WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan sebanyak 72 siswa di Jakarta Timur mengalami keracunan makanan.

Penyebab keracunan makanan diduga berasal dari menu spageti yang disediakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Ada dampak dari makanan yang disiapkan oleh SPPG di lokasi Pondok Kelapa 2, saya sudah melihat sebagian besar yang korban terdampak, diduga dari makanan spageti," kata Pramono Anung, Sabtu (4/4/2026).

Saat itu Pramono Anung baru saja menjenguk korban di Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Duren Sawit, Jakarta Timur.

Baca juga: 72 Siswa Dirawat, Pramono Anung Jenguk Korban Diduga Keracunan Makanan di RS Duren Sawit Jaktim

Pramono menjelaskan, kasus keracunan makanan ini terjadi di empat sekolah di wilayah Pondok Kelapa, yakni SMA 91, SDN Pondok Kelapa 01, SDN Pondok Kelapa 09, dan SDN Pondok Kelapa 07.

Para siswa yang terdampak saat ini dirawat di sejumlah rumah sakit, di antaranya RSKD Duren Sawit, RS Pondok Kopi, dan RS Harum.

Ia menyebutkan, gejala yang dialami para korban umumnya berupa demam, mual, muntah, hingga diare.

"Gejalanya rata-rata demam, panas, mual, muntah, diare," katanya.

Baca juga: Santap Spageti, Ratusan Siswa di Duren Sawit Jakarta Timur Diduga Keracunan Menu MBG

Meski demikian, Pramono memastikan kondisi para siswa saat ini berangsur membaik.

"Kondisinya sekarang semuanya stabil, recovery, mudah-mudahan satu dua hari sudah selesai semua," ucapnya.

Pramono Anung menyatakan, siswa yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan akan mendapatkan penanganan yang sepenuhnya ditanggung.

Sementara bagi korban yang tidak tercakup BPJS, biaya pengobatan akan ditanggung oleh pihak penyedia makanan, yakni BGN.

Baca juga: Cegah Risiko Keracunan Makanan, Peneliti UI Larang Makan Bergizi Gratis Dibawa Pulang

"Yang tidak dicover oleh BPJS Kesehatan, BGN akan bertanggung-jawab untuk itu," kata Pramono.

Ia menekankan penanganan kasus ini melibatkan koordinasi cepat antara berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, Pemprov DKI Jakarta, hingga dinas terkait seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.

Menurut Pramono, program makan bergizi gratis yang menjadi bagian kebijakan pemerintah pusat tetap didukung penuh Pemprov DKI Jakarta, dengan catatan pengawasan harus diperketat agar kejadian serupa tidak terulang.

"Saya ingin anak-anak yang terdaftar sebagai siswa di Jakarta ini segera tertangani dengan baik,” kata Pramono.

Sumber: Kompas.com