misi pembukaan selat tersebut.
Baca juga: Amerika Serikat Keluar dari NATO: Apa Saja Prosedur dan Dampaknya?
Mereka mengeluh Washington tidak konsisten mengenai apakah misi tersebut akan beroperasi selama atau setelah perang.
"Ini adalah situasi yang mengerikan bagi NATO," kata Jamie Shea, mantan pejabat senior NATO.
"Ini merupakan pukulan bagi sekutu yang, sejak Trump kembali ke Gedung Putih, telah bekerja keras untuk menunjukkan bahwa mereka bersedia dan mampu mengambil lebih banyak tanggung jawab (untuk pertahanan mereka sendiri)," tegasnya.
Secara hukum, Trump mungkin tidak memiliki wewenang untuk menarik diri dari NATO.
Berdasarkan undang-undang yang disahkan pada tahun 2023, seorang presiden AS tidak dapat keluar dari aliansi tersebut tanpa persetujuan dua pertiga dari Senat AS, sebuah ambang batas yang hampir mustahil.
Namun, para analis mengatakan, sebagai panglima tertinggi, Trump dapat memutuskan apakah militer AS akan membela anggota NATO.
Menolak untuk melakukannya dapat membahayakan aliansi tanpa penarikan resmi.
Presiden Prancis, Emmanuel Macron memberikan sindiran keras terhadap Trump.
Macron mengatakan, Trump dapat melemahkan NATO dengan menciptakan "keraguan setiap hari tentang komitmennya" terhadap aliansi Atlantik Utara.
"Jika Anda setiap hari menciptakan keraguan tentang komitmen Anda, Anda akan mengikisnya," kata Macron, mengutip Euronews.
Baca juga: Trump Ancam Tinggalkan NATO, Ini Alasan Kuat AS Siap Angkat Kaki dari Aliansi
Macron menambahkan ada "terlalu banyak pembicaraan yang melenceng ke segala arah".
Berbicara soal membebaskan Selat Hormuz, Macron mengatakan operasi militer tersebut tidak realistis.
"Ada pihak-pihak yang menganjurkan pembebasan Selat Hormuz secara paksa melalui operasi militer, sebuah posisi yang terkadang diungkapkan oleh Amerika Serikat," kata Macron.
"Hal itu tidak realistis karena akan memakan waktu yang sangat lama dan akan membuat siapa pun yang menyeberangi selat tersebut rentan terhadap ancaman pesisir dari Garda Revolusi (Iran), yang memiliki sumber daya yang signifikan, serta rudal balistik, (dan) sejumlah risiko lainnya."
"Hal ini hanya dapat dilakukan bersama dengan Iran. Jadi, pertama dan terpenting, harus ada gencatan senjata dan dimulainya kembali negosiasi," tambah Macron.
Macron menuduh Trump menabur kebingungan dengan terus-menerus saling bertentangan mengenai konflik tersebut.
(Tribunnews.com/Whiesa)
