TRIBUNTRENDS.COM - Politikus PDI Perjuangan (PDIP), Ferdinand Hutahaean, memberikan perhatian khusus terhadap pernyataan Jusuf Kalla mengenai wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Isu ini dinilai sensitif karena berpotensi memengaruhi daya beli dan konsumsi masyarakat secara luas.
Dalam keterangannya kepada awak media, Jusuf Kalla menyampaikan bahwa kenaikan harga secara otomatis akan menekan penggunaan BBM.
Pernyataan tersebut kemudian memicu berbagai tanggapan dari sejumlah pihak, termasuk Ferdinand Hutahaean.
Bagi Ferdinand, apa yang disampaikan Jusuf Kalla tidak sekadar bisa dilihat sebagai pandangan ekonomi biasa.
Ia menilai, pernyataan tersebut berpotensi memiliki dimensi politik yang lebih dalam, bahkan dapat menjadi bagian dari skenario yang merugikan Presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Baca juga: Strategi Bekasi Pilih Rabu untuk WFH ASN, Wali Kota: Efektif Mengurangi Kemacetan dan Konsumsi BBM
Menurutnya, terdapat potensi “jebakan” dalam wacana tersebut, terutama jika kebijakan kenaikan harga BBM benar-benar direalisasikan.
Ia menilai, langkah itu bisa memicu reaksi keras dari masyarakat, yang kemudian berkembang menjadi gelombang protes.
"Itu lah jebakan yang dibuat oleh Jusuf Kalla terhadap Prabowo Subianto. Jusuf Kalla berharap Prabowo akan menaikkan harga BBM dan momen itu akan dijadikan sebagai momentum serangan kepada Prabowo Subianto," katanya seperti dikutip dari Instagram Ferdinand Hutahaean.
Lebih lanjut, Ferdinand menilai bahwa kebijakan kenaikan BBM berpotensi memicu kemarahan publik dalam skala besar.
Ia menggambarkan kemungkinan munculnya aksi demonstrasi yang terorganisir sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan tersebut.
Ia juga mengingatkan bahwa situasi seperti itu bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin melemahkan posisi Prabowo di mata publik.
"Masyarakat tentu akan marah, mengorganisir kekuatan untuk melakukan demo besar-besaran kepada Prabowo dan mereka berharap Prabowo akan digulingkan oleh masyarakat," katanya.
Sebelumnya, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, menyampaikan kritik terhadap kebijakan work from home (WFH) yang diterapkan pemerintah bagi aparatur sipil negara (ASN).
Kebijakan tersebut sebelumnya diberlakukan setiap hari Jumat sebagai upaya penghematan energi di tengah tekanan geopolitik global yang berdampak pada pasokan bahan bakar minyak (BBM).
Menurut JK, tujuan penghematan BBM melalui WFH tidak sepenuhnya tepat.
Ia menilai, meskipun mobilitas pegawai berkurang, penggunaan energi di gedung perkantoran tetap berlangsung.
Konsumsi listrik untuk operasional seperti pendingin ruangan, pencahayaan, hingga perangkat kerja masih bergantung pada pembangkit listrik, termasuk yang berbasis batu bara.
Baca juga: Ketua DPRD Madiun Usul ASN Jalan Kaki atau Bersepeda ke Kantor: WFH Malah Mendidik Jadi Malas
Selain itu, JK juga menyoroti potensi penurunan produktivitas ASN akibat kebijakan tersebut.
Dalam situasi yang penuh tantangan, ia justru menilai kinerja aparatur negara seharusnya ditingkatkan, bukan berkurang.
Kata JK, WFH justru bisa berpotensi membuat ASN tidak bekerja.
Ia mengingatkan pelayanan publik bisa terdampak apabila efektivitas kerja menurun.
Dalam pernyataannya di Jakarta pada Rabu (1/4/2026), JK mengakui kebijakan WFH memang memiliki sisi positif, terutama dalam mengurangi penggunaan BBM oleh pegawai.
Namun, ia menilai dampak negatif terhadap kinerja dan pelayanan publik perlu menjadi perhatian serius, terlebih ketika sektor usaha juga membutuhkan dukungan dari pemerintah.
“Ada efektifnya, yaitu menghemat bahan bakar bagi pegawai. Tetapi efeknya, mereka tidak kerja. Itu layanan pemerintah besar sekali, apalagi kalau masih diminta pengusaha lagi, bagaimana penjualan, bagimana produksi. Itu mahal sekali akibatnya,” kata JK di Jakarta, dikutip dari Bangka Pos.
Sebagai alternatif, JK mengusulkan pendekatan yang pernah diterapkan pada masa lalu, yakni penyesuaian harga BBM.
Ia merujuk pada kebijakan pada periode 2005–2006, di mana kenaikan harga bahan bakar dinilai efektif menekan konsumsi secara langsung.
“Kalau mau seperti dulu yang kita lakukan, tahun 2005-2006, naikan harga,” ujar JK.
Menurutnya, mekanisme harga akan mendorong masyarakat untuk lebih hemat dalam penggunaan BBM.
Dengan demikian, pengurangan konsumsi bisa terjadi secara alami tanpa harus mengurangi produktivitas kerja.
“Kalau harga naik, otomatis orang mengurangi pemakaian BBM, bisa mengurangi setengah pemakaian,” kata JK.
(TribunTrends/TribunJakarta)
