WARTAKOTALIVE.COM, BEKASI – Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, mengambil langkah berani dengan menantang arus kebijakan pemerintah pusat terkait skema Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Di saat pusat mengarahkan WFH setiap hari Jumat, Tri justru bersikukuh bahwa hari Rabu adalah pilihan paling logis demi menjaga produktivitas dan integritas pelayanan publik.

Keputusan ini bukan tanpa alasan.

Baca juga: Alasan Tri Adhianto Terapkan WFH ASN Pemkot Bekasi di Hari Rabu

Tri menilai, menempatkan jadwal WFH di hari Jumat adalah sebuah kesalahan taktis yang justru berisiko merusak kedisiplinan pegawai ASN.

Celah Libur Panjang dan Efisiensi Energi

Tri Adhianto secara blak-blakan menyoroti potensi penyalahgunaan jika WFH dilakukan hari Jumat atau di akhir pekan.

Menurutnya, hari Jumat yang dijadikan waktu bekerja dari rumah hanya akan dianggap sebagai 'jembatan' bagi para ASN untuk memperpanjang libur akhir pekan mereka.

"WFH pada hari Jumat sering kali disalahgunakan untuk memperpanjang libur akhir pekan. Ini membuat tujuan efisiensi kerja dan energi tidak tercapai," ujar Tri kepada TribunBekasi.com, Jumat (3/4/2026).

Baginya, hari Rabu adalah titik keseimbangan.

Di tengah penatnya rutinitas Senin dan Selasa, WFH di hari Rabu dianggap mampu memberikan ruang napas bagi ASN tanpa memutus alur kerja.

Selain itu, langkah ini diklaim lebih efektif dalam menekan kemacetan dan konsumsi BBM secara nasional dibandingkan hari Jumat.

Sentilan Kemendagri: Etika Pemerintahan di Pertaruhkan

Meski argumen Tri Adhianto terdengar masuk akal secara operasional, langkah ini memicu reaksi dari kementerian terkait.

Kepala Biro Hukum Kemendagri, Raden Gani Muhamad, menegaskan bahwa meskipun tidak ada sanksi hukum yang kaku, ada etika pemerintahan yang harus dijaga.

Baca juga: Pakai Absensi Real Time, ASN DKI Jakarta Tidak Bisa Tipu-tipu WFH Jumat Jadi Long Weekend

Gani mengingatkan bahwa kebijakan WFH yang seragam di hari Jumat merupakan arahan langsung dari Presiden RI, Prabowo Subianto.

"Pemerintah Daerah harus sejalan dengan kebijakan pusat. Ini bersifat perintah yang seragam kepada seluruh kepala daerah," tegas Gani.

Kini, Pemkot Bekasi berada di persimpangan jalan: tetap pada prinsip efisiensi lokal di hari Rabu, atau tunduk pada komando pusat demi keseragaman birokrasi.

Tri sendiri mengaku masih memantau perkembangan situasi sembari menunggu instruksi lebih lanjut. (m37)