Pemerintah Indonesia merespons dampak konflik Iran terhadap energi dan ekonomi dengan meluncurkan paket kebijakan lintas sektor yang disebut transformasi budaya kerja nasional. Di tengah lonjakan harga minyak dunia, pemerintah memilih menahan kenaikan harga BBM sambil mendorong efisiensi konsumsi energi.
Upaya penghematan pun dilakukan lewat penerapan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara atau ASN selama satu kali dalam sepekan, pembatasan penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen, serta pengurangan perjalanan dinas.
Di sektor energi, pemerintah juga mempercepat implementasi biodiesel B50 dan memperketat distribusi BBM, termasuk pembatasan pembelian harian.
Sebelumnya dalam konferensi pers di Seoul, Korea Selatan, pada Selasa (31/03), Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan kondisi ekonomi nasional masih stabil, dengan cadangan energi seperti bensin, solar, LPG, dan avtur berada di atas standar minimum.
Menteri Bahlil juga mengatakan, pemerintah untuk saat ini tidak akan menaikkan harga BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi. Namun pemerintah terus memantau dinamika energi global.
Salah satu kebijakan yang diandalkan pemerintah untuk menekan konsumsi energi adalah penerapan WFH. Namun, efektivitas langkah ini dinilai masih jauh dari efektif, terutama karena kesenjangan antara desain kebijakan dan realitas di lapangan.
Pengamat Ekonomi Energi UGM, Fahmy Radhi, menilai secara konsep WFH memang berpotensi menekan mobilitas. Namun dalam praktiknya, kebijakan ini justru berisiko bergeser menjadi bekerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA), yang tidak serta-merta mengurangi konsumsi BBM.
"Work from home bisa bergeser jadi work from anywhere. Bisa saja kerjanya dari puncak atau pulang kampung? Kalau gitu mobilitas tetap tinggi," ujarnya.
Menurutnya, kebijakan ini justru membuka ruang mobilitas baru yang sulit dikontrol. Dalam kondisi tersebut, tujuan penghematan energi akan sulit tercapai secara signifikan.
Fahmy memperkirakan, realisasi penghematan dari kebijakan WFH kemungkinan hanya berada di kisaran 10 persen, jauh di bawah target pemerintah yang mencapai 20 persen. Angka ini mencerminkan adanya overestimasi dalam perencanaan kebijakan, tanpa mempertimbangkan perilaku masyarakat di lapangan.
Kritik serupa juga diarahkan pada rencana pembatasan konsumsi BBM bersubsidi untuk kendaraan pribadi, misalnya dengan batas maksimal 50 liter per hari. Menurut Fahmy, kebijakan ini punya persoalan teknis yang belum sepenuhnya terjawab.
Pertama, mekanisme pengawasan masih belum jelas. Jika menggunakan aplikasi seperti MyPertamina, tidak semua konsumen memiliki akses ke aplikasi tersebut.
Kedua, kemampuan sistem untuk mendeteksi pembelian lintas SPBU atau lintas wilayah juga dipertanyakan. Tanpa integrasi data yang kuat, pengguna berpotensi mengakali sistem dengan melakukan pembelian berulang di lokasi berbeda ujarnya.
"Kalau bisa beli di tempat lain, berarti pembatasan tadi kan tidak efektif," kata Fahmy.
Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan utama bukan hanya pada desain kebijakan, tetapi pada kesiapan infrastruktur dan sistem pengawasan yang menopangnya. Tanpa itu, Fahmy memperkirakan, kebijakan ini berisiko hanya menjadi simbol, tanpa dampak signifikan.
Fahmy menilai, baik WFH maupun pembatasan konsumsi BBM sebaiknya diposisikan sebagai langkah sementara, bukan solusi jangka panjang. Kedua kebijakan ini tetap perlu dijalankan, namun harus disertai evaluasi berkelanjutan dan perbaikan teknis yang konkret.
"WFH dan pembatasan ini sebagai upaya jalan saja, sambil dievaluasi dan diatasi masalah-masalahnya agar bisa efektif," ujarnya.
Dalam jangka pendek, ia menekankan pentingnya pemerintah fokus pada kebijakan yang lebih berdampak langsung, dibanding mengandalkan kebijakan yang sulit diawasi di lapangan.
Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman, menilai keputusan pemerintah untuk tak melakukan penyesuaian harga BBM adalah langkah berani, terutama di saat banyak negara lain telah menaikkan harga BBM di tengah tekanan global.
“Langkah pemerintah sangat berani dalam hal tidak menaikkan harga BBM umum. Untuk menjaga mungkin daya beli masyarakat, karena inflasinya nanti bisa gila-gilaan,” ujarnya
Namun, di balik langkah ini, Yusri mengingatkan adanya konsekuensi yang tidak kecil. Dengan harga minyak dunia yang masih tinggi, selisih antara harga keekonomian dan harga jual di dalam negeri berpotensi menjadi beban tambahan, baik bagi pemerintah maupun badan usaha energi.
Ia menilai, dalam kondisi ini, beban tersebut berpotensi dialihkan ke Pertamina yang harus menutup selisih harga.
“Pertamina menanggung rugi, ruginya mungkin nanti diberikan kompensasi oleh pemerintah,” kata dia
Di sisi lain, pengamat ekonomi energi dari UGM Fahmy Raidi menyebut, salah satu solusi alternatif adalah memastikan penggunaan BBM subsidi domestik tepat sasaran.
Ia menilai, dibanding kebijakan seperti WFH atau pembatasan konsumsi yang sulit diawasi, persoalan utama justru terletak pada masalah klasik yang belum terselesaikan, yakni kebocoran subsidi BBM.
Ia menyebut, nilai subsidi BBM yang tidak tepat sasaran bisa mencapai sekitar Rp120 triliun. Angka ini mencerminkan besarnya inefisiensi yang belum terselesaikan hingga kini.
"Yang tidak tepat sasaran itu sudah Rp120 triliun, seperti yang dikatakan bu Sri Mulyani. Nah, itu yang mestinya diselamatkan," ujarnya.
Menurut Fahmy, berbagai kebijakan sebelumnya seperti penggunaan aplikasi MyPertamina maupun sistem kartu di lapangan belum mampu menutup celah tersebut. Bahkan, kendaraan pribadi kelas atas masih dapat mengakses BBM bersubsidi seperti Pertalite.
Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis teknologi saja tidak cukup tanpa kejelasan aturan yang tegas dan mudah diterapkan di lapangan.
Sebagai alternatif, ia mengusulkan mekanisme yang lebih sederhana tetapi langsung menyasar akar masalah, yakni pembatasan pembelian BBM subsidi berdasarkan jenis kendaraan.
Ia mengusulkan hanya tiga kelompok yang diperbolehkan mengakses BBM subsidi, yaitu sepeda motor, angkutan umum, dan kendaraan logistik untuk kebutuhan sehari-hari.
"Selain itu, mobil pribadi harus melakukan migrasi dari Pertalite ke Pertamax," kata Fahmy.
Dengan karakteristik yang jelas, kebijakan ini dinilai lebih mudah diterapkan oleh operator SPBU dibandingkan sistem berbasis aplikasi yang kompleks dan rentan disiasati.
Jika diterapkan secara konsisten, Fahmy memperkirakan potensi penghematan dapat mendekati angka kebocoran subsidi yang selama ini terjadi.
"Paling tidak ada Rp120 triliun yang bisa diselamatkan untuk menambah APBN," ujarnya.
Dalam konteks ini, ia menekankan bahwa kebijakan seperti B50 tetap penting dalam jangka panjang untuk diversifikasi energi. Namun, tanpa pembenahan tata kelola subsidi di sisi hilir, dampaknya terhadap beban fiskal dan efisiensi energi dinilai akan tetap terbatas.
Kedua pakar menyepakati bahwa salah satu rencana jangka panjang yang harus mulai dibahas oleh pemerintah adalah diversifikasi sumber energi sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor minyak pada satu negara.
Yusri Usman, menilai langkah tersebut tidak bisa dilakukan karena terbentur kesiapan infrastruktur dan ekosistem energi yang belum merata.
"Kalau kita mau transformasi ke energi lain, itu tidak mudah. Infrastruktur belum siap, butuh waktu," ujarnya.
Wacana memperluas sumber pasokan energi, termasuk dari Amerika Serikat, juga dinilai perlu dikaji lebih dalam. Yusri menekankan pentingnya transparansi harga agar publik dapat menilai apakah opsi tersebut lebih efisien dibandingkan sumber lain. Apalagi menurutnya, pemerintah disebut tak pernah membuka informasi terkait langkah ini.
"Kalau di Amerika lebih murah, ya dibuka saja. Supaya publik tahu ada penghematan. Tapi kan kita tidak tahu," ujar Yusri.
Fahmy Raidi juga menilai langkah tersebut tidak mudah direalisasikan, baik dari sisi teknis maupun ekonomi.
Menurutnya, persoalan pertama terletak pada kesesuaian jenis minyak mentah dengan konfigurasi kilang di dalam negeri. Indonesia selama ini mengolah jenis minyak tertentu, sehingga tidak semua minyak mentah bisa langsung digunakan tanpa penyesuaian.
"Apakah minyak Amerika itu sesuai dengan kilang Pertamina? Kalau tidak, perlu penyesuaian, dan itu menambah biaya," ujarnya.
Penyesuaian tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berimplikasi pada kebutuhan investasi tambahan, bahkan berpotensi memerlukan perubahan infrastruktur pengolahan. Hal ini tentu akan meningkatkan biaya produksi energi secara keseluruhan.
Selain itu, faktor jarak juga menjadi kendala signifikan. Dibandingkan dengan Timur Tengah, pengiriman dari Amerika Serikat membutuhkan waktu jauh lebih lama.
Kondisi ini berdampak pada meningkatnya biaya logistik, mulai dari transportasi, asuransi, hingga risiko fluktuasi harga selama perjalanan.
"Jaraknya lebih jauh, sekitar 45 hari. Itu berarti akan lebih mahal," kata Fahmy.
Di sisi lain, Amerika Serikat sebagai produsen minyak besar juga memiliki kebutuhan domestik yang tinggi. Dalam situasi krisis global, prioritas pemenuhan energi dalam negeri akan menjadi yang utama, sehingga ketersediaan untuk ekspor menjadi tidak pasti.
Kombinasi faktor-faktor tersebut membuat opsi impor dari Amerika Serikat dinilai kurang realistis untuk menjadi solusi jangka pendek dalam menjaga ketahanan energi nasional.
"Perlu cari sumber-sumber yang lain, kalau ada beberapa alternatif, itu akan menjamin pasokan," tutup Fahmy.
Editor: Arti Ekawati
