TRIBUN-SULBAR.COM, POLMAN - Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) kini memasuki tahap mengkhawatirkan.
Pantauan di lapangan menunjukkan stok BBM tidak kering di SPBU, bahkan antrian membludak, namun justru menghilang total di tingkat pedagang eceran.
Fenomena ini memicu kecurigaan besar dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Polman terkait dugaan penyimpangan distribusi yang masif.
Baca juga: Gegara BBM Langka, Toko Sepeda Listrik di Polman Kebanjiran Pembeli, Sehari Laku 3 Unit
Baca juga: Harga Bensin Eceran di Pasangkayu Mulai Naik, Warga Menduga Ada Penimbunan BBM
Pengurus Cabang HMI Polman, Iqbal, mempertanyakan ke mana larinya pasokan BBM yang seharusnya mengalir ke masyarakat.
Menurutnya, hilangnya stok di tingkat eceran secara serentak adalah anomali yang menunjukkan adanya sumbatan di jalur distribusi utama.
"Logikanya sederhana, jika SPBU kosong dan eceran pun tak ada, ke mana ribuan kiloliter kuota BBM untuk Polman itu bermuara? Kami menduga kuat ada penyimpangan distribusi atau 'penghadangan' stok di tengah jalan oleh oknum yang memanfaatkan isu kenaikan harga," tegas Iqbal.
HMI menilai kondisi ini terjadi karena Pemerintah Kabupaten Polman dan Aparat Penegak Hukum (APH) hanya berperan sebagai penonton. Ketiadaan pengawasan ketat di titik-titik bongkar muat dan jalur distribusi membuat spekulan leluasa "menyembunyikan" BBM untuk mencari keuntungan berlipat saat harga naik.
"Pemerintah minim pengawasan, APH terkesan membiarkan. Ini menyangkut kepentingan rakyat banyak! Jika eceran saja sudah tidak ada, artinya akses ekonomi masyarakat kecil sedang diputus paksa," lanjut Iqbal.
Sebagai langkah solutif, HMI Polman mendesak tindakan nyata:
Meminta Pemkab Polman dan Pertamina melakukan audit terbuka terhadap manifest pengiriman BBM ke seluruh SPBU di Polman untuk memastikan apakah volume yang keluar dari depo sesuai dengan yang sampai ke masyarakat.
Mendesak APH melakukan penyisiran ke lokasi-lokasi yang dicurigai sebagai tempat penimbunan ilegal (gudang atau tangki modifikasi) yang sering luput dari pantauan.
HMI meminta pemerintah memberikan sanksi tegas hingga pencabutan izin usaha bagi SPBU atau agen yang terbukti "main mata" dengan para penimbun.
HMI Polman memberikan peringatan terakhir kepada Pemkab Polman dan APH agar segera menormalisasi distribusi BBM.
Energi adalah hak rakyat yang tidak boleh dimonopoli oleh mafia.
"Kami tidak akan tinggal diam melihat rakyat antre berjam-jam tanpa hasil. Jika dalam hitungan hari distribusi tidak merata dan pengawasan tetap mandul, HMI Polman akan turun ke jalan untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah secara langsung!" tutup Iqbal.(*)
