Para anggota parlemen Myanmar pada hari Jumat (03/04) memilih mantan pemimpin junta, Jenderal Min Aung Hlaing, sebagai presiden setelah pemungutan suara di parlemen.

Langkah ini menyusul pemilu pada bulan Desember dan Januari lalu yang banyak dikritik oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBBI) dan pemerintah Barat sebagai pemilu palsu yang dirancang untuk melegitimasi kelanjutan kekuasaan militer.

Bagaimana Min Aung Hlaing menjadi presiden Myanmar?

Min Aung Hlaing mengundurkan diri dari jabatannya sebagai panglima tertinggi awal minggu ini untuk mencalonkan diri dalam pemungutan suara, dan ia berhasil memperoleh mayoritas yang diperlukan di parlemen.

Partai Persatuan, Solidaritas, dan Pembangunan yang berafiliasi dengan militer memenangkan lebih dari 80% kursi.

Pria berusia 69 tahun tersebut telah menjadi pemimpin de facto Myanmar sejak kudeta 2021, ketika militer menggulingkan pemerintahan terpilih yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi.

Suu Kyi kemudian dijatuhi hukuman 27 tahun penjara dalam proses yang banyak dikecam oleh kelompok hak asasi manusia.

Awal minggu ini, Min Aung Hlaing menyerahkan komando angkatan bersenjata kepada Ye Win Oo, sekutu dekat yang dikenal sebagai "mata dan telinga"-nya.

Myanmar masih dilanda perang saudara sejak kudeta tersebut, dengan hampir 93.000 orang tewas dan lebih dari 3,6 juta orang mengungsi.

Para analis menyebut bahwa transisi ini lebih merupakan pergeseran teknis dari pemerintahan militer ke pemerintahan presidensial formal, daripada perubahan kekuasaan yang substantif.

Siapa sebenarnya Min Aung Hlaing?

Mantan pemimpin militer ini telah mendominasi politik negara tersebut dalam beberapa tahun terakhir. Ia berasal dari kelompok etnis Dawei, yang sering dianggap bagian dari mayoritas Burma yang lebih luas, namun memiliki identitas budaya sendiri.

Ia mempelajari hukum sebelum akhirnya masuk sekolah pelatihan perwira pada percobaan ketiganya, yang menjadi awal dari karier militernya yang panjang.

Min Aung Hlaing naik pangkat secara bertahap dan menjadi terkenal selama operasi melawan pemberontak etnis.

Ia banyak dikecam secara internasional atas perannya dalam tindakan keras militer tahun 2017 terhadap minoritas Rohingya, yang memaksa sekitar 750.000 orang melarikan diri ke Bangladesh.

Pada tahun 2021, ia memimpin kudeta yang menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi, yang memicu konflik nasional yang masih berlangsung hingga saat ini.

Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

Editor: Prita Kusumaputri